!-- Header -->
Benarkah Narkoba Hanya Urusan BNN?
Opini

Benarkah Narkoba Hanya Urusan BNN?

Permasalahan bangsa semakin komplek, terlebih saat generasi bangsa ini dihadapkan dalam sebuah perubahan teknologi dan pergeseran nilai budaya yang menjadi nilai-nilai dasar Negara Indonesia.

Dalam teori sosiologi dikenal adagium “tiada suatu bentuk masyarakat pun yang tanpa mengalami perubahan”. Setiap masyarakat di tempat terpelosok sekalipun senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ada kalanya cepat atau lambat, maju atau mundur. Salah satu masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah merosotnya karakter dan peradaban sebagai bangsa timur sehingga berdampak pada nilai sosial, budaya hingga kejahatan yang sebagaian besar dialami oleh generasi millennial.

Berbagai dampak yang terjadi salah satunya adalah meningkatnya pengguna narkoba di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional ( BNN) RI, Irjen Pol Arman Depari, bahwasanya perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, saat ini berada dalam kondisi menghawatirkan. Arman menyebutkan, berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang.

“Dari angka prevalensinya, kita sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Kurang lebih 4 sampai 4,5 juta, itu besar sekali angkanya”. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah serta ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia.

Terbentuknya Badan Narkotika Nasional baik ditingkat pusat, provinsi dan nasional menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia yang ditunjang dengan kinerja TNI dan POLRI serta instansi lainnya. Namun luasnya wilayah Indonesia tidak sebanding dengan jumlah BNN, BNNP dan BNNK yang ada di Indonesia, sehingga dibutuhkan sebuah koitmen bersama dan tentunya ini menjadi tanggungjawab setiap warga negara untuk turut serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan sesuai kapasitas masing-masing, misalnya bagi ibu rumah tangga memiliki peran sangat penting bagaimana mengenalkan sejak dini kepada anak tentang bahaya Narkoba, begitu juga seorang ayah dan anggota keluarga lainnya, sangat miris sekali yang dulunya Narkoba hanya disalahgunakan oleh orang berduit dan menengah keatas , namun sekarang bahkan seorang pengangguran, anak SD,SMP hingga element masyarakat lainnya terindikasi menggunakan barang haram tersebut.

Sudah saatnya kita gaungkan bahwa urusan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN, namun seluruh komponen bangsa. Momentum Hari Anti Narkotika Internasional yang kita peringati setiap bulan Juni – Juli (26 Juni), bukan hanya sebagai perayaan/ seremonial saja atau hanya sebagai formalitas bahwa kampanye narkoba itu sebagai sarat. Seharusnya itu menjadi telaah bagi setiap warga negara, khususnya pemerintah sebagai penyelenggara institusi.

Jika penulis boleh memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan?

Pertama, penguatan peran keluarga dalam upaya pencegahan dengan melalui program posyandu sehat anti narkoba, penguatan pendidikan agama dan program keluarga teladan anti narkoba.

Kedua, memaksimalkan peran pemerintah baik provinsi maupun daerah terlebih dalam melaksanakan Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan instruksi Presiden RI hingga Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kita melihat di berbagai daerah yang masih memandang permendagri ini hanya sebuah formalitas belaka. Masih minimnya dukungan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dalam program P4GN yang seolah-olah bahwa urusan narkoba hanya urusan BNN saja, sehingga tidak ada sinkronisasi program antar pemangku kepentingan.

Ketiga, penguatan stake holder sebagai mitra bersama untuk membentuk tim yang kuat melalui program CSR, program pembinaan hingga pemberdayaan masyarakat sehingga tidak terjerumus pada tindak penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, berapa pun usaha-usaha tersebut telah memberikan manfaat, namun melihat kompleksitas permasalahan pedesaan dibutuhkan adanya pendekatan yang multi sektoral dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan.

Usaha-usaha pengembangan masyarakat pedesaan yang mengenyampingkan keikutsertaan masyarakat tidak mampu mengadakan transformasi baik sosial, budaya hingga penguatan karakter seperti yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian diperlukan adanya konsep pendekatan yang mampu mendorong dan memunculkan motivasi masyarakat untuk mau dan mampu melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka pembinaan dan pengembangan suatu wilayah menuju kepada kemandirian.

Mulai sekarang kita hilangkan stigma bahwa narkoba hanya menjadi urusan BNN, TNI atau POLRI, karena keberlangsungan bangsa ini menjadi tanggungjawab setiap warna negara yang memiliki peran masing-masinm, sehingga bisa menjadi sebuah kolaborasi gagasan dan upaya preventif dalam program P4GN.

Mengapa demikian? Pada tahun 2045 negara Indonesia akan mengalami bonus demografi, dimana peran pemuda sangat besar dalam pembangunan bangsa ini. Untuk itu, seluruh komponen bangsa harus persiapkan hal ini dengan sebaik-baiknya agar harapan untuk kemajuan Indonesia benar-benar terjadi dan salah satunya adalah menekan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Penulis :
Zainul Arifin, S.Pd.MM,
Duta Pemuda Kreatif Kemenpora RI & Relawan BNN RI

Post Comment