!-- Header -->
Advertisement
Awasi Penggunaan DD dan ADD!
Politik & Pemerintahan Suara Desa

Awasi Penggunaan DD dan ADD!

LUMAJANG, PEDOMANINDO.com – Pencairan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada tahap pertama sudah dilakukan. Anggaran yang besarannya mencapai miliaran rupiah ini harus mendapat pengawasan dari seluruh pihak, termasuk dari masyarakat desa yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan di desanya.

“Bentuk pegawasannya, kan macem-macem. Ada dari Inspektorat sebagai aparat fungsional, monitoring dari kecamatan dan kabupaten, pembinaan dari DPMD, dan yang terpenting pengawasan dari masyarakat itu sendiri wajib,” tukas Kepala DPMD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, AP, M. Si.

Karena transparansi pengelolaan DD dan ADD itu sifatnya wajib, maka dalam setiap kesempatan bertemu dengan para kepala desa, Patria meminta agar mereka membuat banner berisi APBDes yang akan dilaksanakan. Banner tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi agar publik tahu untuk apa saja DD dan ADD.

“Itu yang kita minta dalam forum-forum resmi dan rapat-rapat desa. Tapi tentu saja laporan akhir secara tertulis tetap kita minta kepada para camat. Mana saja desa yang sudah melaporkan dan mana saja yang belum,” ujarnya.

Sayangnya Patria tidak menjelaskan ada berapa desa yang telah mencairkan DD dan ADD nya dan membuat laporan akhir secara tertulis. “Saya nggak hafal sudah ada berapa desa yang mencairkan DD dan ADD nya dan berapa desa yang telah membuat laporan akhir. Datanya di kantor”, paparnya.

Dijelaskan, ada dua istilah pencairan DD dan ADD. Pertama penyaluran (perpindahan dari rekening kas umum negara ditranfer ke kas umum daerah, lalu yang kedua, dari kas umum daerah dipindah ke kas desa). Setelah itu baru desa mencairkan dana tersebut untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan. “Nah, ini namanya pencairan,” katanya.

Patria

Dia menyampaikan, untuk melakukan pencairan DD dan ADD berikutnya, maka pihak desa harus menyelesaikan laporan APBDes dan laporan realisasi dana desa tahun sebelumnya. Setelah uang dicairkan dari rekening desa mereka melaporkan progress pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah kabupaten.

“Laporan itu dilaksanakan setelah penyaluran dan pencairan dan sifatnya berjenjang. Kalau pencairannnya pada bulan Juni 2017 lalu, maka bulan Juli ini sudah harus dilaporkan dipakai untuk apa saja, yang terserap berapa, dan kalau tidak terserap semua kendalanya apa. Kalau tidak terserap kita pacu mereka melalui para camat. Sehingga pencairan tahap berikutnya tidak ada kendala dan sesuai dengan perencanaan,” kata Patria.

Ketika dalam laporannya tidak ada masalah, maka pihak desa bersiap-siap menerima DD dan ADD tahap berikutnya. Ditanya berapa besaran DD dan ADD yang dicairkan, dia kembali menyatakan tidak hafal karena besaran uang yang dicairkan masing-masing desa berbeda.

“Masing-masing desa tidak sama. Kalau sudah ada laporan tertulis kita tahu berapa yang sudah dicairkan, berapa yang sudah digunakan atau dilaksanakan,” imbuhnya. Dari data yang ada, di Lumajang ada 198 desa penerima DD dan ADD. Besaran uang yang diterima masing-masing desa berbeda. SYAM