Advertisement
!-- Header -->
Dewan : Sudah Saatnya Desa Kreatif-Ekploratif dan Ekspansif
Politik & Pemerintahan Suara Desa

Dewan : Sudah Saatnya Desa Kreatif-Ekploratif dan Ekspansif

BONDOWOSO – Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja. Senin (13/1/2020) kemarin, giliran Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin dan Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen yang menjadi sasaran kunjungan kerja para anggota dewan ini.

Kunker kali ini bertujuan untuk menggali dan mengukur keberhasilan pelaksanaan desa membangun. “Bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Desa, Camat, Kepala Desa dan stakeholder lainnya, kami mengevaluasi sekaligus memproyeksikan desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa berkembang menjadi desa maju”, ujar Ady Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso.

Dipaparkan, implementasi DD/ADD selama 5 tahun (2015-2019) memang tidak serta merta menyelesaikan problem pembangunan desa. Capaian indeks ketahanan ekonomi (IKE), indeks ketahanan sosial (IKS) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL), menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kabupaten Bondowoso, masih pada level middle development, yakni merata masuk anak tangga Desa Berkembang.

KUNKER : Komisi IV DPRD Bondowoso foto bersama usai dialog bersama masyarakat dan pihak desa. (Dok-RED)

“Karena itu, kami menyarankan agar platform pembangunan pedesaan tidak lagi sektoral (bersektor sektor) dan inferior (rendah/ kelas bawah). Desa-desa harus mulai bergandengan tangan untuk menyelesaikan problem bersama/ kewilayahan (minimal tingkat kecamatan), sekaligus menggagas lompatan pembangunan ekonomi bersama-sama”, tukas mantan aktivis kampus ini.

Pihaknya, ungkap Ady Kriesna, mengapresiasi ijtihad ekonomi desa dengan membangun Wisata Desa sebagai salah satu pemantik ekonomi pedesaan. Namun demikian, dia berharap Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengevaluasi menjamurnya Wisata Desa. “Sebab, level Wisata Desa yayg rerata sama justru akan menggiring wisata desa pada jurang kematian”, ujar Kriesna, panggilan karibnya.

Pemerintah Kabupaten, ungkap Kriesna, tidak boleh membiarkan desa-desa “jualan cendol” semua. Harus ada klusterisasi usaha ekonomi berdasarkan potensi SDA dan SDM masing-masing desa.

Melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), BUMDes juga harus sudah berfikir kreatif, exploratif (mengadakan penyelidikan terutama mengenai sumber daya alam), ekspansif (cenderung meluas), dan tidak hanya berkutat pada pola low economic bussiness. “Kita mengimpikan BUMDes mempunyai Pom Bensin Desa, Toko Ritel Desa atau Klinik Kesehatan Desa”, paparnya berharap.

Dengan begitu, azas “recognisi” (pengenalan/ pengakuan) dan “subsidaritas” (bantuan untuk memberdayakan individu agar bisa mandiri) yang tertuang dalam UU No. 6 th 2014 tentang Desa  dapat tercapai dengan baik. “UU tentang Desa tersebut lahir untuk menjadikan desa bukan hanya sebagai tempat lahirnya generasi, tetapi juga agar desa menjadi tumpuan dan harapan hidup generasi bangsa”, imbuh mantan Presiden BEM Unmuh Jember ini dengan mimik serius. RED

Post Comment