!-- Header -->
Komunitas Lumajang Pendidikan dan Agama

Budayakan Sekolah Agar IPM Lumajang Tidak Terus Peringkat Bawah

LUMAJANG – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang tahun 2020, masih belum naik. Dari 38 Kabupaten/ kota, Kabupaten Lumajang berada di urutan ketiga dari bawah (peringkat ke 36). Pernyataan ini disampaikan Agus Setiawan, SE (pengusaha, pengamat ekonomi asli Lumajang), saat mengisi acara Ngopi Pagi, di Radio Semeru FM, Sabtu, 26 Juli 2020 dengan bahasa tutur.

“Saat ini di Lumajang ada kebanggaan semu. Mohon maaf, ini saya sampaikan di awal supaya masyarakat mengerti, bahwa kalau terlalu membanggakan diri itu kadang-kadang kita tidak mampu melihat apa yang terjadi di luar sana. Sehingga kita terlalu nyaman di zona nyaman. Sehingga kita tidak tahu perkembangan. Dan ternyata, kita ini kualitasnya di antara sesama kota di Jawa Timur, justru nomor 3 dari bawah. Ini sesuatu yang tidak membanggakan. Peringkat ketiga dari bawah”, ungkap Samco, panggilan karib Agus Setiawan membuka obrolan pagi.

Dia mengatakan seringkali mendengar, bahwa orang Lumajang itu pintar pintar dan hebat-hebat. Namun, kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusianya, kota lain justru lebih banyak yang pintar-pintar dan hebat hebat.

“Indeknya mengatakan demikian. Indeks Pembangunan Manusia itu salah satu indikator keberhasilan pemerintahan daerah. Dengan IPM yang tinggi tentu kesejahteraan masyarakat akan terangkat juga”, paparnya.

Untuk menuju ke kehidupan yang sejahtera, kata Samco, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang mampu berbuat banyak hal. Yang mampu bekerja dengan baik. Literasinya baik. Kemudian juga menghasilkan produktivitas yang unggul. IPM itu sebenarnya untuk mengukur tingkat kemajuan suatu daerah.

Mengapa bisa ada IPM. Tentunya ada ukuran-ukurannya. Apa saja yang diukur sehingga menjadi angka ini? Yang pertama, tentu indeks angka harapan hidup. Kemudian indeks pendidikan yang itu dihitung dari angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah.

“Kemudian nomor tiga yang diukur adalah indeks daya beli masyarakat perkapita. Jadi, tiga hal ini harus unggul kalau kita menginginkan IPM yang unggul, terutama di Jawa Timur. Tiga hal ini harus diperbaiki terus menerus dengan extra effort. Dengan kerja keras. Kalau kerja ala kadarnya, kerja seperti apa adanya, hanya melakukan kerja yang biasa-biasa saja, akan tetap menjadi peringkat 3 besar dari bawah. Apakah tahun depan, atau tahun depannya lagi. Karena, untuk menyalip kota lain butuh kerja keras. Butuh usaha bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun NGO yang bergerak di bidang pendidikan, terutama literasi. Ini perlu disegerakan”, selorohnya.

Berdasar realitas ini, maka pemerintah tentu harus memiliki program yang langsung berpengaruh di lapangan. Aplikatif. Contohnya program keluarga berencana. Ini lama efeknya. Contoh masalah angka harapan hidup. Apa yang harus dilakukan supaya kesehatan masyarakat ini meningkat dan angka harapan hidupnya meningkat. Kemudian tentang angka melek huruf. Dengan fakta yang seperti ini bisa dikatakan banyak sekali masyarakat Lumajang yang belum bisa membaca. Juga angka rata-rata lama sekolah. Di Lumajang tahun 2018 itu hanya 6,21. Artinya, rata-rata kalau dihitung dari hasil pengukuran IPM hanya sampai 6,21 tahun. Artinya SMP kelas 1 sudah banya berhenti sekolah. Ini fakta di lapangan dapat kita temui. Contoh di bidang pertambangan, itu rata-rata semuanya banyak yang hanya lulus SD. Bahkan banyak yang tidak lulus SD. Banyak juga yang mungkin hanya kelas 1, kelas 2 SMP drop out. Fakta-fakta ini harus diperbaiki.

“Kalau hanya mengandalkan program-program yang tidak langsung aplikatif di lapangan, tidak akan segera membaik angka IPM Lumajang. Kita juga mengenal yang namanya rata-rata harapan lama sekolah. Berapa lama sih rata rata masyarakat Lumajang sekolah? Banyak hal yang harus diperbaiki. Mungkin jumlah instansi pendidikannya, kualitas sarana dan prasarana pendidikannya harus diperbaiki,” tuturnya.

Kemudian yang terpenting adalah membangun kepedulian masyarakat akan pendidikan. Ini yang belum dilakukan di Lumajang. Kalau sekolah sudah banyak. Kampus – kampus sebentar lagi akan bekerja sama dengan beberapa universitas dari luar mendirikan kampus – kampus baru. Hanya saja, membangun budaya sekolah ini yang harus dilakukan terus-menerus.

Bagaimana mengurangi masyarakat yang masih buta huruf. Harus aplikatif di lapangan. Langsung bisa dilaksanakan dan dalam jangka waktu tertentu mereka segera keluar dari buta huruf. Mungkin mendapat tambahan jam pendidikan, sehingga angka lama pendidikan di Lumajang bisa membaik.

“Kita akhirnya tidak sekedar bangga dan selalu mengatakan orang Lumajang itu pinter-pinter, hebat-hebat. Tapi faktanya, IPM nya nomer tiga terendah di Jawa Timur. Ini saya ambil data BPS. Nomor satu kota Surabaya. Yang terendah itu Sampang, Bangkalan, dan nomer tiga dari bawah Lumajang. Kemudian ada juga Probolinggo. Ini sangat memprihatinkan. Maka program kerja yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati adalah program-program yang langsung bisa aplikatif di lapangan. Kalau hanya teori dan dan melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja tidak akan membaik”, beber Samco.

MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH

Langkah – langkah agar IPM Lumajang naik, maka perlu membangun budaya sekolah. Inilah yang harus diselesaikan. Membangun budaya sekolah itu harus mengikut sertakan semua pihak. Tidak harus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan jika perlu diperbanyak LSM-LSM yang bergerak di sektor pendidikan. Yang fokus membangun budaya sekolah, membangun budaya membaca, membangun budaya pendidikan.

Dengan demikian, masyarakat mengetahui tentang pentingnya sekolah. Ini yang harus dibudayakan. Mulai dari tingkat RT, RW, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat sekarang harus digiring bagaimana caranya mereka membangun budaya sekolah di tengah-tengah masyarakat.

Misalnya, di tengah-tengah para petani disampaikan, mengapa anak-anak muda ini kok tidak mau bertani. Mungkin malu karena banyak bersentuhan dengan lumpur. Maka perlu dipahami tentang teknologi pertanian, teknologi peternakan dan lain-lain. Kalau hal ini tidak dilakukan masyarakat tetap berpikiran buat apa sekolah. Inilah yang harus diutamakan. Diprioritaskan.

AGUS SEIAWAN, SE ( SAMCO), saat Ngopi Pagi. RED

“Berkali-kali saya sampaikan sejak tahun 2016, 2017 tidak hanya di masa Pak Thoriq (Bupati Lumajang sekarang), bahwa prioritas yang paling penting adalah IPM. Karena, kalau IPM nya sudah rendah, kita mau bicara apa saja percuma. Karena masyarakat tidak bisa diajak ikut aktif. Masyarakat tidak paham apa sih sebenarnya yang dilakukan pemerintah pemerintah. Kenapa? Karena literasinya rendah. Sekarang kalau kita lihat di perpustakaan daerah atau di toko-toko buku. Sangat rendah sekali minat baca masyarakat. Sangat rendah karena sekolah hanya lulus SD”, jelentrehnya.

Oleh karena itu, di Lumajang, papar Samco, harus diwajibkan sekolah minimal 12 tahun. Ini harus bisa. Harus dipaksa dengan berbagai kebijakan ekstrem. Dan bagaimana caranya memaksa masyarakat sekolah. Kalaupun mereka tidak mau ke sekolah bagaimana caranya bisa Home Schooling. Bagaimana caranya mereka dipaksa untuk ikut kejar paket B, kejar paket C. Atau mungkin yang masih buta huruf, dipaksa ikut pendidikan atau kelas-kelas supaya mereka bisa membaca. Bisa dikonversi waktu mereka belajar menjadi lama sekolah.

“Kalau ingin melihat IPM bisa disurvei masyarakat. Kita ambil beberapa sampel. Atau mungkin datanya diperbanyak, kita hitung berapa lama mereka sekolah. Kita hitung average-nya gimana, ketemulah berapa lama mereka sekolah. Kemudian dari situ kita bisa memikirkan bagaimana supaya masyarakat ini mau sekolah. Intinya itu. Merekaya masyarakat dengan membangun budaya baru. Di bidang pembangunan manusia, pun harus ada budaya baru. Bukan hanya di covid-19 ada budaya baru. Ini harus dimulai dari pemerintah. Dimulai dari masyarakat yang konsen di bidang pendidikan. Dimulai dari pemerintah desa, RT-RW, dan dari orang tuanya”, kata Samco.

Bila semuanya bergerak bersama, maka IPM Lumajang akan ada lompatan. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Lumajang, berarti kita bisa membangun masyarakat yang SDM nya unggul, sehingga produktivitasnya meningkat, dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat di Lumajang meningkat.

PERLUNYA PRIORITAS PROGRAM

Samco juga memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Holili dari Sukodono terkait pemberian beasiswa, seragam gratis, dan pendidikan gratis yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Kalau cuman ngasik beasiswa, seragam gratis, SPP gratis, dan apa tadi yang disebutkan, itu juga sudah dilakukan oleh hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia. Itu yang semuanya akan mereka kerjakan. Tapi membangun budaya ini lo, yang susah,” ungkapnya.

Samco memaparkan, “sekarang kita memiliki bupati dan wakil bupati yang komunikasinya baik dengan masyarakat. Tinggal, mohon maaf, prioritasnya perlu digeser. Prioritas kita kemana? Ke pertanian kah? Ke pariwisata kah? Kalau kita bilang prioritas pariwisata sampai dengan sekarang kita tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada penambahan PAD yang signifikan dari sektor pariwisata.

Saya bilang buang-buang anggaran. Kenapa? Karena kita sudah kalah akses. Kalapun pariwisata harus dibangun kita bisa mendompleng ke program pemerintah pusat. Anggaran Pemda sendiri diprioritaskan di peningkatan IPM. Karena, kalau kita membangun pariwisata sebagus apapun kalau Sumber Daya Manusia di sekitar objek wisata tidak siap, akan sia-sia. Contohnya masih banyak begal, jambret, pencurian motor. Itu yang terus keluar di media bahwa Lumajang tidak aman. Belum sampai Lumajang, baru nyampe di salah satu Kecamatan, sudah dibegal lalu muncul beritanya di surat kabar. Akhirnya orang luar takut mau ke Lumajang. Ini problem besar.

Jadi, membangun pariwisata itu tidak hanya membangun infrastruktur maupun objek wisatanya saja, tapi masyarakatnya pun harus dipersiapkan, terutama hospitality-nya. Gak bisa diajari hospitality (keramah tamahan)  yang baik kalau SDM yang tidak baik. Kalau mau baca saja susah, bila diomongin selalu membantah, maka susah. Budaya kita masih seperti itu.

Yang harus dibangun dulu adalah budayanya dulu dan partisipasi masyarakat. Mungkin dengan berbagai macam kegiatan yang menarik di tingkat RT – RW. Mungkin dengan memacu Pak RT – RW maupun kepala desa terjun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan orang-orang tua yang anaknya tidak sekolah. Apa yang menjadi masalah anaknya tidak sekolah? Kalau emang masalahnya biaya, ya harus ditanggung. Kalau Pemerintah Lumajang pingin IPM Lumajang bagus, ya… anggaranya ceburin saja ke sini sebanyak-banyaknya.

Pendidikan itu konsepnya pendidikan gratis, pendidikan murah. Kalau masyarakat sudah tidak mau sekolah ditanya kenapa tidak mau sekolah. Semua  bergerak. Jangan hanya diserahkan ke dinas pendidikan. Kasihan dinas pendidikan dan bapak ibu guru kalau dibiarkan berjalan sendiri. Mereka tidak akan mampu. Karena coverage-nya terlalu luas. Masyarakat juga harus berperan serta.

Dalam Indek Pembangunan Manusia, kalau masyarakat tidak ikut berperan serta, tidak terbangun budaya sekolah, maka IPM tidak akan naik-naik. Akan tetap di posisi tiga, empat, tiga”.

TIDAK HANYA JADI BAHAN KAMPANYE

“Saya melihat dan mengelus dada kondisi masyarakat kita. Kalau ngomong IPM Lumajang masih jadi bahan kampanye, termasuk mereka yang kalah (Pilbup, Red) maupun yang sebelumnya. Aplikasi di lapangan ini yang kurang. Kalau dibilang kita sudah membagi seragam gratis, hampir semua kota – kabupaten melakukan itu. Hampir semua kota juga memberikan beasiswa. SPP dibayari, ya memang harus dibayar. Itu kewajiban dan sudah dikasih anggaran banyak.

Tapi, selain tiga hal ini program apa yang dijalankan. Mungkin bisa meningkatkan sarana sekolah. Mungkin orang yang mau sekolah diberikan reward (hadiah). Contoh, masyarakat di desa paling susah diajak sekolah. Diberikan reward. Sampaikan, Bu  kalau anak anda sekolah kita berikan tunjangan berupa seragam, sepatu, susu dan lain-lain. Gizinya juga dijamin oleh pemerintah daerah. Kemudian orang tuanya nanti diberikan program apa.

Banyak yang bisa diintegrasikan dan bisa dilakukan. Contoh lagi, misalkan program pinjaman lunak pemerintah daerah. Bidik aja orang tuanya. Masyarakat yang masih punya anak tapi tidak sekolah dan tidak mau sekolah misalnya, ya… jangan diberi pinjaman lunak. Itu bentuk tawar-menawar yang bisa dilakukan. Artinya, dengan komunikasi yang baik budaya ini akan terbangun. Dan teman-teman pemerhati pendidikan, pemerhati literasi, dan yang konsen di bidang ini, terus meningkatkan aktivitasnya, bangun budaya sekolah di masyarakat. Dengan langkah dan kerja keras ini bisa kita capai”.

LIBATKAN LSM PENDIDIKAN

Menurut Samco, angka melek huruf di kabupaten/ kota mungkin sudah mencapai 99 % lebih, termasuk mungkin Lumajang. Tapi ini jadi masalah juga kalau kota lain di angka yang sama kita tetap akan berada di peringkat bawah.  Pada kenyataannya sekarang masyarakat Lumajang banyak yang masih buta huruf. Mungkin bisanya membaca sepatah dua kata.

“Oleh karena itu, masyarakat harus didorong ke sana dengan reward. Kalau anda mau ikut kejar paket C dapat apa? Masyarakat sekarang repot-repot. Lek sekolah iki oleh opo? Jelaskan saja kepada masyarakat, bahwa kalau anda sekolah akan seperti ini. Kalau anda mau ikut kejar paket C, kejar paket B akan seperti ini. Kalau perlu dipersiapkan program-program yang bermanfaat secara langsung untuk mereka. Mungkin kalau mereka ikut kejar paket C nanti dapat insentif apa. Saya rasa teman-temen OPD bisa meramu program – program yang aplikatif”.

Terkait dengan program Gempita. Jika sasarannya hanya memperbaiki indeks, kota lain pun melakukan hal sama. Bahkan ada yang ekstrim di kota lain program paket c diluncurkan langsung dikasih ijazah untuk menambah jumlah  indeks sekolah menengah. Kalau hanya mengejar ranking, maka itu yang akan dilakukan, tapi sifatnya sementara. Yang penting saat pemerintahannya IPM membaik tidak sampai rendah di Jawa Timur.

“Nah, bupati kita ini punya waktu 5 tahun. Saya rasa bisa dipakai untuk membangun program yang menghasilkan lompatan terbaik, terutama IPM. Mungkin tata kelola, citra guru –  guru diperbaiki. Citra OPD harus diperbaiki. Kalau ada program pendidikan dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Saya rasa kalau kita bertanya ke OPD, ini pun sudah ada jawabannya. Tapi, sentuhannya belum luas. Belum baik. Masih banyak hal yang kurang. Saya melihat guru-gurunya bersemangat mengajar. Semangat ini harus dipelihara. Kalau semangatnya baik tapi tidak dibangun budayanya, kasihan. Mereka ada yang mengajar sampai di desa-desa dan kecamatan-kecamatan pinggiran. Semangatnya harus diwadai oleh pemerintah”, pungkasnya.

Pemerintah bisa mengajak LSM LSM yang memang fokus di pendidikan. Karena masyarakat kadang lebih tertarik ke swasta  dengan program-program pendidikan yang diluncurkan. Dengan demikian, IPM bisa ada lompatan. Kalau tidak, maka IPM kita tetap akan bertahan. RED

Post Comment