!-- Header -->
Ekonomi Lumajang Politik & Pemerintahan

Indonesia Bisa Jatuh Miskin dan Banyak Pengangguran Jika…

LUMAJANG – “Korelasi Stabilitas Sosial Politik dengan Pertumbuhan Ekonomi”. Itulah tema Ngopi Pagi Semeru FM Lumajang dengan narasumber Agus Setiawan, SE, pengamat ekonomi dan pengusaha, Sabtu (10/10/2020) pagi.

“Hubungan itu harus harmonis. Seiring dan sejalan. Dimana prasyarat kita bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah stabilitas. Terutama stabilitas politik dan stabilitas sosial. Karena dua hal ini, apabila tidak stabil, maka kondisi perekonomian akan terpengaruh.

Contohnya di beberapa negara yang mengalami goncangan politik sekian lama. Di Afrika Tengah, di Timur Tengah sekarang pertumbuhan ekonominya juga terpengaruh. Stabilitas politik juga terjadi beberapa waktu lalu di Hongkong. Demo besar-besaran menolak undang-undang yang dimiliki oleh Pemerintah China.

“Di mana Hongkong kembali ke China. Mereka berdemonstrasi berbulan-bulan, sehingga investor banyak yang lari. Mereka mencari lokasi lain yang lebih aman”, ujarnya.

Kalau Indonesia stabilitas sosial dan stabilitas politiknya tidak bisa terjaga, maka perekonomian akan berpengaruh. Contohnya saat ini terjadi demo besar-besaran. Jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan selalu berakhir dengan kerusuhan, maka lambat laun akan ditinggalkan oleh investor. Karena mereka tidak mendapatkan jaminan kepastian.

“Takutnya, ketika demonstrasi ini kemudian berubah menjadi krisis politik, krisis sosial, dan krisis ekonomi. Lebih baik mereka (investor) hengkang dari Indonesia. Kalau mereka hengkang dari Indonesia pengangguran akan meningkat, kemiskinan akan meningkat, dan Indonesia akan mengalami krisis multidimensi”, paparnya.

Dunia sekarang, ujar Setiawan, politiknya juga tidak stabil. Contohnya China sekarang Trade War (Perang Dagang) dengan Amerika Serikat. Eropa juga menuju jurang resesi. Sekarang posisinya tidak stabil. Dunia sedang mengalami ketidakstabilan, sehingga ketidakpastian itu menakutkan.

Investor global, pun sekarang  mencari-cari negara yang kira-kira stabil. Sekarang mereka lari ke Vietnam, China, Filipina karena pemerintahannya cenderung lebih stabil. Mereka masih oligarki, kerajaan, dan semi militer. Negara-negara ini lebih stabil dan investor akhirnya masuk ke sana. Vietnam dua tahun lalu, kalau tidak salah, mereka melakukan perubahan Undang-Undang Omnibus Law. Maka sekarang di Thailand, Vietnam luar biasa, sangat menarik. Dan di saat negara lain mengalami resesi, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, Vietnam malah tetap positif.

Tentu ketidak ketentuan global harus diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.  Bagaimana caranya mendeliver kebijakan-kebijakan hingga ke tingkat daerah seperti ke Kabupaten Lumajang karena semua terkait. Ketika ketidakpastian global tersebut terus-menerus terjadi, maka akan berpengaruh ke kabupaten-kabupaten seperti Lumajang.

“Lumajang ini salah satu kabupaten yang ekspor. Banyak produk-produk kayu juga beberapa macam hasil yang lain, banyak sudah diekspor. Ini harus segera diantisipasi ketidakpastian ini. Kalau tetap seperti itu banyak pabrik-pabrik yang terimbas dan investor  mengalami kerugian”, paparnya.

Ketidakpastian ini menurut Setiawan, sudah terjadi sejak tahun 2012. Kalau dulu, sebelum tahun 2012 atau tahun 2010, Indonesia sudah bisa menghitung kira-kira setahun, dua tahun kedepan bagaimana kondisi perekonomian. Sekarang tidak bisa. Sekarang perekonomian global penuh dengan ketidakpastian. Bisa berubah setiap waktu.

“Kita tahu, mungkin kalau dulu goncangannya hanya masalah krisis politik. Itu yang ditakutkan. Kalau sekarang beda. Bisa terjadi perang. Contohnya sekarang Armenia, Azarbayzan, Afrika Tengah, masih terjadi perang. Hal seperti ini belum selesai. Amerika dan China tiba-tiba melakukan perang dagang yang  sangat berpengaruh. Ketidakpastian ini harus betul asumsinya bagaimana, dan itu dimasukkan ke perhitungan di APBN. Kalau tidak, pemerintah pusat akan kesulitan ketika terjadi konflik di negara lain yang berpengaruh Indonesia”, katanya.

Setiawan mencontohkan batubara. Batubara tahun 2008 sudah mulai naik.  Harga komoditasnya sangat tinggi. Sawit, batubara, dan beberapa hasil tambang dari Indonesia menjadi primadona. Sehingga pertumbuhan ekonomi sempat di atas 6 % (era sebelum 2012). Sampai 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sampai 5 % hingga tahun 2014. Kenapa turun? Karena mengalami guncangan. Sehingga banyak perusahaan batubara yang mengalami kebangkrutan. Banyak perusahaan sawit, pabrik kelapa sawit, CPO, dan kartel yang mengalami kebangkrutan. Ini berpengaruh. Sehingga pertumbuhan ekonomi terjun bebas dari 6 % hingga ke 5 % sampai dengan sekarang.

Menurut Setiawan, Pemerintah Indonesia masih berusaha menjaga pertumbuhan di atas 5 % stabil. Kenapa harga komunitas kita turun? Masing-masing negara punya kebijakan. Contohnya China. Ketika harga batubara dulu masih bagus, mereka membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba saja Amerika punya yang  namanya sell oil. Itu membuat harga batubara dan harga minyak turun. Semua berpengaruh.

“Yang kita harus antisipasi dalam ruang fiskal APBN kita. Kalau tidak, ketika terjadi kontraksi, kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan”, tuturnya.

Dipaparkan, kebijakan masing-masing negara bisa berpengaruh, membuat pengaruh. Contohnya WTO. Beberapa kali Indonesia dikenai sanksi ketika bersengketa dengan negara lain. Ini perlu diantisipasi dengan membangun hubungan bilateral.

Beberapa waktu yang lalu, misalnya. Pemerintah Indonesia bersepakat dengan beberapa negara lain ASEAN untuk tidak menggunakan dolar dalam trade untuk mengurangi ketergantungan akan mata uang dolar.

Ketika index dolar turun naik dalam rentan yang tinggi tidak, terlalu berpengaruh dengan mata uang rupiah. Kemudian pemerintah juga membuat sebuah kebijakan bahwa semua transaksi di dalam negara kesatuan republik Indonesia, harus menggunakan mata uang IDR atau rupiah.

Ini mencoba mengurangi ketergantungan kepada mata uang dolar. Kenapa demikian? Karena, contohnya tahun 2012 atau 2014, Amerika melakukan quantitif earning, dimana mereka memberikan simpanan balik terhadap luar negeri cukup tinggi, sehingga menarik investor yang menyimpan dolarnya di luar negeri.

NGOPI PAGI : Agus Setiawan, SE, Pengamat Ekonomi dan Pengusaha saat mengisi acara Ngopi Pagi Semeru FM Lumajang. RED

“Kita beruntung punya Menkeu Sri Mulyani yang menjaga betul APBN kita untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Oke lah menurut orang Indonesia, keadaan Indonesia sekarang kurang baik. Tapi jika dibandingkan dengan negara lain, kita ini lebih baik. Ini diakui oleh bangsa lain. Tapi banyak orang Indonesia tidak mengetahui. Sehingga Indonesia dianggap rusak, bobrok. Padahal, jika dibandingkan dengan negara lain Indonesia masih lebih baik.

Setiawan juga menyinggung soal kritik terhadap pemerintah yang berkuasa. Menurutnya, seharusnya kritik harus objektif. Kalau baik diapresiasi kalau jelek dikritisi. Tapi di Indonesia ini tidak. Contohnya, UU Omnibus Law sejak awal tahun hoax sudah bersebaran.

“Ini isu menyebabkan masyarakat bergejolak. Isu – isu itu kemudian digaungkan oleh mereka yang tidak pro pemerintah dan sayangnya ini didukung aktivis yang seharusnya lebih terdidik. Mereka seenaknya menulis di facebook, twitter bahwa AMDAL akan hilang karena ada Omnibus Law”, ungkapnya.

Biasanya, kata Setiawan, mereka punya kecenderungan berpikiran negatif dulu terhadap Undang – Undang Omnisbus Law. Pokoknya pemerintah salah tanpa mau mendengar penjelasan dari pemerintah.

“Kritik tetap harus ada. Kita tetap akan mengawal peraturan penjelasan dari undang-undang tersebut. Yang lebih luar biasa lagi, mahasiswa ada yang hanya membaca sekedar selebaran di medsos, meme di facebook. Dimana di dalamnya menyebutkan Undang-Undang Omnibus Law benar-benar akan merusak bangsa Indonesia”, ujarnya.

Kata Setiawan, kalau mau dinilai secara objektif, Omnibus Law  lebih banyak baiknya ketimbang buruknya. Selama ini hal-hal yang dianggap buruk-ketika mereka mendengar penjelasan dari pemerintah-akan mengakui ini baik.

Lulusan STAN Jakarta ini juga menyinggung soal kritik yang berakhir anarkis seperti yang terjadi pada tahun 99.

“Kita punya pengalaman tahun 99 kerusuhan yang tidak bisa terbendung. Dan saat itu berbaur dengan tujuan politik tertentu. Yang kita takutkan sekarang terjadi seperti itu. Makanya pihak kepolisian memang harus tegas. Kalau sudah kritik berubah menjadi anarkis, maka harus ditangkap. Ini sudah kriminal. Dan belum tentu jumlah masyarakat yang  menolak Omnibus Law itu lebih banyak. Bahkan kemarin ada survei dari Cirus, mayoritas mendukung Omnibus Law”, selorohnya.

Ketua PP Lumajang ini menegaskan tidak boleh ada paksaan orang orang harus mengikuti para demonstran.

“Kita kan punya dua pendapat yang berbeda. Para demonstran dan organisasi buruh menolak, sementara masyarakat banyak yang menerima, banyak yang mendukung. Jangan dipaksa masyarakat harus menolak. Mereka kembali ke meja mengedukasi kelompoknya dengan baik. Mempelajari Omnibus Law, mencari kelemahannya dimana dan fight di MK. Kalau tidak main di peraturan pelaksananya seperti Perpres, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen. Kita fight di sana agar peraturannya tidak melenceng dari aturan semula”, imbuhnya. DIN

 

Post Comment