Harapan Masyarakat Nelayan Pada Dana Desa
Opini

Harapan Masyarakat Nelayan Pada Dana Desa

Oleh: SATORI*

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dan UU lainnya yang berkaitan dengan dana desa telah menjadikan desa menjadi objek yang “seksi” bagi sebagian pihak, karena mengalirnya uang miliaran rupiah ke dalam rekening desa. Kita tentu berharap dengan alokasi dana desa yang begitu besar itu tidak membuat para pemangku jabatan atau aparatur desa semisal kepala desa selaku pemegang amanah tertinggi dalam pemerintahan desa, terjerat masalah hukum di kemudian hari.

Dana tersebut menjadi beban berat sekaligus juga modal berharga bagi pembangunan di tingkat desa jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Namun, jika pengelolaan tidak berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan maka “timbunan” dana besar itu justru akan menjadi musibah bagi desa.

Tujuan dana desa seperti yang tercantum dalam Permendes No.5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, pasal 5 dinyatakan,  dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan potensi ekonomi lokal (poin c). Pada Pasal 7 ditambahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dana desa bisa dimanfaatkan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan seperti: a) mendukung kedaulatan pangan; b) mendukung kedaulatan energi dan c) mendukung pembangunan perikanan dan kelautan.

POTENSI DESA

Dari beberapa poin di atas menunjukkan bahwa, kesempatan desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nelayan terbuka lebar dengan adanya dana desa dan pemerintah memberikan wewenang penuh kepada otoritas desa untuk memberdayakan potensi lokal yang dimiliki desa. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar di sektor perikanan dan kelautan. Sektor di bidang ini memberikan porsi cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masih menjadi tulang punggung perekonomian bagi sebagian besar masyarakat Jawa Timur, khususnya di kawasan pesisir. Maka sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan sektor tersebut sebagai leading sector dalam pembangunan.

Problem di sektor perikanan dan kelautan-mulai dari hulu hingga hilir-sampai hari ini masih sangat komplek. Pada tataran hulu, alat tangkap ikan masih tradisional, jaminan kecelakaan kerja belum merata, jaminan kesehatan bagi nelayan belum tertangani dengan baik, penghasilan masih fluktuatif dan pencemaran lingkungan masih saja terjadi.  Sedangkan di hilir ketersediaan modal sampai detik ini minim. Mereka kesulitan mengakses permodalan untuk membiayai usaha dan penangkapan ikan. Lembaga keuangan seperti perbankan  belum sepenuhnya percaya memberikan kredit kepada nelayan dengan alasan sektor ini tidak menjanjikan dan penuh risiko (high risk).

Dengan hadirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, masyarakat nelayan berharap dana desa bisa menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan, terutama masalah modal usaha. Jika masalah permodalan dapat teratasi maka ketergantungan terhadap rentenir selama ini dapat diminimilisir. Mengingat, keberadaan rentenir di masyarakat pesisir seperti virus memiskinkan orang. Miliaran dana desa tersebut diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan.

Tanpa SDM yang mumpuni, dana desa yang melimpah tidak akan berguna bagi pembagunan bahkan akan menjadi bumerang bagi pihak desa. Pemerintah Provinsi  Jawa Timur harus menyiapkan strategi untuk merealisasikan dana desa tersebut secara efektif. Hal ini tentu dengan menyiapkan pendamping desa yang benar-benar berkompeten di bidangnya (expert) tanpa intervensi dari pihak manapun dalam perekrutannya.

Sebagai garda terdepan dalam mensukseskan program pemberdayaan, mereka dituntut untuk bekerja ekstra dan memahami kebutuhan riil masyarakat. Selain perekrutan pendamping desa yang memiliki kompetensi tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus proaktif dalam meningkatkan SDM perangkat desa, terutama para pemangku jabatan seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Untuk kelancaran program pembangunan, dimensi yang juga perlu diperhatikan adalah partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawalan realisasi pembangunan. Partisipasi tersebut tak hadir dengan sendiri tanpa adanya kesadaran yang kuat di kalangan masyarakat.

Yang tak kalah pentingnya lagi adalah jaringan (network) dan relasi. Jaringan adalah kemampuan pemerintah desa mengembangkan hubungan dengan pihak-pihak luar dalam rangka untuk mengembangkan potensi desa. Asosiasi Kepala Desa misalnya (AKD), bisa digunakan sebagai wadah untuk membangun kerja sama antardesa sehingga bisa saling memberikan ide/ gagasan untuk membangun desa lebih baik, akuntable dan transparan. Semoga.

Penulis : Pemuda Peduli Pembangunan Desa, Mantan Aktivis Kampus (FISIP Universitas Negeri Jember)*

Advertisement