Debat Pendidikan Gratis, Paslon 2 Kritik Paslon 1 “Ada Pembodohan Informasi Kepada Masyarakat”
Politik & Pemerintahan

Debat Pendidikan Gratis, Paslon 2 Kritik Paslon 1 “Ada Pembodohan Informasi Kepada Masyarakat”

Rofik : 4 Unsur Atasi Pendidikan, Tidak Hanya Gratis!

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Debat publik pilkada Lumajang  oleh KPU, di Gedung Soedjono Lumajang, Jawa Timur, Senin (9/4) malam, berlangsung menarik dan saling mengkritisi atas program masing-masing paslon.

Paslon nomer urut 1 (Thoriq – Indah), yang diberi waktu pertama kali, menyampaikan program pendidikan gratis tingkat SD-SMA/MA. Menurutnya, hal ini dilakukan agar tidak ada anak putus sekolah gara-gara tidak mampu.

Program tersebut ditanggapi paslon 2 (Gus As’at-Thoriq) dengan mengatakan, sebetulnya pendidikan tingkat SMA dan yang sederajad itu sudah diambil alih/ ditarik oleh Pemeritah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, yang mengatur adalah Provinsi Jawa Timur.

“Tidak dimasukkan dalam program gratis, pun pendidikan SMA –SMK nanti juga akan digratiskan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kalau kita masih juga menggratiskan, maka akan ada penggunaan 2 anggaran yang  sama-sama dari negara,” pungkas Gus As’at menanggapi paslon nomer urut 1.

Calon incumbent ini juga mengatakan, pendidikan SD dan SMP sudah berlangsung lama, sementara SMA/ SMK kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan saat ini paslon Gubernur Jatim ini sama-sama punya keinginan menggratiskan pendidikan tingkat SMA/SMK.

“Makanya kita (Pemerintah Kabupaten Lumajang, Red) gak usah repot-repot untuk itu. Saya pikir itu ada proses pembodohan kepada masyarakat tentang informasi sebenarnya,” ujar Gus As’at mengkritik tajam paslon 1.

Tidak puas dengan tanggapan paslon 2, paslon 1 (Indah), menyampaikan, bagaimana pun yang bersekolah di Lumajang adalah anak-anak kita. Maka dari itu, perlu mendapat perhatian dalam pendidikannya.

Sedangkan Thoriqul Haq, menegaskan, anggaran gratis sekolah itu tidak berdiri sendiri. Dia mencontohkan anggaran untuk MI, MTs, MA itu dari pusat, tapi pemerintah daerah bisa memberikan anggaran double, memberikan BOSDA.

“Itu bisa. Jangan gara-gara satu kewenangan lalu tidak bisa sharing anggaran. Kalau MI dan MTs bisa mengapa MA tidak?,” ungkapnya, lalu ditambahkan Indah bahwa pihaknya akan mengembalikan BOSDA ke pemerintah kabupaten. Dikatakan, kewenangan pemberian BOSDA SMA-SMK/ MA tidak dilarang selama Pemerintah Provinsi tidak mampu memberikan itu.

ANTUSIAS : Terlihat para pendukung paslon antusias

Sementara itu, paslon nomer urut 3 (H. Rofik dan Nurul Huda) tidak terlena dengan debat soal pendidikan gratis. Karena pada prinsipnya , paslon 3 menganggap pentingnya pendidikan gratis tingkat SD – SMA/ MA sederajad (ini juga masuk programnya). Hanya saja, H.Rofik menggaris bawahi,  bahwa masalah pendidikan tidak cukup berkutat pada gratis atau tidak gratis.

“Ada 4 unsur yang bisa menyelesaikan pendidikan di Kabupaten Lumajang. Jangka pendek bolehlah gratis. Tapi sarana, prasarana sekolah, gedung sekolah, kualitas para pendidik (pemberian tunjangan guru non PNS/ non-NIP di sekolah negeri dan swasta, honorer) harus diselesaikan karena itu solusi jangka panjang”, tuturnya singkat. FIK

Advertisement