!-- Header -->
FKPD Lumajang : Desa Harus Transparan dan Partisipatif Kelola Dana Desa
Suara Desa

FKPD Lumajang : Desa Harus Transparan dan Partisipatif Kelola Dana Desa

LUMAJANG, PEDOMANINDO.com – Keberadaan Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap desa-desa di bisa mendatangkan berkah, juga bisa mendatangkan KPK. Pasalnya dana desa yang mencapai miliaran tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah. Dana desa akan menjadi berkah jika dikelola dengan benar sesuai peruntukannya.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Satori, S.Sos, Koordinator Forum Kajian Pembangunan Desa (FKPD) Lumajang dalam sebuah kesempatan kepada PedomanIndonesia.com.

Menurutnya, mengacu Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, dana desa harus digunakan untuk empat bidang, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Pemerintah tidak main-main dalam mengucurkan dana desa. Ada implikasi hukum dan konskuensi logis yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak desa. Dengan adanya dana desa maka desa dituntut untuk lebih mandiri,” ungkapnya.

Untuk menuju kemandirian tersebut, kata Satori, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan desa, yakni akuntabilitas dan keterlibatan warga desa dalam pengelolaannya.

Menurutnya, masyarakat desa harus terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa. “Dan mulai dari awal, baik itu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan desan”, paparnya.

Selain itu, desa harus memampang setiap informasi keuangan di kantor desa dan papan informasi kegiatan di setiap lokasi pembangunan. “Masyarakat berhak tahu dan desa wajib memberitahu. Itu semua sudah dijamin oleh Undang-Undang Desa” jelas Satori.

Dia menambahkan, desa juga diharuskan mengadakan musyawarah desa. Partisipasi, pun tidak bisa hanya formalitas, tapi benar-benar terlibat di dalamnya.

“Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang bersih,” tandasnya. FIK