!-- Header -->
Direktur MIC: PNS Ikut Alur Politik Bisa Merusak Tatanan Pemerintahan
Politik & Pemerintahan

Direktur MIC: PNS Ikut Alur Politik Bisa Merusak Tatanan Pemerintahan

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.com – Seluruh Kepala OPD adalah pelayan masyarakat dan negarawan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh ikut alur politik praktis.

Hal ini disampaikan Direktur Intelegensia Consultant (MIC) Cokrowidodo, RS, S.Sos, M.Si, Kamis (23/11) sore.

“Seperti TNI, Polri sudah benar tidak ikut alur politik praktis. Kalau PNS ikut alur politik ndak pantes dan bukan pada tempatnya”, paparnya kepada sejumlah wartawan.

Dia menjelaskan, para pejabat negara harus bisa manahan diri dan jangan sampai melakukan intimidasi pada masyarakat. Sayangnya dia tidak menjelaskan secara detail apakah saat ini sudah ada pejabat negara (Kepala OPD) yang melakukan intimidasi dan apa bentuk intimidasinya.

Mantan Panwaslu ini juga menyinggung soal pantun yang dilontarkan oleh Kepala DPM Pemkab Lumajang, Patria. Cokrowidodo menyebut pantun itu sebagai pantun politik dari seorang aparatur negara.

“Tidak sepatutnya dia mengeluarkan kata-kata itu meskipun lewat pantun. Itu merupakan bentuk ancaman kepada RT/RW. Honor RT-RW itu hak mereka yang sudah diatur. Kalau ndak mendukung bupati lalu honor mereka jangan dinaikkan itu kan sudah ancaman”, pungkasnya.

Sekedar mengingatkan, saat acara pembinaan RT-RW, di Desa Tegal Randu Klakah Lumajang, Selasa (21/11) Patria, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM), melontarkan pantun yang berbunyi, “Branjang kawat kecemplung sumur. Ronggo lawe ilang saktine. Bakalan kualat sak umur-umur, yen RT-RW ndak dukung bupatine“.

Cokrowidodo memandng bahwa pantun tersebut blunder bagi Bupati As’at yang hendak maju lagi sebagai calon Bupati Lumajang periode mendatang.

“Terus terang saya kaget dengan pantun Pak Patria dan penekanan kepada RT/RW untuk mendukung kembali Bupati As’at. Apa dia ndak paham dengan SE Menpan RB yang melarang PNS terlibat dalam politik? Pak Bupati As’at mestinya juga bisa mengantisipasi yang merugikan dirinya”, papar Cokro, panggilannya.

Dia menambahkan, jika para pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang keluar dari etika birokrasi, ikut terlibat dalam politik atau mengabaikan SE Menpan RB, maka tatanan pemerintahan bisa rusak.

“Tatanan pemerintahan ini akan rusak dan lebih buruk ketimbang sebelumnya jika dibiarkan seperti itu”, imbuh mantan aktivis kampus ini dengan mimik serius.DIN