Kenalkan ke Publik, BPJS Ketenaga Kerjaan Rangkul Media
Ekonomi

Kenalkan ke Publik, BPJS Ketenaga Kerjaan Rangkul Media

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.com – BPJS Ketenaga kerjaan Lumajang, menggelar Press gathering dalam rangka ‘menjalin silaturrahmi dan membangun sinergitas dengan insan pers serta media, di sebuah rumah makan di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (21/12) siang.

Kepala Kantor Perintis BPJS Ketenaga kerjaan Lumajang, Triyono, dalam paparannya, menyampaikan, BPJS ini sudah diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. “Bahwa setiap orang yang bekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS”, ungkapnya.

Dijelaskan, ada 2 BPJS yang dikenal di masyarakat, yakni BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan. Seluruh masyarakat baik kaya, miskin, tua-muda, diberikan pelayanan kesehatan tapi bukan dalam bentuk pemberian uang. Sementara BPJS Ketega Kerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha, dan negara.

“Bagi tenaga kerja BPJS memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya. Bagi pengusaha menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktifitas, sementara bagi negara berperan aktif serta dalam pembangunan,” paparnya.

SERIUS SANTAI : Puluhan awak media di Lumajang, saat mengikuti paparan dari pihak BPJS Ketenaga Kerjaan Lumajang. DIN

Dijelaskan, ada lima hal yang dijamin BPJS Ketenaga Kerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. “Sementara prinsip BPJS Ketenaga kerjaan antara lain ; kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta”, paparnya.

Adapun peserta BPJS Ketenaga Kerjaan adalah peserta penerima upah (PU) dan peserta bukan penerima upah (BPU). Peserta PU adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara (PNS, TNI, POLRI, Pejabat negara), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara antara lain : BUMN, BUMD, PMA, PMDA, Yayasan,  Koperasi, PT, CV, PO, dan lain-lain.

“Sementara, peserta BPU antara lain  pemberi Kerja (pemilik pabrik/ perusahaan/ lembaga),  pekerja  di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri (dokter praktek mandiri, pengacara praktek mandiri, dan lain-lain),  dan pekerja yang bukan menerima gaji atau upah (pedagang kaki lima, tukang ojek, petani, tukang parkir, nelayan, dan lain-lain)”, selorohnya.

Dia juga menyampaikan, program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan itu meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Kemudian jaminan kecelakaan kerja ( JKL). Kecelakaan kerja yang dimaksud antara lain ; kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, di luar kekuasaan manusia, tidak disengaja oleh yang bersangkutan dan datangnya dari luar tubuhnya.

Penyebab kecelakaan bisa dari atau akibat mesin, pengangkutan/ lalu-lintas, kelistrikan, bahan kimia, terjatuh dari ketinggian, dan lain-lain. Ruang lingkup kecelakaan kerja antara lain : kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan yang terjadi dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan tugas (hubungan kerja) yang diberikan perusahaan, kecelakaan di luar tempat kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah menuju tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui dan berada di jalan umum, penyakit  akibat  kerja, suatu penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan kerja  apabila jenis serta persyaratannya sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor : 22 Tahun 1993, hilang atau dianggap telah meninggal dunia, suatu kasus kecelakaan kerja dimana seseorang dinyatakan hilang atau dianggap telah meninggal dunia yang didukung oleh persyaratan tertentu.

“Dan lain-lain, misalnya pada hari kerja terjadi kecelakaan saat tugas luar kota dengan surat perintah, kecelakaan saat kerja lembur dengan surat perintah. Di luar waktu/ jam kerja misalnya kecelakaan saat kegiatan olahraga/ darmawisata dengan surat perintah, kecelakaan saat mengikuti tugas pendidikan dengan surat perintah”, katanya.

Masih menurut dia, BPJS kini bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas dan sebagian klinik. “Sekarang kami ingin merangkul media untuk menjelaskan tantang manfaat BPJS Ketega kerjaan kepada publik yang mengalami resiko sosial. Kita ingin menjalin keakraban dan sinergisits dalam rangka mensejahterkan masyarakat pekerja termasuk di Lumajang”, imbuhnya.

Di tempat yang sama, usai acara, Masduki Dewan Penasehat KOMPI (Komunitas Pers Independen) Lumajang yang diajak bekerja sama, menyambut baik BPJS Ketenaga kerjaan Lumajang yang merangkul media dalam mensosialisasikan program-programnya.

“Kami yang tergabung dalam KOMPI menyambut baik pihak BPJS Ketenaga kerjaan. Ini merupakan langkah tepat menjalin keakraban dan merekatkan kemitraan kedepan. Di samping itu, ini juga sebagai perwujudan peran aktif media dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Lumajang, apalagi tujuannya baik”, tukasnya. DIN

Advertisement