Achmad Jauhari : Jangan Jerumuskan Bupati As’at, Panwaslu Juga Jangan Diam
Politik & Pemerintahan

Achmad Jauhari : Jangan Jerumuskan Bupati As’at, Panwaslu Juga Jangan Diam

LUMAJANG, PEDOMANINDOENSIA.Com – Achmad Jauhari, mantan anggota DPRD Lumajang yang kini menjabat sebagai fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Jawa Timur, meminta kepada pejabat Pemkab Lumajang untuk tidak menjerumuskan Bupati As’at dengan cara memutasi para pejabat, apalagi tahun ini merupakan tahun politik.

Jauhari sangat menyayangkan indikasi adanya kejanggalan surat Mendagri tentang mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang. Kejanggalan yang dimaksud adalah jumlah pejabat yang dimutasi (sebagaimana yang beredar di mass media) mencapai 652 orang, padahal di dalam surat Mendagri disebutkan, jumlah pejabat yang dimutasi 513.

“Ini kejanggalan administrasi yang menurut saya dilakukan oleh pengendali administrasi pemerintahan di Lumajang. Ini ada indikasi sebuah kebohongan yang harus dihentikan”, pungkas Jauhari, di hadapan sejumlah wartawan, di halaman Gedung Guru Lumajang.

Jauhari merasa kasihan terhadap calon petahana sekaligus Bupati Lumajang, Drs. H. As’at yang tidak boleh memutasi pejabat selama 6 bulan sebelum penetapan sebagai calon bupati oleh KPU. Dia meminta agar persoalan ini diperjelas lagi. Kalau memang mutasi pejabat tersebut benar-benar mendapatkan ijin dari Mendagri dan jumlahnya sesuai dengan surat tersebut, maka proses mutasi tidak ada masalah.

“Tapi sebaliknya, mutasi ini akan menimbulkan masalah serius kalau jumlah pejabat yang dimutasi tidak sesuai dengan Mendagri. Ini bisa dianggap mutasi kemarin cacat  hukum. Ini harus diluruskan”, tukasnya.

Jauhari mendesak agar Panwaslu tidak sekedar menerima surat foto kopian dari pemkab atau surat tembusan surat dari Mendagri, tapi bergerak dan melakukan lidik atas kebenaran surat Mendagri tersebut, terutama menyangkut jumlah pejabat yang dimutasi.

“Ini pasti ada something wrong. Panwaslu jangan diam saja, harus bergerak atas kejanggalan jumlah pejabat yang dimutasi di surat Mendagri berbeda dengan fakta di lapangan yang jumlahnya lebih banyak”, paparnya.

Siti Mudawiyah, Ketua KPU Kabupaten Lumajang, ketika ditanya soal jumlah pejabat Pemkab Lumajang yang dimutasi mengaku tidak hafal. Agar tidak salah memberikan data dia kemudian memperlihatkan surat Mendagri. Di dalamnya tertulis angka pejabat yang dimutasi sebanyak 513 orang. Rinciannya, jabatan administrasi 28 orang, jabatan pengawas 110 orang, dan jabatan fungsional tertentu sebanyak  375 orang.

Dikonfirmasi lewat WA tentang jumlah yang benar (apakah 513 atau 652 orang yang dimutasi), Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Nur Wakid, memilih tidak memberikan jawaban. SYAM

Advertisement