Berharap Profesionalitas dan Netralitas KPU Lumajang Dalam Pilkada 2018 Nanti
Opini

Berharap Profesionalitas dan Netralitas KPU Lumajang Dalam Pilkada 2018 Nanti

Oleh: Satori

Sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panwas Kabupaten/Kota menempati posisi strategis sebagai pilar penting demokrasi. 

Hampir setiap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) berujung pada sengketa. Salah satu penyebab maraknya sengketa itu adalah kualitas penyelenggara pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Kinerja KPUD yang tidak profesional dan cenderung berpihak, bahkan menjadi agen dari salah satu pasangan calon kepala daerah, membuat hasil pilkada tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Profesionalitas dan independensi KPU Kabupaten Lumajang sangat penting dalam menyeleksi calon pemimpin Lumajang yang berkualitas dan peduli kepada rakyat. Untuk itu, proses tahapan pilkada Lumajang harus benar, profesional dan transparan. Kinerja KPU yang buruk hanya akan menciptakan masalah.

Dalam kurun waktu hampir satu tahun, semua pelaksanaan pilkada di Tanah Air digugat. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 49 gugatan hasil pilkada 2017. Dari jumlah itu, 49 gugatan sudah diputuskan MK. Fakta tersebut memperlihatkan penyelenggara pilkada yang buruk lebih disebabkan oleh persoalan-persoalan di daerah yang belum terselesaikan. terutama terkait profesionalitas penyelenggara pilkada. Prinsip-prinsip utama penyelenggara pemilu atau pilkada, yakni: keterbukaan, integritas, profesionalitas, dan netralitas.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) telah mengatur secara tegas tentang syarat untuk menjadi anggota KPU di daerah. Bahkan, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP telah menerbitkan peraturan bersama tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk menindaklanjuti UU 15/2011 itu. Peraturan Bersama itu menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilu, termasuk di KPUD.

Penyelenggara pilkada (KPUD) wajib bertindak netral dan tidak memihak kepartai politik tertentu maupun kecalon tertentu. Penyelenggara pemilu juga wajib tidak menerima hadiah dalam bentuk uang, benda, atau penghargaan. Sayangnya, prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemilu atau pilkada itu kerap dilanggar oleh banyak anggota penyelenggara pemilu atau pilkada. Hasilnya, banyak pihak yang tidak puas terhadap hasil pilkada yang mereka selenggarakan.

Ketidakpuasan itu tidak hanya berasal dari peserta pilkada, tapi juga masyarakat daerah tersebut yang merasa suara mereka untuk memilih pemimpin idaman terbuang percuma karena kinerja KPU daerah yang kurang baik. “Peran masyarakat penting dalam memberikan masukan terkait terwujudnya penyelenggara pilkada yang berkualitas”.

Kita berharap semoga berlangsungnya pilkada Lumajang 2018 nanti penyelenggaranya bersih dan melaksanakan secara profesional serta bebas dari kepentingan-kepentingan parpol dan calon bupati tertentu. Aamiin…

Penulis adalah: Alumni Universitas  Jember 

Advertisement