Advertisement
Sulitnya Merubah Mindset Pemilih dan Calon Pemimpin Negeri Ini
Opini

Sulitnya Merubah Mindset Pemilih dan Calon Pemimpin Negeri Ini

Oleh : Syamsudin Nabilah*

Dalam setiap momen pilkades, pilleg, pilbup, pilgub, pilpres, yang muncul kalimat “siapa mendapatkan apa”. Siapa yang akan dicoblos dan apa yang didapat bila mencoblos. Kata ‘siapa’ tertuju kepada person yang mencalonkan diri  (sebagai kades, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, DPR – RI/ DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden). Sedangkan mendapatkan ‘apa’ tertuju pada barang/materi bisa berupa beras, baju, uang (berjuang). Kebiasaan ini terjadi setiap momen pilihan dan sulit dihentikan apalagi diberantas.

Baik yang dipilih maupun yang memilih (voters/ rakyat) belum menyadari dan memahami praktek ini merupakan kebiasaan buruk, merusak sendi-sendi demokrasi, bisa melahirkan pemimpin korup, hedonis, dan jauh dari rakyatnya. Mengapa? Karena person yang dipilih menjadi pemimpin merasa sudah memberikan materi sebelum pencoblosan/ pemilihan. Mereka akan lebih mengedepankan bagaimana mengembalikan modal besar yang sudah dikeluarkan saat kampanye.

Idealisme, janji-janji politik, dan keinginan akan melakukan perubahan dan pembelaan pada rakyat seperti mimpi di siang bolong, tergadaikan oleh tahta (kekuasaan, kedudukan) dan harta (fulus). Kalaupun ada sebagian kearah sana (berjuang untuk rakyat) prosentasenya kecil dan sekedar menjaga eksistensi dan gengsi.

Mindset siapa mendapatkan apa ini tertanam dalam-dalam seperti akar pohon yang sulit dijebol, sudah mendarah daging, atau seperti borok yang hanya bisa disembuhkan dengan cara diamputasi. Siapa sebetulnya yang memulai dan menginginkan praktek ini? Apakah voters atau person yang akan dipilih atau kedua-duanya sama-sama menginginkan?

Praktek memberi dan diberi ‘un syaiun’ ini bisa jadi keinginan kedua belah pihak (calon pemimpin dan pemilih sama-sama membutuhkan).  Calon pemimpin khawatir tidak akan dipilih tanpa ada iming-iming ‘berjuang’. Apalagi stigma ‘no vote no money’ (tidak ada suara tanpa uang) begitu kuat di masyarakat. Rakyat (pemilih), pun merasa tidak akan diperhatikan setelah mereka terpilih menjadi pemimpin. Maka jalan satu-satunya menghembuskan dengan gencar ‘no vote no money’ ke publik.

Apakah pemberian ‘un syaiun’ dari calon pemimpin kepada pemilih ini termasuk money politic (politik uang), cost of politic (biaya/ dana politik), atau justeru ‘sedekah politik’?. Jawabannya sulit dibedakan. Mengapa praktek kurang mendidik ini terus terjadi dan dianggap lumrah?

Pertama, si calon pemimpin tidak percaya diri (PD) pencalonannya  bisa berjalan mulus bila tidak menggunakan fulus. Ketidak-PD-an itu muncul karena minimnya massa pemilih yang dimiliki, bukan seorang publik figur terkenal, tidak memiliki jaringan massa hingga ke level paling bawah (rakyat kecil). Maka jalan satu-satunya cara agar bisa dipilih adalah menebar fulus ke voters.

Kedua, kondisi perekonomian masyarakat pemilih. Penerima ‘un syaiun’ dari calon pemimpin kebanyakan golongan masyarakat yang taraf ekonominya rendah. Bagi mereka, pemberian fulus Rp 50 ribu sangat berharga, bahkan Rp 20 ribu, pun diterima karena persoalan perut. Di samping itu, calon pemimpin ini (bila ditakdirkan jadi) akan meninggalkannya. Pikiran-pikiran apatis dan buruk inilah yang terus bergentayangan menghantui para calon pemilih. Sehingga dalam setiap pemilihan pilkades, pilleg, hingga pilpres yang terpilih kebanyakan adalah calon yang memberi ‘un syaiun’ lebih banyak. Sementara yang kantongnya tipis-meskipun idealis dan layak-tersingkir lebih dulu.

Ketiga, penyakit mental. Selain karena ketidak PD an dari seorang calon pemimpin untuk dipilih dan kondisi ekonomi pemilih yang belum mapan, faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktek ‘money politic’, ‘politik transaksional’/ ‘sedekah politik’ adalah kondisi masyarakat kita sedang ‘sakit mental’. Mental pemalu atau sungkan sudah tidak ada dalam kamus apapun. Yang ada mental peminta dan penerima, mental tangan dibawah ketimbang di atas. Penyakit mental ini bisa menyerang pada para pemilih yang secara ekonomi mapan, kaya, dan dari sisi keilmuan paham bahwa praktek ini tidak baik. Alasan mereka sama “Lek wis dadi gak kiro eling nang pemilih” (kalau sudah jadi tidak akan ingat lagi ke pemilih).  Inilah yang penulis katakan penyakit mental/mentalnya sakit. Sudah tidak ada kepedulian dengan suksesi kepemimpinan dan terbawa kondisi yang ada sehingga ikut-ikutan menerima un syaiun itu.

Keempat, tidak tegasnya penegak regulasi. Praktek politik uang/ kos politik/ sedekah politik melenggang bebas masuk ke rumah-rumah pemilih. Pemberi dan yang diberi sama-sama berani dan tidak pernah mempersoalkan. Para pengawas pemilu dari tingkat desa hingga kabupaten seolah-olah tidak melihat dan tidak mendengar atas praktek ini, apalagi melakukan penangkapan. Semua sama-sama mencari aman. Para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu (KPU, Bawaslu/Panwaslu, Panwascam)dalam tataran teori fasih dan lantang melakukan larangan. Namun, dalam prakteknya tidak punya nyali untuk melakukan tindakan tegas. Itulah yang membuat money politic, politik transaksional, atau sedekah politik, terus menjamur dan dianggap lumrah dalam setiap perhelatan akbar pesta demokrasi.

Akibatnya, negeri ini banyak mencetak para pemimpin di tingkat desa hingga istana, wakil rakyat (DPR, DPRD, DPRD) dan birokrat yang cenderung keluar dari garis perjuangan umat, jauh dari nilai-nilai kebenaran, cenderung menjadi penguasa, pragmatis, hedonis, dan senang menumpuk-numpuk kekayaan sendiri.

Ramalan penulis, kondisi seperti ini akan terus terjadi dan akan semakin mencengkram kuat selama tidak ada gerakan moral, gerakan perubahan mental, revolusi pemikiran dari sekelompok orang/ pemuda yang masih memiliki idealisme dan berpikiran lurus.

Pertanyaanya adalah siapa yang akan memulai gerakan mulia ini? Siapa yang bisa ‘menjadi’ 7 pemuda saleh (Tamlikha, Maksalmina, Martunis, Nainunis, Sarbunis, Falyastatyunis dan Dzununis/ Ashabul Kahfi) yang konsisten, berani, dan berusaha memperbaiki kondisi masyarakat sekitar yang jauh dari nilai-nilai Ketuhanan dan ketauhidan di bawah Raja Digyanus yang kejam saat itu?

*) Penulis adalah  Alumni Pondok Pesantren An-Nuqayah, Guluk-guluk, Sumenep, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Jember Komisariat Sastra Unej

 

 

Advertisement