!-- Header -->
Lumajang Pendidikan dan Agama

IPM Lumajang Rendah, Setiawan : Kalau Perlu Bentuk Tim Pemburu Buta Huruf dan Anak Putus Sekolah

Advertisement

LUMAJANG – Rendahnya IPM dan Potret Pendidikan Lumajang. Itulah topik Ngopi Pagi Semeru FM bersama nara sumber pengamat ekonomi, Agus Setiawan, SE, pada Sabtu 26 September 2020. Bagaimana pandangan dan gagasannya tentang IPM Lumajang yang masih rendah (nomer 36 dari 38 kabupaten se Jawa Timur), berikut uraiannnya.

“Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah statmen dari Pak Bupati terkait IPM Lumajang. Dimana program unggulannya adalah Gempita. Gempita ini sasarannya yang tidak melek huruf, terutama yang usianya 25 tahun sampai dengan 45 tahun. Dan Gempita ini sasarannya di desa-desa.

Saya mendengar anggaran untuk program ini antara Rp. 100 sampai Rp. 200 juta. Itu pun untuk kegiatan sosialisasi. Saya belum mempelajari bagaimana detailnya program Gempita yang juga katanya baru ada sekitar 20 an lembaga atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  Desa. Padahal di Lumajang ada sekitar 205 desa. Secara persentase jumlah ini belum sampai 15%. Artinya, untuk bisa memenuhi target menaikkan IPM dan bisa menyalip kabupaten-kabupaten di atas kita, masih sangat sulit kalau hanya mengandalkan satu program dengan capaian yang masih sedemikian minim”, paparnya.

Dikatakan bahwa pendidikan itu menjadi hak masyarakat dan kewajiban negara. Apalagi ini era otonomi daerah. Maka Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi), harus berbagi tugas. Program-program yang dijalankan tentunya harus program-program yang strategis. Tidak bisa hanya menyasar ke satu sisi saja. Contohnya Gempita.

“Karena Gempita ini yang disasar yang belum melek huruf, dimana prosentase di kita itu cukup tinggi sekali. Sekitar 80 sekian yang belum melek huruf atau yang sudah melek huruf). Artinya masih ada sekitar 12% yang belum melek huruf. Jadi mau tidak mau, selain program Gempita, ada program yang lain”, tukasnya.

Program lain yang dimaksud misalnya budaya sekolah. Bagaimana caranya menaikkan budaya sekolah di Lumajang. Itu yang terpenting. Kalau memang keluhannya adalah orang tidak mau sekolah, maka budaya sekolahnya harus dinaikkan dan masyarakat harus diberikan kesadaran, bahwa sekolah itu penting.

“Kita tumbuhkan budaya sekolah. Budaya membaca. Bagaimana kita bisa menaikkan IPM kalau data peminjam buku di perpustakaan saja-dalam satu tahun-cuman ratusan orang. Ini sangat luar biasa memprihatinkan”, katanya. Selain itu juga sarana dan prasarana sekolah harus memadai.

NGOPI PAGI : Agus Setiawan, saat ngisi acara Ngopi Pagi Semeru FM. RED

“Kemarin diekspos oleh DPRD Lumajang kondisi sekolah banyak yang rusak berat. Sekolahnya saja seperti itu. Bagaimana masyarakat mau sekolah. Mereka tidak yakin. Tidak tumbuh trust (kepercayaan, Red) kepada lembaga pendidikan. Karena tidak ada trust maka mereka tidak akan mau sekolah. Ini PR yang sangat berat. Makanya kita support bersama supaya Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik”, ucapnya.

Inti persoalan di Lumajang dalam hal pendidikan-menurut Agus Setiawan-adalah kurangnya budaya sekolah tadi. Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di beberapa tempat, masih sangat rendah. Ini harus dibangun supaya masyarakat bisa sukarela. Benefitnya apa kalau sekolah.

“Mungkin perlu disadarkan. Diberikan insentif. Insentif bentuknya apa? Pusat kegiatan belajarnya juga harus bagus dan  tidak dalam kondisi rusak. Gurunya harus dipenuhi. Fasilitasnya juga harus dipenuhi. Yang kedua, kalau mereka sekolah apa yang mereka dapatkan? Misalkan sekolahnya gratis.

Kemudian setelah itu apa? Mungkin perlu juga diberikan seragam gratis, sepatu, buku. Semuanya dilengkapi. Intinya, mereka tinggal sekolah. Bagaimana mendorong anaknya ke sekolah karena memang ingin merubah masa depan. Itu yang perlu disampaikan ke masyarakat. Intinya adalah budaya sekolah. Kemudian juga dukungannya apa? Di janji kampanye bupati ada taman anak di setiap Kecamatan. Pusat kegiatan masyarakat seperti itu bisa digunakan untuk sosialisasi supaya masyarakat mau ke bangku sekolah”, ucapnya.

Kemudian juga yang paling penting, ujar Setiawan, adalah jumlah gurunya harus memadai. Jangan sampai ada sekolah yang gurunya tidak memadai atau guru PNS nya hanya 2 sisanya honorer.

“Ini pemerataan guru juga harus diperhatikan untuk menciptakan trust. Artinya, masyarakat melihat sekolah itu percaya atau tidak. Kalau melihat sekolahnya sudah rusak dan guru-gurunya tidak ada, lingkungannya tidak baik mereka tidak akan percaya pada lembaga pendidikan. Akibatnya mereka merasa tidak penting untuk anaknya sekolah ke sana”, ungkapnya.

Setiawan juga mengatakan, masalah pendidikan di Lumajang tidak bisa dibebankan hanya Kepala Dinas Pendidikan. Karena resources Dinas Pendidikan dan anggarannya terbatas. Maka harus dikolaborasikan dengan dinas-dinas lain yang memang terkait erat dengan pendidikan. Perlu ada kerjasama. Perlu adanya data-data yang terintegrasi.

“Kita harus tahu berapa anak putus sekolah hari ini. Berapa angka buta huruf per hari ini. Bukan hanya berdasarkan pada angka-angka yang dirilis oleh BPS. Harus ada angka riil. Hari ini berapa orang yang putus sekolah. Bulan ini berapa orang yang putus sekolah. Alamatnya dimana, by name by address sudah harus diketahui. Harus diburu. Kalau perlu pemerintah punya Tim Pemburu buta huruf atau Tim Pemburu anak putus sekolah. Itu dicari, jemput bola. Jangan nunggu.

Temen-temen harus bisa mencari atau punya data yang itu bisa diketahui. Contoh misalkan bulan September harus sudah tahu siapa yang putus sekolah. Rumahnya dimana. Nama orang tuanya siapa. Langsung diburu ke sana. Kenapa putus sekolah? Alasannya apa? Kalau alasannya karena tidak punya biaya langsung dibantu biayanya. Coba dicari alasannya apa lalu diselesaikan. Kalau perlu diberikan insentif dan benefit bila mau sekolah. Kalau dia tidak mau sekolah apa kira-kira sanksinya. Itu perlu dipikirkan juga. Tentunya sanksi sosial bukan sanksi yang memberatkan”, ujarnya.

Terkait dengan program pemerintah dalam hal ini, Setiawan menilai belum ada yang menonjol, termasuk Gempita sendiri tidak banyak orang mengetahuinya. Apalagi PKBM nya baru ada di puluhan desa saja. Sementara jumlah desa dan kelurahan sekitar 205. Saya yakin semua kelurahan dan desa ada yang yang tidak melek huruf. Karena di Lumajang secara global persentasenya tinggi”, selorohnya.

Intinya, kata Setiawan, pemerintah harus punya data di desa mana saja yang angka buta huruf/ tidak melek hurufnya  banyak. Mungkin di situ dulu yang diprioritaskan. Dan yang penting apa yang dijalankan oleh Lumajang harus lebih ekstra dari kabupaten lain yang juga mereka sedang berupaya memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia. Kalau program-program yang dijalankan masih kalah dengan kabupaten lain, atau mungkin sama dengan kabupaten lain, maka kita tidak akan mampu menyalip. Sampai kapanpun Lumajang akan nomor 3, nomor 4, nomor 3 nomor 4 dari bawah. Begitu memprihatinkan”, imbuhnya. TIM

Post Comment