!-- Header -->
Agar Berdaya’ Desa Wajib Punya BUMDes
Opini Suara Desa

Agar Berdaya’ Desa Wajib Punya BUMDes

Oleh: Syahrir Hamzah Mahardika

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelolah oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomi desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Contoh sukses di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa seluas 77,225 hektare tersebut, lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri yang dimilikinya, dalam setahun menghasilkan laba Rp. 3 miliar. Kesuksesan Ponggok tersebut tentu harus menjadi inspirasi bagi desa yang lain.

Sebagai salah satu pilar ekonomi desa, tentunya keberadaan BUMDes sangatlah diharapkan. Pembangunan BUMDes yang berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat ini merupakan suatu keniscayaan. Satu desa paling tidak, memiliki satu BUMDes. Memang harus diakui, dalam mewujudkan program ini bukanlah hal yang gampang seperti membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Terlebih tidak semua perangkat desa memahami peraturan tentang BUMDes ini. Apalagi pemberitaan terkait korupsi yang dilakukan oleh pihak desa dan di sinyalir BUMDes akan menjadi lahan korupsi baru. Kekhawatiran ini memang tak berlebihan, karena terkadang aparat desa menggunakan dana desa secara serampangan tanpa mengindakan aturan yang berlaku.

Tapi mau atau tidak mau, desa harus punya BUMDes. Aparat desa harus kreatif dalam memanfaatkan potensi desa. Karena tanpa keberadaan BUMDes, maka sumber pembiayaan operasional desa hanya mengantungkan APBN dan APBD. Lantas, jika alokasi dana desa di APBN dan APBD ini ditiadakan lagi ? Kemana lagi desa mencari biaya operasionalnya ? Kekhawatiran ini semua harus dijawab dengan keberadaan BUMDes.

Untuk membangun BUMDes tentunya harus melihat kebutuhan masyararakat dan potensi desa. Pemerintah desa tidak boleh latah, membangun BUMDes secara serampangan. Karena orientasi dari BUMDes sangat berbeda dengan perusahaan. Jika perusahaan orientasinya adalah bisnis murni alias profit. Sedangkan BUMDes orientasinya ada aspek pemberdayaannya disamping aspek bisnis. BUMDes diharapkan bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Jika PADes meningkat, tentunya APBDes juga akan meningkat. Dengan demikian bisa membangun apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes juga berbeda dengan koperasi, kalau koperasi keuntungan hanya bisa dimanfaatkan ke anggota. Tapi, BUMDes keuntungan adalah untuk kemaslahatan masyarakat desa. Filosofi dan tujuan yang berbeda tentu menghasilkan keuntungan yang berbeda pula. Inilah semangat membangun Indonesia dari pinggiran. Semangat membangun dengan berbasis kearifan lokal desa tanpa mematikan usaha masyarakat.

Jika dilihat potensi desa, masing-masing desa beragam. Paling tidak ada beberapa potensi desa yang bisa diakomodir dalam pembangunan BUMDes, diantaranya : (1) Potensi sumber daya alam. (2) Potensi sumber daya energi. (3) Potensi sumber daya manusia. (4) Potensi sosial budaya. (5) Potensi lingkungan.

Kalau pembangunan BUMDes tak berbasis kepada kebutuhan masyarakat desa, BUMDes diibaratkan menara gading yang terus menjulang, tapi tak mengakar ke bawah. Oleh karena itu pola pembangunan BUMDes haruslah melihat kebawah, mengakomodir kepentingan masyarakat desa. Tidak serta merta membangun tanpa ada persetujuan masyarakat. “BUMDes merupakan solusi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Desa”.

Penulis adalah: Penggiat Desa