Dr. Anis Ibrahim : Perbup I Like Lumajang Gak Bener! Masyarakat Bisa Menggugat
Politik & Pemerintahan

Dr. Anis Ibrahim : Perbup I Like Lumajang Gak Bener! Masyarakat Bisa Menggugat

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Proses Perbup “I Like Lumajang” mendapat sorotan tajam dari Dr. Anis Ibrahim, Pakar Hukum Lumajang. Dia menilai perbup tersebut cenderung dipaksakan dan tidak benar.

Sebagai pakar hukum, Dr. Anis Ibrahim melihat dan menilai dari aspek yuridis. “Ada tiga hal. Pertama dari konsideran yang dipakai sebagai dasar pertimbangannya itu kurang tepat, khususnya pasal 388 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah”, ujarnya, kemarin.

Dijelaskan, di ayat 3 itu konsideran usulan inovasi daerah harus atas usulan dari DPRD dan disahkan dalam Paripurna.

“Saya tidak melihat itu ada. Dalam pasal 388 ayat 3 itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebab melaksanakan ayat 2″, pungkasnya.

Dikatakan, kalau mengacu itu, perbup “I Like” itu seharusnya usulan dari DPRD disahkan dalam paripurna. Jika tidak, maka perumusannya tidak tepat, fatal, dan gak bener (ngawur). Mestinya ada paripurna dulu,” ujarnya.

Kalaupun perbub “I Like” itu dianggap sebagai usulan dari masyarakat, juga tidak tepat. “Pertanyaannya adalah, usulan masyarakat yang mana?,” ujar Dosen STIH Jenderal Sudirman ini.

Yang kedua, ungkap Anis Ibrahim, berkenaan dengan perumusan kebijakan daerah berupa inovasi daerah itu mengacu pada prinsip-prinsip inovasi.

Menurutnya, dalam pasal 387 undang-undang tersebut ada delapan item prinsip-prinsip inovasi daerah, dan salah satu poin mencolok adalah bertolak belakang dengan prinsip keempat atau poin d (bahwa inovasi daerah tidak ada konflik kepentingan).

“Apakah perbup I like itu tidak ada konflik kepentingan? silahkan dinilai sendiri,” katanya.

Dia menilai, karena perbup tersebut menimbulkan perdebatan dan bias akhirnya memunculkan masalah baru.

Yang ketiga, cukup layakkah slogan itu diperbupkan? Menurutnya, slogan itu belum merepresentasikan masyarakat Lumajang secara umum, apalagi dikatakan sebagai inovasi daerah.

Ditambah lagi saat ini ada PP Tentang Inovasi Daerah yang bertujuan memberikan perbaikan. Di dalamnya berisi tentang inovasi daerah itu pada sistem perbaikan pelayanan, percepatan pelayanan.

“Juga kenyamanan dan kelancaran layanan masyarakat, bukan foto-fotoan, selfi-selfian”, tandasnya sambil tersenyum.

Sementara itu, sebelumnya-seperti diberitakan berbagai media-Akhmad Taufik Hidayat SH, mantan Kabag Hukum Pemkab Lumajang mengatakan, perbup tesebut berawal dari sekelompok anak muda yang menyampaikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

“Disparbud menganggap positif dan sekarang ini jadi perbup dan itu masuk inovasi daerah. Inovasi kan macam-macam”, ujarnya.

Atas persoalan ini, Dr. Anis Ibrahim menandaskan, masyarakat Lumajang bisa menggugat dan membatalkan perbup “I Like”.

“Siapapun bisa membatalkan, bisa diubah. Apalagi perbup atau perda bukan domain dari kementerian, dan bukan kitab suci alqur’an “, paparnya.

Sekedar diketahui, perbup tertanggal perbup nomor 68 tahun 2017 itu terdiri dari 4 halaman dan 2 halaman lampiran penjelasan.

Perbup itu berisi tentang “Slogan I Like Lumajang jangan lupa bahagia yes yes yes lanjutkan sebagai semangat kebersamaan membangun Lumajang”.

Di dalamnya terdapat foto Bupati Drs H. As’at MAg (kini cuti) yang menunjukkan simbol jari L. FIK

Advertisement