!-- Header -->
Hujan Kritik di Evaluasi Fasilitasi Kampanye 2019, Pol PP dan Bawaslu Absen
Komunitas Lumajang Pemilu 2019 Pileg 2019 Politik & Pemerintahan

Hujan Kritik di Evaluasi Fasilitasi Kampanye 2019, Pol PP dan Bawaslu Absen

PEDOMANINDONESIA (PI) – Evaluasi fasilitasi kampanye pemilihan umum tahun 2019, digelar KPU Kabupaten Lumajang, di sebuah rumah makan di Lumajang, Rabu (24 Juli 2019) pagi.

Yuyun Baharita, Ketua KPU Lumajang, dalam sambutannya mengkritik masih banyaknya pelanggaran terkait pemilu 2019. “Misalnya, ada undangan kampanye di tempat ibadah. Yang diundang juga penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan”, ungkapnya.

Terkait dengan pemasangan alat kampanye termasuk billboard yang terpasang melintang jalan raya raya. “Itu terjadi. Saya tidak tahu apakah perdanya membolehkan? Setahu saya itu tidak boleh dan perda itu masih berlaku. Ada juga alat peraga di dekat lembaga pendidikan, tempat tempat ibadah. Tapi dibiarkan. Kedepan ini tidak boleh terjadi”, paparnya.

Yuyun menyampaikan, persoalan ini sebenarnya lebih banyak ditangani oleh Bawaslu dan Pol PP. Sayangnya Bawaslu tidak datang karena bepergian. Hanya stafnya yang dihadirkan. Padahal 4 hari sebelumnya, Bawaslu diundang sebagai narasumber. Pun dengan Pol PP hanya diwakilkan oleh staf yang tidak punya wewenang menjelaskan di forum.

Yusuf Adi Pamungkas, Komisioner KPU Bidang SDM, mengatakan, memang ada “kenakalan” dari peserta pemilu dalam pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye). Padahal semua sudah dipahamkan dan disepakati bersama dengan seluruh penyenggara, stake holder, Bawaslu, kontestan pemilu.

“Saya mengistilahkan ada yang “nakal” dari oknum peserta pemilu”, ujarnya. Selain itu, Yusuf juga menjelaskan problem lain yang terjadi pada pemilu  17 April 2019 lalu, antara lain : pertama, lamanya penyerahan desain ATK dari kontestan pemilu. Akibatnya pencetakan ATK tidak tepat waktu.
Kedua, lamanya tahapan kampanye (7 bulan). “Sangat lama. Semua merasakan lelah. Termasuk Pol PP, pihak kepolisian, caleg. Oleh karena itu, Kalau dirasa panjang silahkan diusulkan. Dari sisi APK karena kampanyenya lama, banyak yang rusak. Sehingga membuat lagi. Ini juga harus dievaluasi”, paparnya.

Ketiga, soal medsos. Disadari KPU, penanganan kampanye di medsos kurang maksimal dilakukan. “Satu akun memang didaftarkan ke KPU sejak awal kita minta. Namun faktanya di lapangan, ada akun lain yang dijadikan kampanye. Tapi ini menyulitkan. Bagaimana ini kedepan bisa diminimalisir”, ujarnya.

Meski demikian, ujar Yusuf, pelaksanaan pesta demokrasi di Lumajang 2019 berjalan aman. (DIN).

Post Comment