!-- Header -->
Lumajang Peristiwa

Dinilai Kinerjanya Kurang Memuaskan, Puluhan Pemuda Gelar Aksi Di Depan Pemkab Lumajang

LUMAJANG – Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Poros Suwandak Lumajang, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Senin (14/9). Aliansi tersebut terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Komunitas Pemuda Peduli Lumajang (KP2L), Lumajang Progresif (LP), serta Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI).

Saat ditemui disela-sela aksi, Burhan, koordinator lapangan, mengatakan, aliansi tersebut merupakan organisasi organik, yang memiliki pikiran serta gerakan yang sama. “Jadi dalam aliansi ini tidak terdapat ketua. Kita bergerak bersama,” kata Burhan Ketua LP.

Mereka menilai, Pemerintahan Kabupaten Lumajang yang hampir setengah perjalanan ini masih jauh dari harapan masyarakat dalam menciptakan Kabupaten Lumajang yang Hebat dan Bermartabat. Terbukti, belum tercapainya pembangunan SDM yang baik serta kesejahteraan masyarakat masih belum layak.

“Kami masih menemukan banyak masyarakat Lumajang yang bisa dikatakan kurang sejahtera. Padahal, janji kampanye politik Cak Thoriq dan Bunda Indah adalah mensejahterahkan masyarakat dengan semboyannya Lumajang Hebat dan Bermartabat,” ujarnya.

AKSI DEMO : Para demonstran saat menggelar aksinya, di depan Kantor Pemkab Lumajang. NDY-RED

Masa aksi menilai, perlu langkah pembenahan guna menciptakan Lumajang Hebat dan Bermartabat diantaranya :

1. Memperhatikan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Lumajang sesuai dengan janji politik (nawacita) bupati/wakil bupati Kabupaten Lumajang pada poin 8.
2. Segera mengambil langkah strategis dalam menumbuhkan ekonomi domestik.
3. Merevitalisasi terhadap pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Lumajang karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang merosot tajam dibanding periode sebelumnya.
4. Melaksanakan janji politik (nawacita) dengan amanah dan penuh tanggung jawab, yang sampai saat ini hanya terlaksana hanya 20% secara data empirik.

Sementara itu, karena Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sedang ada kegiatan di luar, maka aksi tersebut ditemui oleh Ir. Imam Suryadi, M.Si. Namun, masa aksi menginginkan mereka ditemui oleh pimpinan daerah, bukan wakilnya.

“Baik, kalau begitu saya sampaikan. Saya mewakili pimpinan daerah barang kali ada bagian administrasi yang ingin disampaikan,” ujar Asisten Asisten Pemerintahan Kabupaten Lumajang itu.

TEMUI DEMONSTRAN : Bunda Indah saat menemui dan berdialog dengan para demonstran. NDY-RED

Tak lama kemudian Bunda Indah, Wakil Bupati Lumajang, setelah acara di Kalisemut, langsung menemui para demonstran dan menyampaikan soal guru honorer yang disinggung oleh para demonstran.

Disampaikan, saat ini sudah tidak ada lagi guru honorer baru dan dibayar Rp. 200 ribu/ bulan. Pasalnya, semua guru honorer non NIP sudah mendapatkan Rp. 500 ribu.

“Kalau ada guru yang dibayar di bawah itu, berarti ada sekolah yang mengangkat setelah kami dilantik. Dan kalau ada yang masih menerima Rp. 200 ribu. Silakan WA saya”, ujarnya.

Dipaparkan, setelah dirinya dilantik langsung menganggarkan di APBD 2019 untuk semua guru non NIP  dengan bayaran  minimal Rp. 500.000. Bayaran tersebut dari pihak pemerintah daerah, belum termasuk dari sekolah. Kenaikan tersebut menurutnya, hampir mencapai 100 % (sebelumnya Rp 30 miliar sekarang Rp 50 miliar).

Bundah Indah juga memaparkan telah mewarning Kepala Dinas Pendidikan, bahwa jika ada pemotongan honor guru honorer akan diberikan saksi tegas.

“Jika ada data guru honorer honornya masih  dibawah Rp 500 ribu karena dipotong silahkan laporkan ke saya. Tapi saya yakin pasti menerima Rp 500 ribu karena itu langsung masuk ke mereka,” ucapnya. NDYRED

Post Comment