Permohonan Schorsing Dikabulkan, Vision Vista Bisa Operasional Lagi
Hukum Politik & Pemerintahan

Permohonan Schorsing Dikabulkan, Vision Vista Bisa Operasional Lagi

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Saat ini pihak Vision Vista (VV) Entertainment Lumajang, bisa bernafas lega. Pasalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jawa Timur, mengabulkan pengajuan schorsing atas penutupan VV oleh Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, M. ML, beberapa waktu lalu. Dengan demikian, VV bisa melakukan kegiatan operasional lagi sampai ada keputusan tetap.

“Pihak PTUN mengabulkan schorsing itu. Putusan  schorsing hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, sementara Pemkab Lumajang menerima surat tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018. Tapi jangan salah, itu schorsing,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Hendro Agung, SH, Rabu (10/10).

Schorsing adalah penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Kriteria penundaan pelaksanaan KTUN di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) hanya menyebutkan Penundaan tersebut dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN).

Bupati dan Wabup Lumajang, terlihat berdialog dengan pihak Managemen Vision Vista Entertainment sebelum ditutup, beberapa waktu lalu.

Pengertian istilah “keadaan yang sangat mendesak” di dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

(baca : vision-vista-gugat-pemkab-lumajang-lewat-ptun)

Agung menyampaikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya (Pol PP, Bakesbangpol, Bagian Hukum, PMPTSP), sudah melakukan komunikasi dan koordinasi bersama Bupati Lumajang untuk menghadapi perkara tersebut.

“Soal seperti apa nanti jawaban dan penjelasan pemkab, kita sampaikan dalam persidangan Kamis besok. Kalau disampaikan di sini sama saja saya membocorkan strategi pemkab,” ujarnya lalu tertawa lepas.

Tapi yang jelas, kata Agung, pihaknya sudah siap menghadapi perkara gugatan VV di  PTUN, termasuk bukti-bukti adanya pelanggaran, Kuasa Hukum yang ditunjuk bupati atas nama pemkab, dan persiapan lainnya. Soal siapa yang dipilih sebagai Kuasa Hukum untuk mendampinginya, pria bertubuh tinggi besar ini menyampaikan, itu urusan bupati.

“Yang menyiapkan Kuasa Hukum adalah bupati atas nama Pemkab Lumajang dan pada prinsipnya kita sudah siap”, pungkasnya.

Diakuinya, dalam proses perijinan awal secara prosedural sudah dilakukan oleh VV. Perijinannya, seloroh Agung, adalah Karaoke Keluarga, Hall, dan Resto. Soal adanya pelanggaran dalam prakteknya, menurutn dia, menjadi ranah Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk menertibkan.

Dipaparkan, karena perkara ini masuk ranah hukum TUN, maka pihaknya akan menjelaskan semuanya dalam sidang PTUN. “Kebijakan bupati sekarang menutup (VV, Red). Ya sudah ditutup. Masalah proses dan lain sebagainya, ya… biar di pengadilan. Tentu saja, kalau pemkab mengambil langkah tersebut,berarti kan sudah siap”, katanya.

Yang dipanggil hadir sebagai pihak tergugat di PTUN adalah Dinas PMPTSP. Namun demikian, tergugat kemungkinan besar akan didampingi Kuasa Hukum yang ditunjuk Pemkab Lumajang untuk mendampingi. DIN

Advertisement