Advertisement
Direktur MIC Warning Panwaslu, BKD, dan Inspektorat Tidak Melempem
Politik & Pemerintahan

Direktur MIC Warning Panwaslu, BKD, dan Inspektorat Tidak Melempem

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.com – Direktur Media Intelegensia Colsultant (MIC), Cokrowidodo, RS, S.Sos, M.Si, mewarning Panwaslu, BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Inspektorat, Lumajang, Jawa Timur agar mengawasi para PNS yang terindikasi terlibat dalam politik/ aksi mendukung dan melenceng sebagai abdi negara.

“Panwaslu saya minta agar menelaah kembali tentang Undang-Undang ASN. Ingat, panwaslu bukan mengawasi calon bupati atau partai politik, tapi mengawasi penyelenggara negara yang terindikasi atau diduga berpolitik praktis, atau diduga mengarahkan mendukung calon”, ungkap Cokrowidodo, di Kantor nya.

Dia menjelaskan, seorang aparatur negara bukan bicara kekuasaan, apalagi terseret kepada politik praktis mengarahkan dan mengerahkan massa pendukung calon tertentu. Aparatur negaa itu lebih pada pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Kewajiban mengingatkan dan mengontrol juga harus dari internal Inspektorat, BKD, dan Sekretaris Daerah (Sekda). “Mereka, terutama inspektorat agar mengawasi, mengingatkan, dan menegur bila ada aparat pemerintah/ PNS yang terlibat dalam aksi dukung mendukung kepada salah satu calon. Apakah aksi dukungan itu kepada incumbent atau terhadap cabup lain semua harus diawasi, diingatkan, dan bila perlu diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku”, tukasnya.

Jika panwaslu beralasan bahwa keterlibatan PNS dalam politik praktis (mendukung calon tertentu) merupakan ranah pemkab sendiri untuk melakukan penertiban, Cokrowidodo menilai, alasan Panwaslu paradok dan menujukkan mereka tidak paham Undang-Undang ASN.

“Itu paradok. Betul memang jika panwaslu bilang sekarang belum ada pendaftaran pasangan cabup cawabup ke KPU.Tapi mereka tidak bisa membiarkan bila PNS terlibat dalam aksi mendukung calon cabup tertentu. Itu ndak bener. Panwaslu, karena sudah dilantik maka harus melakukan pencegahan. Pencegahan itu bisa melalui himbauan resmi dan tertulis kepada pemerintah. Silahkan panwaslu telaah lagi undang-undang ASN”, ungkap Cokro, panggilan karibnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan pedomanindonesia.com pada 2017, panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada indikasi PNS terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon bupati atau ada cabup yang memasang gambar di sudut sudut kota dan desa. Karena menurut Panwaslu, tahapan kampanye belum dimulai.

“Kadang masyarakat ada yang tidak tahu terkait dugaan keterlibatan PNS di politik, misalnya.Itu ranah birokrasi. Kita bergerak berdasarkan undang-undang pemilu”, selorohnya saat itu.

Sayangnya Cokrowidodo masih belum mau membeberkan apakah ada pelanggan undang-undang yang dilakukan oleh PNS dan para kandidat bupati 2018 serta apa saja pelanggaran itu.

“Suatu saat kita akan sampaikan ke publik bila ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat dan amati. Sebagai catatan, pelanggaran bisa terjadi pada penyelenggara pemilu, kandidat, maupun PNS. Makanya kita nanti kita pilah-pilah agar pilkada Lumajang berjalan fair”, imbuhnya. SYAM

Advertisement