Amin Shobari : PPDI Melanggar Undang-Undang Pemilu Atau Tidak Tunggu Penetapan Paslon
Politik Suara Desa

Amin Shobari : PPDI Melanggar Undang-Undang Pemilu Atau Tidak Tunggu Penetapan Paslon

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.com – Menanggapi surat undangan berisi dukungan terhadap paslon Bupati Lumajang, Drs. H. As’at, M. Ag dan H. Thoriq yang dibuat oleh Ketua Umum PPDI (Persatuan Perangkat Daerah -Indonesia) se Kabupaten Lumajang, Devisi Hukum dan Penindakan Paswaslu Kabupaten Lumajang, Amin Shobari, angkat bicara.

Kepada sejumlah awak media, di kantornya, Amin Shobari, menyampaikan, Panwaslu bisa melakukan penindakan pelanggaran berdasarkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada.

Kemudian terkait temuan surat undangan yang ditanda tangani oleh Ketua PPDI, yang berisi rencana pengerahan massa anggota PPDI untuk mendukung paslon Drs. As’at dan H. Thoriq, Panwaslu mengaku belum mengetahui asli atau palsu.

“Tapi secara tekstual, isi surat itu memang berpotensi melanggar pasal 71 ayat 1 dan ayat 3 Undang Undang Nomer 10 tahun 2016. Di sini disebutkan, bahwa seluruh pejabat negara, TNI, Polri, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ini bisa ditindak bila ada pasangan calon”, tukasnya.

Pihaknya, kata Amin Bashori, akan melihat fakta berikutnya apakah saat pencalonan paslon Bupati Lumajang PPDI terlibat atau tidak. Kalau benar-benar terlibat maka Panwaslu akan melakukan tindakan.

“Tinggal kita nunggu apakah faktanya PPDI terlibat pengerahan massa atau tidak. Kalau ada yang terlibat berarti ada pelanggaran, ada tindakan yang akan diambil Panwaslu. Panwaslu tidak bisa mengambil tindakan karena paslon bupati belum ditetapkan” paparnya.

Lalu pada pasal Pasal 51 No.6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa perangkat desa dilarang menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, serta dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

“Di situlah ada potensi pelanggaran. Bila masa penetapan ada keterlibatan mereka (PPDI/ PNS) sebagaimana aturan yang saya sebutkan, maka Panwaslu bisa mengambil tindakan tegas”, tukas Amin, panggilan karibnya seraya menambahkan, Panwaslu akan mengerahkan anggotanya untuk melakukan pengawasan. DIN  

Advertisement