Permudah Invesatasi, Langgar Aturan Ijin Dicabut
Ekonomi Politik & Pemerintahan

Permudah Invesatasi, Langgar Aturan Ijin Dicabut

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Lumajang,  Hendro Agung, SH, menyampaikan, prinsip dasarnya, masyarakat bisa maju dan berusaha karena sebuah persaingan. Sementara pemerintah memberikan kemudahan dan percepatan.

“Investasi harus didorong oleh pemerintah bukan menolak ijin setiap orang yang hendak berinvestasi”, tukasnya saat diwawancarai soal banyaknya pasar modern di beberapa titik di Kabupaten Lumajang.

Menurutnya, yang bisa membatasi keberadaan pasar modern adalah lingkungan sekitar. Sepanjang lingkungan masyarakat tidak ada persoalan, maka kehadiran pasar modern  tidak bisa ditolak.

“Karena perijinannya ini panjang. Mereka harus sosialisasi, memberikan akses kemudahan kepada pedagang – pedagang kecil, mereka wajib memasukkan produk – produk lokal”, paparnya.

Selama pendirian pasar modern itu diterima oleh masyarakat sekitar dan memenuhi segala persyaratan, maka pemerintah tidak bisa melarang/ menolak.

Dikatakan, terkait dengan kebijakan, memang ada moratorium pembatasan pasar modern.

“Misalnya, jangan sampai berjubel di satu tempat, atau lokasi yang berdekatan. Ada jarak 500 meter dari pasar tradisional, misalnya. Itu salah satu syarat pendirian pasar modern selain syarat-syarat lain”, pungkasnya.

Ditanya siapa yang mengatur jumlah pasar modern yang boleh berdiri, dia menjelaskan, pembatasan itu berdasarkan aturan dan diatur oleh Disperindag, bukan Dinas PMPTSP. PMPTSP lebih pada pelayanan.

“Tanpa rekomendasi dari disperindag kami tidak bisa menerbitkan ijin itu”, kata Agung, panggilan karibnya.

Dipaparkan, Disperindag harus mengkaji secara ekonomi perdagangan kecamatan A misalnya, harus ada berapa pasar modern dan seterusnya. Apalagi sekarang banyak toko-toko tradisional berubah jadi toko modern/ swalayan yang keberadaannya  tidak bisa ditolak.

Diakuinya, ada beberapa pasar modern yang baru. Yang baru itu terkadang kerja sama dengan pemilik lokal (franchise).

Data yang berhasil dihimpun media ini, di Kabupaten Lumajang ada sekitar 100 pasar modern yang berdiri, termasuk KKMT, Basmalah, 212 Mart, toko – toko yang peracangan yang berubah jadi toko swalayan/ pasar modern.

“Ini tersebar di beberapa kecamatan. Khusus di Kecamatan Lumajang dan Sukodono pasar moder sudah distop”, selorohnya.

Agung menambahkan, sebelum diberikan ijin, ada perjanjian dan persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya pasar modern tersebut wajib menampung produk lokal sebanyak 20 persen dan menjadi bapak asuh UKM.

Setelah dikeluarkan ijin ada evaluasi. “Jika terdapat pelangggaran, maka ijinnya harus dicabut”, imbuhnya seraya menggaris bawahi, sudah waktunya ada kemudahan perijinan dalam berinvestasi di Lumajang, bukan sebaliknya. DIN

Advertisement