Perlindungan Hukum Terhadap Pemantau Pemilu Tidak Jelas
Politik & Pemerintahan

Perlindungan Hukum Terhadap Pemantau Pemilu Tidak Jelas

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Perlindungan hukum terhadap pemantau pemilu 2019, tidak jelas. Hal ini terlihat saat paparan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantaan Pemilihan Umum” oleh Bawaslu Lumajang, di salah satu rumah makan, Sabtu (17/11/2018) siang.

Moh. Farhan, Devisi Penyelesaian Sengketa Pemilu, menjelaskan, pemantau pemilu akan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam pemantauan.

“Mereka akan mendapatkan perlindungan hukum. Tapi tidak ada pengawalan”, ujarnya. Hanya saja dia belum tahu mekanisme dan bentuk perlindungannya.

Dia lebih banyak menjelaskan bagaimana cara menjadi pemantau pemilu di daerah (Kabupaten Lumajang) beserta syarat syarat menjadi pemantau.

“Syaratnya terdaftar di Bakesbangpol, independen atau nonpartisan, punya pendanaan yang jelas, dan terakreditasi dari Bawaslu Kabupaten”, ungkapnya.

Pendaftaran pemantau pemilu dilakukan sebelum tahapan pelaksanaan pemilu sampai dengan sebelum pemungutan suara.

Pemantau pemilu ini nanti mendaftarkan diri ke Bawaslu. Banwaslu kemudian meneliti berkas pemantau untuk diterbitkan akreditasi.

“Sementara kewajiban pemantau patuh undang-undang, memakai tanda pengenal dan biayanya ditanggung sendiri si pemantau,” tukasnya.

Atas penjelasan tersebut, Yustru, salah satu peserta sosialisasi, menyampaikan kritik. Menurutnya, perbawaslu nomor 4 tahun 2018 tentang pemantauan pemilu tidak terlalu berpihak kepada pemantau pemilu.

“Bayangkan, mereka dianggap menjadi mitra Bawaslu, ikut memantau pemilu dengan biaya sendiri dan ketika ada masalah hukum tidak ada perlindungan yang jelas”, ungkapnya. DIN

Advertisement