!-- Header -->
Menjaga Marwah NU Dalam Pilkada 2018
Opini

Menjaga Marwah NU Dalam Pilkada 2018

Oleh : Syamsudin Nabilah*

MENJELANG pilkada 2018, biasanya bakal calon bupati (bacabup) akan bergerilya mencari simpatik dan tidak segan-segan mendatangi sebuah komunitas/ lembaga yang dianggap memiliki massa besar seperti Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam terbesar di Indonesia ini dianggap memilik banyak massa, termasuk NU di Lumajang. Sebagai mana di lansir Radar Jember (Jawa Pos Grup), beberapa waktu lalu, bahwa 70 % masyarakat Lumajang itu NU selebihnya beragam. Bila separuhnya saja (30-35 %) suara NU berhasil dikumpulkan, maka separuh kemenangan berarti sudah diraih. Itu hitung-hitungan di atas.

Maka wajar kalau kemudian bacalon Bupati Lumajang berusaha semaksimal mungkin mendekatkan dan merekatkan diri ke NU, bahkan ada yang berani jor-joran ‘ngopeni’ NU. Mendekati atau mencari simpatik ke NU itu hak setiap bacalon. Apalagi dari bacalon yang muncul ke permukaaan rata-rata memang dari kalangan NU atau masih ada hubungan kesejarahan dengan NU. H. Rofik Abidin misalnya. Bacalon yang satu ini pernah menahkodai PCNU Lumajang beberapa tahun silam. Maka tak salah bila merapat ke NU dan berharap NU bisa menjatuhkan pilihan kepadanya. Di dalam tubuhnya bisa jadi telah terukir nama NU. Dengan kata lain, NU sudah menjadi darah dagingnya.

Lalu bacalon incumbent Bupati As’at. Ia menjadi Ketua MWCNU sampai sekarang. Meskipun tidak sampai menduduki jabatan Ketua PCNU, Gus As’at tidak bisa diragukan lagi ke NU-annya. Jiwa dan raganya sepertinya sudah melebur menjadi NU. Meskipun dengan kalangan ‘elit’ NU Lumajang (kabarnya) ada perbedaan pandangan dalam beberapa hal, Gus As’at tetap sebagai warga NU kader NU. Maka wajar bila berharap NU bisa memberikan dukungan riil kepadanya pada pilkada.

Kemudian Thoriqul Haq (Cak Thoriq). Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini tak perlu juga diragukan ke-NU-annya. Jika berbicara NU, Cak Thoriq terlihat di garis depan, terutama menyangkut kebutuhan NU secara materi. Terlepas apakah pemberiannya kepada NU Lumajang selama ini murni dari kantong Cak Thoriq sendiri atau dari anggaran reses, jasmas, dan lainnya lewat Cak Thoriq, yang pasti NU telah menerima manfaat. Makanya tidak salah bilamana Cak Thoriq juga berharap banyak meraup suara NU pada Pilkada Lumajang 2018.

Pun dengan Indah Amperawati. Bacabup perempuan ini tidak ingin ketinggalan kereta mendekati warga nahdliyin. Beberapa waktu lalu, dengan bahasa ingin bersilaturrohim, Bunda Indah datang, bertemu, dan berkomuniasi dengan para kader NU di Kantor PCNU Lumajang. Malah di tengah-tengah acara bincang-bincang muncul statmen bahwa Bunda Indah merupakah cicit dari tokoh NU, Idham Chalid. Sebuah pengakuan yang selama ini tidak pernah terpublis ke publik sehingga masyarakat tidak tahu kalau di Lumajang ada cicit seorang tokoh NU yakni Bunda Indah. Tidak berlebihan juga bila Bunda Indah berharap dukungan nyata dari NU pada pemilihan Bupati Lumajang 2018 mendatang.

Meskipun kemudian muncul pertanyaan publik, mengapa baru sekarang dia terang-terangan menyatakan sebagai cicit tokoh NU dan Siapa yang mengarahkannya agar menemui dan bersilaturrohim dengan PCNU? Pertanyaan ini tak perlu jawaban, karena pada hakikatnya-meminjam bahasa Gubernur Jatim Pak De Karwo-politik itu seni berkomunikasi. Siapa yang berhasil membangun komunikasi dan menjalin silaturohim dengan baik, maka dialah yang akan memetik manfaat/ keuntungan tanpa melihat apakah silaturrohim nya bernuansa politik atau tidak. So pasti, seperti bacalon lainnya, Bunda Indah tak ingin NU tidak mencoblosnya pada hari H nanti.

Tidak jauh berbeda dengan Basuki Rakhmad (Ukik). Bacalon bupati yang satu ini lebih memilih silent dan menunggu waktu yang tepat untuk membangun silaturrohim formal dan komunikasi politik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan PCNU dan warga NU. Mengapa dia juga akan bersilaturrohim dengan NU, jamaah NU, dan badan otonom NU? Karena secara historis orang tua Basuki Rakhmad yang bernama H. Amir Subchan (ceritanya) merupakan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lumajang pertama kali. Hanya saja dia memilih untuk tidak gembar gembor soal itu. Di samping khawatir dianggap hanya mencari simpatik dan memanfaatkan NU, Basuki Rakhmad menginginkan warga NU, badan otonom NU bisa menjatuhkan pilihannya secara logis dan cerdas. Dan tentu saja karena secara historis masih berhubungan dengan NU, Ketua Kosgoro 1957 ini akan mengajak PCNU dan warga NU untuk bersama-sama membangun Lumajang dengan cara memilihnya sebagai Bupati Lumajang untuk periode 2018-2013.

Banyaknya bacalon Bupati Lumajang dari NU atau keturunan NU yang datang ke PCNU misalnya, perlu mendapat serius dan hati-hati. Mengapa? Karena pasca Khittah NU 1926 di Situbondo, NU menyatakan tidak berpolitik praktis , NU menarik diri untuk tidak menceburkan diri ke politik praktis. Sekali saja menceburkan diri ke politik praktis, maka marwah NU akan tercoreng dan menjadi rendah di mata publik.

Seperti dipahami bersama, awal berdirinya 1926, NU gigih menjadi organisasi keagamaan, jam’iyah dinniyah. Namun dalam perjalanannya, NU bergabung dengan Masyumi sebelum tahun 1952. Baru tahun 1952 dalam Muktamar ke-19 di Palembang, NU keluar dari Masyumi dan menjadi parpol murni sejak tahun 1953-1980 an. Bahkan pada 5 Januari 1973, NU melebur dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di saat terlibat dalam politik praktis, elit-elit politik ini dianggap tidak lagi banyak mengurus umat dan pada akhirnya ada gerakan agar NU kembali ke garis perjuangannya sebagai jam’iyah dinniyah.

Suara agar NU kembali ke khittah 1926 dimulai sejak Muktamar NU ke-22 di Jakarta, pada tanggal 13-18 Desember 1959. Namun, usulan tersebut gagal tidak masuk dalam keputusan Muktamar. Kemudian gagasan tersebut diangkat kembali pada Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo, tapi gagal lagi. Lalu Muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971, Khittah 1926 dihembuskan kembali oleh Rais Am, KH. Abdul Wahab Hasbullah. Namun lagi-lagi gagal menjadi keputusan Muktamar. Baru pada tahun 1979 saat Muktamar NU ke-26 di Semarang, peserta Muktamar mulai menerima gagasan itu, walaupun posisi NU di PPP masih dipertahankan. NU kembali ke Khittah 1926 bisa direalisasikan pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Dalam khittah 1926 tersebut ditegaskan, jam’iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyaratan manapun (baca : Siti Rahmawati, Khittah NU 1926).

Terkait Khittah 1926, ada beberapa versi. Versi pertama menafsirkan kembali secara total sebagai gerakan sosial keagamaan, tidak terlibat dalam politik praktis. Kelompok kedua, NU tetap berpegang pada Khittah 1926 tetapi tetap tidak apatis, tidak antipati pada dinamika politik yang terjadi terutama politik keummatan. Kelompok ketiga, menginterpretasikan Khittah 1926 bisa dan boleh dijadikan sumbu idealitas gerakan, namun tetap perlu mengembangkan jejaring politiknya di semua lini, baik di birokrasi, DPR/ DPRD, dan lainnya (baca buku : “NU 2 Versi dari Pergulatan Menuju Kejayaan”, kaya Dr. Masmuni Mahatma, Alumni Pondok Pesantren An Nuqayah, Guluk-Guluk Sumenep).

Dalam konteks pemilihan Bupati Lumajang, NU akan menjadi ‘kue empuk dan gurih’ bagi para calon yang akan berlaga dan tidak menutup kemungkinan janji-janji atau komitmen-komitmen akan berseliweran ditawarkan ke NU. Sebagai organisasi Jam’iyah Dinniyah, NU tidak perlu menutup diri, apalagi membatasi diri dengan calon bupati yang akan bertarung pada 2018. Menutup ruang bagi calon yang ada sama artinya dengan membatasi NU sebagai organisasi Islam yang melayani umat. Kini tinggal kelihaian dan kecerdasan NU memposisikan diri dalam pilkada 2018 nanti. Apakah suaranya bulat akan diberikan salah satu calon atau dibagi rata? Bagi rata yang dimaksud adalah NU secara organisatoris membebaskan jamaahnya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dengan begitu, NU tetap menjaga netralitasnya.

Meski demikian-meminjam bahasa KH. Hasyim Muzadi, Allahumma yarhamhu, saat mengisi sebuah acara di Ponpes Genggong Probolinggo-NU jangan sampai mau dijadikan seperti mobil taksi atau tenda sebuah pesta perkawinan. Bagaimana mobil taksi? Mobil taksi hanya akan mengantarkan penumpangnya sesuai tujuan. Setelah sampai tujuan dan bayar ditinggal. Atau seperti persewahan tenda perkawinan. Setelah disewa sekian rupiah dan acaranya selesai, tendanya diserahkan kembali ke pemilik. Ini yang tak boleh terjadi di tubuh NU Lumajang. Maka dari itu, pengurus NU terus berupaya memberikan pemahaman yang benar kepada warganya agar memilih cabup sesuai hari nuraninya dan nyata-nyata tidak menjadikan NU seperti mobil taksi maupun sebuah persewaan tenda pernikahan. Bila berhasil menjadikan warganya menjadi pemilih cerdas dan rasional, maka penulis haqqul yakin NU akan semakin dihormati dan marwah NU akan tetap terjaga. Semoga. (*)

*Penulis : Alumnus Pondok Pesantren An-Nuqayah, Guluk-guluk, Sumenep