Wabup Tanda Tangani  UPG
Politik & Pemerintahan

Wabup Tanda Tangani UPG

LUMAJANG, PEDOMANINDO.com – Percepatan pemberantasan korupsi ditetapkannya dalam Undang Undang Nomer 31 Tahun 1993 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Percepatan Pemberatasan Korupsi.

“Pemberantasan korupsi, merupakan tuntutan dan kehendak nasional yang harus didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang”, kata Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes, saat membuka kegiatan bimbingan teknis percepatan pencegahan tindak pidana korupsi dan sosialisasi penyelenggara sapu bersih pungutan liar (saber pungli) serta unit penggalian gratifikasi (UPG ), di Aula Kantor BKD Lumajang, Kamis, (15/9/).

Wabup Buntaran berpesan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah memuat dukungan perencanaan pembangunan dan diharapkan kegiatan tersebut dapat memberantas korupsi. “Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Isnugroho, S.Sos, panitia penyelenggara, menyampaikan, bimtek bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat maupun pegawai tentang pungutan liar dan gratifikasi, percepatan pencegahan tindak pidanaa korupsi, dan sosialisasi penyelenggaraan Saber Pungli.

“Serta Unit Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk menjaga setiap instansi terbebas dari pungli,” katanya.

Ketua Saber Pungli Lumajang, Waka Polres Lumajang, Kompol Budi Sulistyanto, SH, menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah membuat pembentukan sosialisasi TPK dan legalitasi informasi terhadap segala aturan yang terkait dengan Unit UPG Pemerintah Kabupaten Lumajang. FIK

Advertisement