Wabup Buntaran Ingatkan ASN Yang Dicopot Bisa Masuk Ranah Hukum
Politik & Pemerintahan

Wabup Buntaran Ingatkan ASN Yang Dicopot Bisa Masuk Ranah Hukum

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM –  Surat Keputusan (SK) pencopotan 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang oleh Plt Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto M.Kes, Jum’at pekan  kemarin, tidak bisa dibatalkan begitu saja karena hal itu berkenaan hukuman disiplin berat.

dr Buntaran yang kini kembali sebagai Wabup Lumajang, menyampaikan, jika yang bersangkutan (ASN yang dicopot) tingkat pelanggaran disiplin masuk kategori ringan atau sedang, maka bisa dibatalkan sendiri oleh si pembuat SK.

“Tapi jika pelanggarannya berat, hanya ada 2 lembaga yang berhak membatalkannya, yakni PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan salah satu lembaga yang ada di ASN sana,” ujarnya saat dihubungi PedomanIndonesia.com, tadi pagi.

Dijelaskan, apabila salah satu cara itu dilakukan dan hasil dari keputusannya dibatalkan, maka harus dibatalkan. Apabila dari salah satu dari dua cara itu tidak dilakukan, maka SK tersebut secara efektif masih berlaku,” ungkapnya.

Mantan aktivis Kampus ini ini mengingatkan agar ASN yang sudah dibebas tugaskan dipersilahkan menempati jabatan yang baru.

“Saya hanya memperingatkan, jangan coba-coba untuk tidak melaksanakan, apalagi sampai melakukan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan keadministrasian atau berhubungan dengan keuangan. Contohnya mantan Sekda (Drs. Gawat Sudarmanto, Red), melakukan kegiatan pencairan keuangan yang memakai tanda tangan dia, maka secara hukum itu tidak sah,” pungkasnya.

Kalau tetap dilakukan maka akan berdampak pada proses hukum. Pun dengan mantan Kepala BKD (Drs. Nur Wakid Ali Yusron, Red) yang melakukan mutasi dan Kepala Inspektorat yang melakukan BAP juga cacat hukum.

“Jadi, hati-hati dengan apa yang saya himbaukan. Jangan mbalelo dari SK yang sudah saya keluarkan itu. SK saya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku di Kabupaten Lumajang. Sebab kalau mbalelo akan berdampak pada dirinya sendiri, secara pidana,” paparnya.

Diakui Buntaran, keputusan yang dikeluarkan oleh Plt Bupati Lumajang memang tidak enak, namun tetap harus dilakukan. Buntaran menyampaikan jika ASN yang dicopot tersebut keberatan dipersilahkan melakukan upaya-upaya hukum.

“Yang jelas tidak ada aturan pembatalan atau pencabupan atas keputusan yang sudah dikeluarkan Plt Bupati Lumajang oleh Bupati Lumajang. Jabatan Saya kan juga Bupati waktu itu,” tuturnya.

Dia menambahkan, tidak bagus apabila ada ASN yang membuat kesalahan berat dibiarkan begitu saja. “Reward dan punishment harus diberikan kepada ASN. Jangan cuma reward yang diberikan. Punishment juga penting,” imbuhnya. DIN

 

Advertisement