Mutasi Pejabat Pemkab KPU Anggap Clear, Panwaslu Akan Selidiki dan Klarifikasi
Politik & Pemerintahan

Mutasi Pejabat Pemkab KPU Anggap Clear, Panwaslu Akan Selidiki dan Klarifikasi

LUMAJANG, PEDOMANINDOENSIA.Com – KPU Lumajang, telah menerima surat tembusan  cuti calon petahana, Drs. H. As’at, M. Ag  dan surat mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang. Surat cuti tersebut berlaku tertanggal 15 Pebruari  hingga 23 Juni 2018.

“Kita dapat tembusan surat cuti dari Gubernur Jawa Timur. Karena calon petahana cuti, maka secara otomatis sesuai undang-undang, Wakil Bupati Buntaran menjadi PLT Bupati. Jadi, cutinya sejak kampanye tanggal 15 Pebruari sampai dengan 23 Juni 2018”, ujar Mudawiyah, Ketua KPU Kabupaten Lumajang, usai rapat pleno penetapan paslon, di Gedung Guru Lumajang, Senin (12/2).

Terkait dengan tidak perbolehkan calon petahana melakukan mutasi sejak 6 bulan sebelum ditetapkannya sebagai calon bupati, Mudawiyah menjelaskan, itu merupakan ketentuan undang-undang, kecuali mutasi tersebut mendapat ijin dari Mendagri.

“Kita sudah terima surat tembusannya. Perlu dipahami, Undang-Undang Nomer 10 tahun 2016 dan PKPU nomer 3 tahun 2017, pasal 71, menyebutkan, 6 bulan sebelum penetapan sebagai calon bupati maka calon petahana tidak boleh memutasi pejabat, kecuali ada ijin dari Mendagri. KPU sudah melakukan klarifikasi kepada calon petahana, bahkan sebelumnya sudah berkirim surat kepada tim pengusung. Akhirnya kita mendapat salinan suratnya”, pungkas mantan aktivis kampus ini.

Mudawiyah, Ketua KPU Lumajang.

Karena sudah mendapatkan salinan surat mutasi dimaksud, maka pihaknya, ungkap Mudawiyah, menganggap masalah mutasi sudah clear (selesai). Mudawiyah menganggap yang bersangkutan masih beruntung karena ada surat dari Mendagri terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang. Jika tidak ada ijin dari Mendagri, maka calon petahana terancam gugur sebagai calon bupati.

Di lain pihak, Panwaslu Kabupaten Lumajang, menilai, cuti calon petahana sudah disetujui oleh Gebernur Jawa Timur,  bahkan surat dari Mendagri sudah tuntas. Sementara surat ijin dari Mendagri untuk memutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, pihaknya ujar Mujadid, juga sudah menerima salinannya, kemarin.

“Suratnya sudah kami terima. Tapi berapa jumlah pejabat yang dimutasi kami belum mendapatkan tembusannya. Nanti kita klarifikasi apakah jumlahnya sama persis dengan yang ada di surat Mendagri atau tidak”, papar Mujadid berterus terang.  Dia mengaku telah menyampaikan surat mutasi calon petahana kepada Bawaslu Jatim untuk diperiksa kebenarannya.

Sekedar diketahui, sesuai dengan surat Mendagri soal mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, jumlahnya sebanyak 513 orang, sementara informasi yang beredar di beberapa mass media, jumlah pejabat yang dimutasi menjadi 652 orang. DIN

Advertisement