!-- Header -->
100 Hari Pertama, Wabup Lumajang Terpilih Fokus Benahi Birokrasi
Politik & Pemerintahan

100 Hari Pertama, Wabup Lumajang Terpilih Fokus Benahi Birokrasi

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Ir. Indah Amperawati, M.Si, Calon Wakil Bupati Lumajang terpilih periode 2018-2023, sudah memikirkan dan berkomitmen melakukan reformasi birokrasi setelah dilantik pada September 2018 mendatang.

Di 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Thoriqul Haq (Calon Bupati Lumajang terpilih), Indah Amperawati akan fokus membenahi birokrasi Lumajang.

Dikatakan, dirinya akan memakai pejabat-pejabat yang punya rekam jejak bagus, mampu melakukan fungsi dan tugasnya dengan profesional.

Rencana penataan birokrasi (reposisi pejabat) di Pemkab Lumajang, diharapkan tidak dimaknai macam-macam. Reposisi tersebut dilakukan berdasarkan asas profesionalitas, bukan karena alasan politis.

”Bukan karena sakit hati, bukan politis karena saya tidak didukung saat pilkada kemarin. Kita lakukan penataan semata- mata karena pertimbangan profesionalisme,” ujar adik Kandung Dr. Sjahrazad Masdar (Allahumma Yarhamhu) ini.

Meski demikian, UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terpilih tidak diperbolehkan melakukan mutasi hingga 6 bulan pertama pasca dilantik.

Maka dari itu, pembenahan birokrasi di masa kepemimpinan Thoriqul Haq – Indah Amperati akan diawali dengan perbaikan karakter para pejabat. Reformasi birokrasi, menurut Indah, panggilan karibnya, tidak hanya dilakukan dengan mutasi pejabat.

Indah berjanji akan keliling ke OPD-OPD ( Organisasi Perangkat Daerah), kecamatan-kecamatan dan ke sentra pelayanan masyarakat (pusat layanan kesehatan, pendidikan, maupun administrasi kependudukan).

“Mental aparatur harus diubah menjadi mental yang benar-benar pelayan rakyat,” tukasnya.

Sekedar mengingatkan, sebelum Bupati Lumajang, Drs. As’at cuti karena menjadi cabup incumbent, ada mutasi besar-besaran (sekitar 513 pejabat di lingkup Pemkab).

Mutasi ini sempat memunculkan gonjang-ganjing dan persoalan hukum karena dinilai janggal, baik dari sisi keaslian SK Mendagri maupun jumlah pejabat yang dimutasi (apakah 513 atau 632 orang). DIN