Dugaan Terlibat Aksi Mendukung Bupati Imcumbent, Panwaslu Segera Klarifikasi PPDI
Politik Suara Desa

Dugaan Terlibat Aksi Mendukung Bupati Imcumbent, Panwaslu Segera Klarifikasi PPDI

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.com – Surat perihal Undangan kepada suruh anggota PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) se-Kabupaten Lumajang, yang ditanda tangani oleh Ketua Umumnya sendiri, yakni Moh. Rasul, beredar di media sosial (medsos).

Surat bernomor 005/001/PPDI-LMJ/2018 itu berisi ajakan agar seluruh anggota PPDI hadir memberikan dukungan kepada paslon (pasangan calon) Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Drs. As’at, M. Ag – H. Thoriq) yang akan mendaftarkan diri ke KPU, besok (Rabu, 9/1/2018), pukul 14.00 WIB.

Di dalam surat tersebut dijelaskan titik kumpul/ posko antara lain : perempatan Adipura, Pasar Senggol, Kantor Pos Kota, Embong Kembar/ barat Pasar Baru, Perempatan Toga, dan cafe depan Gedung Guru.  Seluruh anggota PPID juga diminta memakai baju/ kaos berwarna merah tanpa atribut organisasi PPID, tiap kecamatan mengirimkan 60 perangkat desa dengan yel-yel “Sukses pak Bupati…! I Like Lumajang, Jangan lupa bahagia…! Yes, yes, yes, lanjutkan…!

Panwaslu Kabupaten Lumajang, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, di kantornya, membenarkan beredarnya surat tersebut, bahkan semalam mereka menerima pengaduan lewat WA atas surat yang dimaksud.

“Sampai gak bias tidur, Mas. HP saya bunyi terus. Setiap kali mau tidur ada WA masuk yang berisi surat PPID itu,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Lumajang, Mujadid. Selain menerima lewat WA, pihaknya kata Mujadid, juga membaca di medsos atas beredarnya surat dukungan PPDI kepada paslon imcumbent.

Dijelaskan, jika diamati surat tersebut berpotensi melanggar aturan. Oleh karena itu, Panwaslu segera melakukan tindakan preventif dan kuratif.

“Hari ini juga kami akan klarifikasi dulu dari lembaga yang mengeluarkan surat ini, dalam hal ini PPDI. Kita ingin tahu langsung apakah surat itu palsu atau memang sengaja dibuat oleh PPDI. Setelah diketahui bahwa surat itu benar dibuat oleh Ketua PPDI, kita gelar rapat untuk mengembill sikap”, tukasnya.

Selain itu, kata Mujadid, pihaknya akan menindak lanjuti ke jajaran pemerintahan di tingkat desa dan dewan Pembina PPDI bahwa tindakan semacam ini tidak dibenarkan.

“Karena ini juga berpotensi merambah kepada keterlibatan ke ASN, maka kami akan konfirmasi ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah, Red) juga kita sampaikan”, selorohnya.

Mujadid masih belum bisa memastikan apakah surat undangan tersebut ada instruksi dari paslon atau tidak. Hal itu baru diketahui setelah PPDI dikonfirmasi dan diklarifikasi.

“Nanti setelah dikonfirmasi semuanya akan jelas. Kalau benar ada keterkaitan dengan paslon maka kami tidak akan tinggal diam, akan kita tindak lanjuti sesuai aturan,” ungkapnya. DIN

Advertisement