Advertisement
Daftar Cabup Partai Demokrat Indah Masdar Kritik Pedas Pemkab Lumajang
Politik

Daftar Cabup Partai Demokrat Indah Masdar Kritik Pedas Pemkab Lumajang

LUMAJANG, PEDOMANINDO.com – Bacalon Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati Masdar, M.Si, melontarkan kritik pedas kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kritik tajam ini dia sampaikan pada saat penyampaian visi dan misi sebagai Bacabup Lumajang dari Partai Demokrat , di Kantor DPC Partai Demokrat, Sabtu (16/9) siang.

“Saya jadi pejabat Pemkab Lumajang sudah 25 tahun, dan saat usia 37 tahun saya menjabat sebagai kepala bagian keuangan. Saa itu sayalah yang pertama kali mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan satu-satunya di WTP se Jawa Timur. Maka ketika sekarang ada yang demam WTP dan gambarnya ada dimana mana itu sudah ketinggalan, pak,” kritiknya tajam.

WTP itu pun, ungkap Indah, bukan indikator good governance (pemerintahan yang baik). WTP itu hanya penyajian laporan sesuai dengan standar akutansi pemerintah dan itu memang seharusnya.

Dia juga melontarkan kritik, bahwa saat ini pengelolaan pemerintahan di Lumajang kurang pas. Trias politika tidak berjalan dengan baik dan tidak benar.

“Ada kewenangan eksekutif diintervensi sangat kuat oleh pihak luar dan ini tidak sehat. Logikanya, pemerintahan yang tidak sehat pasti menghasilkan kebijakan tidak sehat”, ungkapnya dengan nada tinggi.

Atas kondisi ini  Indah merasa sangat tertantang untuk memperbaikinya. Dia merasa zalim jika hanya diam tidak berjuang untuk memperbaiki pemerintahan ini.

“Saya bertekat akan meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik, benar, dan bersih sebagaimana dicontohkan almarhum Pak Sjahrazad Masdar,” selorohnya.

Di hadapan Desk Pilkada Jawa Timur dan Lumajang, Indah Masdar menyampaikan bahwa visinya adalah “Terwujudnya masyarakat mandiri, sejahtera, dan bermartabat”.
Dia juga menyinggung soal IPM (Indek Pembangunan Manusia) Lumajang berada di urutan ke 35 dari 38 kabupaten/ kota. Ini menurutnya sangat memprihatinkan, mengingat IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat.

“Dimana menghitungnya melalui indek kesehatan, pendidikan dan indek pengeluaran atau paritas daya beli masyarakat,” katanya.

Mantan Kepala Bappeda Pemkab Lumajang ini berjanji akan melakukan reformasi birokrasi di seluruh jajaran di bawahnya bila diamanahi sebagai Bupati Lumajang. Karena birokrat adalah pelayan masyarakat.

“Rakyat Lumajang menunggu pemimpin baru sekaligus pelayannya yang amanah, berkarakter, tegas, bertanggung jawab, dan tidak mudah dikendalikan orang lain. Stop money politic! Stop intimidasi! karena sekarang ada fenomena PNS lagi diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu dan ini bentuk kejahatan demokrasi,” imbuhnya dengan penuh semangat. FIK

Advertisement