Advertisement
!-- Header -->
Bijak Menggunakan Medsos, Hindari Pertikaian
Suara Redaksi

Bijak Menggunakan Medsos, Hindari Pertikaian

LUMAJANG – Mengemukakan pendapat di muka umum memang hak setiap warga negara dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Namun, pendapat berupa kritikan, nasehat, atau pandangan berbeda tetap menggunakan etika dan yang dikritik/ dinasehati tidak merasa tercemar/ dicemarkan. Dengan kata lain, kritiknya konstruktif (membangun) dan bilhikmah.

Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, di era yang serba modern dan dengan kemajuan teknologi informasi, banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang disampaikan lewat media sosial (medsos) akan berdampak pada dirinya sendiri maupun orang lain.

Sudah banyak contoh mereka yang berkicau lewat tulisan di medsos uncontroll (tidak terkontrol) dan tidak berpikir panjang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Salah satu contoh kasus serius adalah dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang bernama “RBA” (saya tulis inisial). Di akunnya dia merespon surat Protes Pengurus PC NU Lumajang terhadap Sandiaga Uno (Cawapres RI nomer urut 2) yang mengibarkan bendera NU saat Kampanye Akbar, di Stadion Semeru Lumajang, 4 April 2019 lalu.

(Baca : https://www.pedomanindonesia.com/lbh-ansor-polisikan-akun-ujaran-kebencian-terhadap-kiai-nu/).

Dengan bahasa singkat dan ceplas-ceplos, dia menohok 4 pengurus PCNU Lumajang yang menanda tangani surat protes sebagai kiai cebong yang kenyang dengan uang haram pemerintah.

Meskipun si “RBA” ini (andaikan) punya bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan atas statmennya, maka bahasa yang dipakai mestinya tetap mengedepankan dan menggunakan kosa kata halus atau sindiran. Apalagi sekedar opini tanpa bukti, misalnya.

Kini, statmennya berbuntut panjang. Jajaran Pengurus PC NU yang notabene menyandang status kiai- melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC GP Ansor-melakukan upaya hukum ke Polres Lumajang.

Mereka menilai, akun atas nama “RBA” berisi ujaran kebencian dan merendahkan martabat kiai, terutama 4 pengurus PC NU yang menanda tangani surat protes atas pengibaran bendera NU di Kampanye Akbar Sandiaga Uno.

Itu adalah salah satu contoh yang hari ini terjadi di Lumajang dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dalam kasus serupa di kabupaten lain.

Maka dari itu, pengguna medsos, grup WhatsApp ((WA), pemilik/ pengguna FB, Twitter, Instagram, YouTube, maupun citizen journalism, dan pelaku media (wartawan/ jurnalis) belajar tentang etika penulisan, belajar UU Pers, Undang-Undang ITE, dan tentu saja juga perlu belajar akhlak dalam berkomunikasi dan menghargai orang yang berbeda pendapat.

Semoga kasus dugaan ujaran kebencian yang berimbas pada proses hukum ini bisa menjadi pelajaran berharga. Syukur-syukur bila kedua belah pihak saling memaafkan dan bersepakat untuk saling menghargai sebuah perbedaan. Bisakah? (REDAKSI)