!-- Header -->
Kesehatan

Bupati: Jangan Ada Penghuninya

PONOROGO-Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat meresmikan Balai Rehabilitasi pengguna Napza (narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainya), Rabu (10/8/22) di kokpleks RSUD dr Haryono mengharapkan, agar balai itu tidak ada penghuninya.

Hal itu, sekilas terasa ironis, mengingat membangun gedung dan diresmikan, namun yang diharapkan justru agar bangunan yang dinamakan Balai Rehabilitasi Adhiyaksa itu, tidak ada penghuninya. Sebab, jika banyak penghuninya, maka, sama artinya banyaknya penyalahgunaan Napza tersebut.

Meskipun dibangun di lokasi RSUD dr Harjono Ponorogo untuk difungsikan menjadi balai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), namun, diberi nama Balai Rehabilitasi Adhyaksa karena diinisiasi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo.

Balai Rehabilitasi Adhyaksa berkapasitas tiga kamar dengan berbagai fasilitas, khusus untuk korban penyalahgunaan napza demi misi penyelamatan dari ketergantungan. ‘’Mudah-mudahan balai ini tidak ada penghuninya,’’ kata Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko.

Kang Bupati mengungkapkan, masih ada harapan menyelamatkan pecandu dari belenggu ketergantungan napza dan bahaya yang menyertainya. Salah satu upayanya adalah melalui rehabilitasi medis.

Kang Bupati tidak menginginkan generasi muda di Ponorogo terjerat napza yang tak hanya merusak kesehatan psikis, melainkan juga membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik. ‘’Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memerangi napza,’’ ungkapnya.

Ia berharap segera terbentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ponorogo. Tugas BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika termasuk prekursornya (bahan kimia pembuatan narkotika). ‘’Membantu negara dalam penyelamatan generasi penerus, semoga BNN Kabupaten Ponorogo segera terbentuk,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Rindang Onasis menerangkan bahwa pendirian Balai Rehabilitasi Adhyaksa adalah amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Balai rehabilitasi hanya untuk korban penyalahgunaan. ‘’Tidak semua bisa direhabilitasi, ada kriteria tertentu yang wajib dipenuhi,’’ jelasnya.

Menurutnya, pelanggar pasal 127 UU 35/2008 yang mengatur tentang pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat menjalani rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim assessment terpadu (TAT). Tanpa harus lebih dulu tertangkap, pecandu sebenarnya dapat melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi. ‘’Selama ini penjeratan hukuman badan, maupun pemenjaraan, belum sepenuhnya ampuh untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,’’ ujar Rindang. (Ddn// sumber: Diskominfo Kabupaten Ponorogo)

Post Comment