Advertisement
Ombudsman RI Tegaskan Rapor Merah Pemkab Lumajang Benar, Bukan Hoax!
Politik & Pemerintahan

Ombudsman RI Tegaskan Rapor Merah Pemkab Lumajang Benar, Bukan Hoax!

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Pihak Ombudsman RI Propinsi Jawa Timur, membenarkan bahwa Pemkab Lumajang masuk kategori zona merah dalam hal pelayanan publik selama tahun 2017.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, Agus Widiarto.

“Surat itu benar, bukan hoacx. Faktanya seperti itu. Nilainya Lumajang masuk zona merah” ujarnya kepada sejumlah media, via telpon siang tadi.

Dia menjelaskan, surat tersebut diterima oleh Asisten 1 Pemkab Lumajang, Susiyanto, pada 21 Pebuari 2018. Makanya Agus heran mengapa surat tersebut tidak sampai/ tidak disampaikan kepada Plt Bupati, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes.

Dia menjelaskan, item penilaian yang dilakukan berupa bukti fisik ketersediaan kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi penyelenggara pemerintahan.

“Antara lain ada standar pelayanannya, ada tempat pengaduannya, ada petugasnya lengkap, ada visi, missi, dan motto. Nah, yang saya sebutkan ini banyak tidak ada”, paparnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya melakukan penilaian perurusan di masing-masing instansi terkait. Ada urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib ini diambil beberapa item.

“Dari penilian tersebut ternyata Lumajang mendapatkan nilai dibawah rata-rata. Makanya kita kategorikan merah, nilainya yakni 22,04”, ungkapnya.

Ditanya soal munculnya pemberitaan di salah satu media bahwa surat Ombudsman RI itu hoacx, dia menolak keras. “Ah nggak. Yang bilang hoacx itu salah. Sudah kita berikan kok suratnya kepada Asisten 1 Pemkab Lumajang”, paparnya tanpa tedeng aling aling.

Surat Ombudsmen tertanggal 20 November 2017 itu, menyatakan, selama tahun 2017 produk layanan administrasi Kabupaten Lumajang masuk zona merah dengan nilai “rapor” hanya 22,04.

Zona merah punya arti rendahnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap implementasi standar pelayanan publik. Banyak proses dan prosedur yang tidak jelas, ketidak pastian jangka waktu pelayanan, terutama ketidak pastian hukum perizinan investasi.

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari 57 produk layanan publik dan kategori zona merah berlaku untuk rentang nilai 0 hingga 50.

Nilai di atasnya lagi adalah zona kuning (tingkat kepatuhan masih sedang) untuk rentang nilai 51 hingga 80. Sementara di atasnya lagi zona hijau (rentang nilai 81-100). Zona hijau ini menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi.

Sebelumnya,Plt Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, dengan jujur mengaku belum menerima surat Ombudsman RI yang dimaksud. Bahkan saat Press Release yang diunggah oleh bagian Humas Pemkab Lumajang, kemarin, Buntaran kembali menegaskan dirinya tidak menerima surat dari Ombudsman RI Jawa Timur.

Ketidak jelasan surat Ombudsman mulai ada titik terang setelah Komisioner Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, menegaskan, surat tersebut sudah diterima oleh Asisten 1 Pemkab Lumajang, pada 21 Pebruari 2018. Lalu dimana dan siapa yang menyimpan surat itu? DIN

Advertisement