Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenaga Kerjaan Lumajang Serahkan Santunan Rp 96 Juta
Peristiwa Politik & Pemerintahan Suara Desa

Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenaga Kerjaan Lumajang Serahkan Santunan Rp 96 Juta

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.com – BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Lumajang, menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris almarhum Mustofa (perangkat Desa Wonosari),  Kecamatan Tekung Lumajang yang meninggal dunia pada saat bekerja.

Santunan diserahkan secara simbolis oleh Camat Tekung kepada ahli waris, disaksikan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Ketua PPDI Lumajang, Kepala Desa Wonosari, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa se Kecamatan Tekung.

Nilai nominal yang diserahkan adalah sebesar Rp 96.110.421. Dalam kesempatan tersebut DPMD, PPDI,Camat, dan Kades Wonosari memberikan sambutan. Mereka menyampaikan terimakasih dan sangat mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan karena sudah banyak bukti manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Bagi desa yang belum mendaftarkan perangkatnya mulai bulan ini bisa mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Camat Tekung, Dedwi.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lumajang, Triyono, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terealisasinya kepesertaan perangkat desa dan GTT/ PTT Kabupaten Lumajang.

“Dengan kepesertaan sekitar 2.500 perangkat desa dan 5.600 GTT/ PTT ini BPJS Ketenagakerjaan telah meningkatkan coverage terhadap pekerja di Lumajang dan dapat memberikan lebih banyak manfaat sebagaimana amanah undang – undang”, ujarnya.

Selama Januari hingga Juni 2018, BPJS Ketenagakerjaan Lumajang telah memberikan santunan, khususnya  kepada 5 tenaga kerja penyelenggara non ASN, yaitu  perangkat desa dan GTT/ PTT dengan nilai nominal sebesar Rp. 192.110.421.

“Kami berharap bagi OPD  dan desa yang belum mendaftar bisa segera mendaftar, sedangkan bagi yang sudah mendaftar agar melaksanakan tertib administrasi, baik pembayaran iuran maupun tertib pelaporanya, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat”, tukasnya.

Triyono juga minta kepada bebagai pihak, termasuk BUMDES dan  aparat desa untuk membantu  terealisasinya  kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan Penerima Upah di desanya masing – masing.

Dijelaskan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga hukum publik non profit oriented. Sehingga perolehan hasil imbal investasi digunakan unutk peningkatan manfaat bagi peserta.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program yang terdiri dari jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK ), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua ( JHT ), dan Jaminan Pensiun (JP). DIN

Advertisement