Ombudsman Beri Rapor Merah Atas Pelayanan Pemkab Lumajang?
Peristiwa Politik & Pemerintahan

Ombudsman Beri Rapor Merah Atas Pelayanan Pemkab Lumajang?

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Beberapa hari terakhir ini, surat ombudsman berisi “rapor merah” untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang, beredar di media sosial (medsos) bahkan menjadi viral.
Surat Ombudsman tertanggal 20 November 2017 itu, menyatakan, selama tahun 2017 produk layanan administrasi Kabupaten Lumajang masuk zona merah dengan nilai “rapor” hanya 22,04.

Zona merah tersebut bermakna rendahnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap implementasi standar pelayanan publik. Banyak proses dan prosedur yang tidak jelas, ketidak pastian jangka waktu pelayanan, terutama ketidak pastian hukum perizinan investasi.

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari 57 produk layanan publik dan kategori zona merah berlaku untuk rentang nilai 0 hingga 50.

Nilai di atasnya adalah zona kuning (tingkat kepatuhan masih sedang) untuk rentang nilai 51 hingga 80. Sementara di atasnya lagi zona hijau (rentang nilai 81-100). Zona hijau ini menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi.

Atas beredarnya surat Ombudsman di medsos tersebut, Plt Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes, belum bisa menjelaskan secara gamblang (belum membenarkan tapi juga tidak membantah). Pasalnya, hingga kini dia belum memegang surat yang dimaksud.

“Saya belum menerima suratnya. Tapi bukan beranti surat itu tidak ada. Makanya saya belum bisa memastikan karena belum menerima,” ujarnya berterus terang.

Menurut Buntaran, boleh jadi surat ombudsman itu benar-benar ada tapi belum sampai kepada dirinya. Dia berjanji akan menyampaikan benar tidaknya surat tersebut secepat mungkin.

Sekedar diketahui, Ombudsman Republik Indonesia (disingkat ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. DIN

 

Advertisement