Sekda, Kepala BKD, dan Kepala Inspektorat Lumajang Dipecat!
Hukum Politik & Pemerintahan

Sekda, Kepala BKD, dan Kepala Inspektorat Lumajang Dipecat!

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Dinilai melakukan kesalahan fatal dan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku, Plt Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes, memecat tiga pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ketiganya adalah Drs. Gawat Sudarmanto (Sekretaris Daerah/ Sekda), Drs. Nurwakid Ali Yusron (Kepala Badan Kepegawaian Daerah/BKD), dan Isnugroho, S.Sos (Kepala Inspektorat) Pemkab Lumajang.

Surat resmi pemecatan dilakukan dan dikirimkan ke bersangkutan pada Jum’at (22/6/2018) kemarin lusa. Plt Bupati Lumajang, dr. Buntaran, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, Sabtu (23/6) malam, mengamini bahwa ketiga pejabat ASN tersebut  dipecat.

“Oh ya, ketiga pejabat ASN ini saya nonjobkan sejak  Jum’at tanggal 22 Juni 2018 kemarin. Bukan memberhentikan sementara dan bukan nonaktif, tapi pembebasan dalam jabatannya. Kalau bahasa wartawan dipecat. Itu bahasa wartawan,” ungkapnya.

Surat pencopotan tersebut sejatinya akan diberikan secara langsung kepada ketiga pejabat ASN ini.  Makanya, dr.Buntaran memanggil ketiganya, namun mereka tidak  datang atas panggilan tersebut.

“Sudah saya panggil, bahkan pemanggilan saya lakukan dua kali dengan rentang waktu yang cukup. Tapi ketiganya nggak mau datang sampai sore hari tanpa alasan yang jelas. Akhirnya  saya putuskan mengirim surat itu kepada mereka. Saya yakin suratnya sudah mereka terima,” ujar mantan aktivis kampus ini.

Dijelaskan, Plt Bupati  berhak untuk melakukan pembinaan kepada ASN, termasuk memberikan sanksi terhadap ASN yang dianggap melakukan pelanggaran.

Dasar yang dipakai Buntaran antara lain : PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN No. 21/2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.53/2010 Tentang Disiplin PNS, PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan Undang Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

“Saya menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada ketiga orang ini karena mereka melakukan pelanggaran berat. Contohnya Kepala BKD. Saat ada pemeriksaan Panwaslu terkait mutasi pejabat di lingkup Pemkab Lumajang saya diminta menunjukkan SK Mendagri. Saya minta SK tersebut ke Kepala BKD, tapi sampai detik ini SK nya tidak diberikan. Saya kan atasannya? Saya juga pernah meminta Kepala BKD membuat surat seruan agar ASN netral dalam Pilkada 2018, tapi nyatanya sampai sekarang tidak pernah dilakukan,” pungkasnya heran.

Kemudian untuk Kepala Inspektorat (Isnugroho). Buntaran menilai dia  melakukan pelanggaran karena memeriksa sejumlah ASN atas kesaksian mereka di Panwaslu terkait mutasi pejabat Pemkab Lumajang tanpa sepengetahuan Plt Bupati (atasannya).

“Kalau para ASN yang dipanggil Inspektorat itu dianggap melakukan pelanggaran berat, mestinya ijin saya dulu. Saya kan Plt Bupati, atasannya. Parahnya lagi, hasil pemeriksaan Inspektorat belum pernah dilaporkan ke saya sampai sekarang”, tuturnya.

Karena dinilai melampaui batas, maka ketiga pejabat ASN ini (Gawat Sudarmanto, Nurwakid Ali Yusron, Isnugroho) dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatannya.

“Ketiga pejabat ini sudah bertindak melampaui kewenangannya sebagai ASN. Oleh karena itu mereka harus diberikan sanksi disiplin pembebasan dari jabatannya,” selorohnya seraya menambahkan bahwa persoalan ini sudah disampaikan/ ditembuskan ke Gubernur Jawa Timur dan Mendagri.

Untuk mengisi posisi Plt Sekda adalah Ir. Imam Suryadi, M.Si (Kepala Dinas Pertanian), Plt Kepala BKD diisi Rufi Yuanitasari, S.Sos, M.Si (Sebelumnya Kepala Bidang Mutasi dan BKD), sementara Plt Kepala Inspektorat diisi Dinuk Iswahyuni yang sebelumnya sebagai Sekdin Inspektorat.

Buntaran juga menyampaikan, jabatan baru Gawat Sudarmanto adalah staf BPRD (Badan Pajak dan  Retribusi Daerah), Nurwakid sebagai staf di Dinas Koperasi, dan Isnugroho staf di Bakesbangpol Pemkab Lumajang. DIN

Advertisement