!-- Header -->
Ekonomi Lumajang

Inilah Poin – Poin Perbaikan dan Pelayanam Prima Birokrasi

LUMAJANG – Tahun-tahun sebelumnya, khususnya sebelum era reformasi, pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal. Bahkan, pejabat yang seharusnya melayani masyarakat malah kadang meminta untuk dilayani oleh masyarakat.

“Tidak hanya itu, terkadang ada diskriminasi pelayanan karena penampilan, jabatan, maupun status sosial”. Demikian ungkap Agus Setiawan, SE, pengusaha Lumajang sekaligus ekonom, saat ngobrol santai di Semeru FM, pada Sabtu 18 Juli 2020 dengan program Ngopi Pagi.

Untuk memaksimalkan pelayanan maka reformasi birokrasi menjadi sebuah kebutuhan untuk diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Menurut Samco, panggilan karib Agus Setiawan, ada beberapa poin yang perlu dilakukan.

Pertama, struktur organisasi pemerintah harus berbasis pelayanan, bukan struktur lama yang ternyata tidak memberikan pelayanan prima.

Kedua, pengaturan dan pemerataan jumlah PNS/ ASN. Saat ini masih terdapat ASN terpusat di tempat tertentu. Jika kondisinya demikian maka pelayanannya tidak bisa diperbaiki. “PNS yang ada di pelayanana, maka SDM dan keterampilan nya harus di-upgrade terus”, ungkap ya.

Ketiga, pengembangan sistem seleksi dan promosi. Ini perlu dilakukan secara transparan sehingga mendapatkan aparat birokrasi yang yang mumpuni memahami jiwa pelayanan dan mampu menghadirkan pelayanan publik seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

“Jika ada lelang jabatan terbuka tapi faktanya sudah ada yang diplot misalnya, maka itu kurang bagus. Ini bisa menimbulkan demotivasi dan demoralisasi kepada pegawai yang lain”, ungkapnya.

Keempat, peningkatan profesionalitas PNS. Artinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perundang-undangan. PNS harus mengabdi kepada masyarakat. Bukan zamannya lagi PNS petentang-petenteng. Apalagi, saat ini swasta terus berkembang sehingga PNS dituntut mengikuti perkembangan dunia swasta yang mengutamakan profesionalitas.

Kelima, pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi dari berbagai macam unsur pemerintahan. “Judulnya e- pajak, e-government, e-budgeting, tapi link ke OPD-OPD tidak ada. Percuma,” ujarnya.

Menurut dia, semua sistem kontrol administrasi pemerintahan yang baik harus terintegrasi. Ketika datanya terpisah dan masih butuh
rekonsiliasi maka semua tidak efektif, membutuhkan banyak waktu, apalagi dalam proses rekonsiliasi bisa terjadi kesalahan”, paparnya.

Keenam, harus ada peningkatan pelayanan publik. Masyarakat seringkali mengeluh terhadap pelayanan pemerintah. Membandingkan pelayanan di instansi pemerintah dengan swasta (perbankan, mini market). Pelayanan di swasta ini dianggap lebih baik, cepat, dan ramah. “Beda dengan instansi pemerintah. Bahkan ada yang diomelin. Kita bisa lihat keluhan masyarakat sehari-hari”, katanya.

Ketujuh, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan. Ini perlu dilatih. Ditingkatkan. Diupgrade melalui diklat-diklat, bimbingan teknis agar supaya aparatur Pemerintah mengerti tentang akuntabilitas.

Agus Setiawan Samco

“Akuntabilitas bukan sekedar penyajian laporan. Kebenarannya pun harus dibuktikan. Kalau hanya membuat SPJ mengikuti standar akuntansi pemerintah tapi kebenarannya tidak bisa diputihkan itu namanya bukan akuntabilitas,” paparnya.

Kedelapan, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Menurut Samco, ini menjadi hal yang utama. Ketika dunia swasta membaik dan berkembang maka pegawai pemerintahan juga harus diberikan penghasilan yang baik. Jika tidak, maka yang terjadi adalah ketimpangan dan pada akhirnya ASN mencari penghasilan tambahan/ ceperan.

“Masalah peningkatan penghasilan tetap harus didorong sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pegawai pemerintah tidak hanya diberikan penghasilan cukup untuk makan dan tempat tinggal tapi juga mereka butuh refreshing dan lain-lain”, tuturnya.

Kesembilan, efisiensi belanja aparatur. Di beberapa kota, kebanyakan APBD digunakan untuk belanja rutin terkait dengan pegawai, baik langsung, gaji dan lain-lain.

“Perlu efesiensi. Seperti belanja peralatan barang dan jasa harus lebih ketat. Harus ada yang diprioritaskan. Jangan belanja hanya berdasarkan rutinitas agar mendapatkan anggaran serupa, padahal barang yang sama masih banyak”, paparnya. DIN

Post Comment