Advertisement
!-- Header -->
Peristiwa Politik & Pemerintahan

Forkopimda larang Halal Bihalal Perguruan Pencak Silat

Rapat koordinasi Forkopimda dalam meningkatkan kondusifitas Kota Madiun.  RED

MADIUN KOTA—Pada dasarnya, segala bentuk kegiatan halal bi halal perguruan pencak silat di wilayah Kota Madiun dilarang. Larangan itu, merupakan keputusan bersama Forkopimda yang harus dipatuhi seluruh perguruan silat. Hal itu, ditegaskan Wali Kota Madiun, Maidi, Senin (23/05/22).

Wali Kota menambahkan, bahwa kondusivitas Kota Madiun menjadi tanggung jawab bersama. Gesekan antar oknum sejumlah perguruan pencak silat selama beberapa hari terakhir, mendorong jajaran Forkopimda Kota Madiun langsung menggelar rapat koordinasi. Disepakati, segala bentuk potensi perpecahan yang mengganggu kondusivitas Kota Madiun wajib diantisipasi dan ditekan bersama.

“Kami sepakat, peristiwa-peristiwa yang lalu tidak akan terulang,” ujar Wali Kota.

Wali Kota Madiun, Maidi. RED

Menurut Wali Kota, bentrokan dan gesekan yang timbul antara oknum perguruan pencak silat, akibat dari miskomunikasi. Keputusan bersama itu harus dipatuhi seluruh perguruan.

“Makna halal bihalal adalah menghadirkan kedamaian. Kalau tidak menghadirkan itu, ya sementara kita tunda dulu,” tegasnya.

Alasan Forkopimda melarang halal bi halal perguruan pencak silat dan sejenisnya, karena kontra_produktif. Seharusnya halal bi halal mampu menghadirkan kedamaian, keamanan, dan kenyamanan. Namun, kenyataannya, justru sebaliknya tidak menjunjung pemenuhan ketiga asas tersebut. Itu sebabnya, maka halal bi halal untuk sementara ini tidak perlu digelar di Kota Madiun.

“Kota ini harus aman dan nyaman. Halal bihalal, konvoi knalpot brong, dan kegiatan lain yang mengganggu ketertiban jangan digelar,” tegasnya.

Wali Kota juga menegaskan, jika kembali timbul gesekan, maka pengurus perguruan pencak silat yang terlibat harus bertanggung jawab. Apalagi bila sampai terjadi kerusuhan fisik.

“Kapolres, Dandim, Dansatbrimob, Kajari, semua sepakat Kota Madiun harus kondusif. Gangguan yang sifatnya kecil seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” tuturnya.

Hal senada, disampaikan Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono. Ia mengungkapkan, bahwa beberapa waktu lalu pihaknya mendapat arahan dari Polda Jatim untuk menindak tegas konvoi yang bersifat ugal-ugalan, termasuk menggunakan knalpot brong. Pasalnya, hal itu rentan memicu gesekan di masyarakat.

“Orang yang mendengar bisa terganggu, lalu akhirnya bisa terjadi gesekan. Ini menjadi perhatian kami dan akan ada tindakan tegas,” tegas kapolres. (Ddn// sumber: Diskominfo)

Post Comment