Dana Desa Mendatangkan Berkah atau KPK?
Opini

Dana Desa Mendatangkan Berkah atau KPK?

Oleh: *SATORI

Munculnya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 telah mendatangkan berkah bagi desa di seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap desa akan mendapat alokasi dana segar dari pemerintah dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Masing-masing desa akan mendapatkan dana dengan jumlah yang beragam, tergantung kondisi geografis desanya. Meskipun bisa mendatangkan berkah, dana desa juga bisa mendatangkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ke desa yang menyalah gunakan dana tersebut. Dalam kajian KPK, ada empat aspek yang berpotensi terjadinya korupsi penggunaan dana desa, yakni aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan SDM. Beberapa aspek inilah yang menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Agar desa tidak menjadi episentrum korupsi baru, maka langkah-langkah antisipatif harus disiapkan sejak dini oleh pemerintah. Upaya pencegahan bisa dimulai dari regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih supaya dana desa mendatangkan berkah bagi pembangunan desa. Pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas juga perlu diikuti pemahaman yang benar oleh pihak pengelola dana desa ini. Oleh karena itu, maka dibutuhkan pelatihan cara mengelola anggara mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap aparat desa, terutama kepala desa dan sekretaris desa. Pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa agar paham regulasi hingga pada akhirnya tidak salah dalam mengambil keputusan.

Transparansi dan Partisipasi

Upaya lain yang harus dilakukan adalah implementasi prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa. Transparansi bisa diwujudkan dengan terbukanya akses masyarakat terhadap setiap informasi terkait penggunaan dana desa, seperti banner APBdes dan web desa.

Kepala desa harus siap dengan sikap terbuka terhadap masyarakat. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi, terutama terkait penggunaan dana desa. Sebab birokrasi yang tertutup berpotensi korup, apalagi menyangkut keuangan desa. Bentuk keterbukaan yang dimaksud misalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi. Partisipasi dapat diwujudkan dengan musyawarah desa ( musdes ), penyusunan APBDes sampai monitoring dan evaluasi. Partisipasinya pun tidak boleh hanya formalitas, tapi benar-benar terlibat di dalamnya. Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang bersih.

Selanjutnya, untuk memastikan agar penggunaan dana desa bisa berjalan dengan baik, maka perlu pengawasan ketat. Pengawasan berfungsi memastikan agar realisasi anggaran dana desa sesuai dengan rencana pembangunan desa. Jika realisasi penggunaan dana desa tidak sesuai dengan rencana pembangunan desa, maka realisasi kegiatan pembangunan desa salah.

Dengan regulasi yang jelas, transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, kepala desanya kreatif dan mau belajar, serta adanya pengawasan kuat dari berbagai pihak, maka Insya Allah dana desa ini mendatangkan berkah bagi seluruh masyarakat desa.

Penulis adalah: Pegiat Desa & Alumni Fisip Universitas Jember*

Advertisement