!-- Header -->
Jokowi dan Umat Islam
Opini

Jokowi dan Umat Islam

Oleh: Adi Prayitno*

Pilkada DKI Jakarta memang menyuguhkan kisah dramatis. Bukan semata soal kekalahan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat ataupun karena mencuatnya sentimen agama, melainkan juga menyangkut panas dingin relasi Joko Widodo (Jokowi) dengan umat Islam.

 

Meski tak pernah eksplisit mendukung pasangan calon tertentu, namun sulit menyanggah kedekatan Jokowi dengan pasangan petahana. Keduanya jelas sekufuk dalam satu mazhab politik. Banyak klaim mengemuka bahwa Ahok-Djarot adalah representasi kepentingan penguasa yang bertarung di jantung Ibu kota.
Sebab itulah, bukan tanpa alasan jika publik menduga Jokowi mendukung Ahok-Djarot. Sejak menggantikan Jokowi jadi gubernur, Ahok seakan mendapat ‘perlakuan istimewa’ melakukan apa saja sekalipun tingkah polah politiknya kerap kontroversial dan mendaras isu sensitif keagamaan.
Polemik reklamasi, pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, tukar guling tanah di Cengkareng dan kasus kebijakan tak populis lainnya menguap tanpa proses hukum memadai. Sampai akhirnya Ahok dipaksa menerima ‘takdir jalanan’ diprotes jutaan umat Islam karena dianggap menodai al-maidah 51.
Berlarutnya kasus penistaan agama semakin menebalkan keyakinan bahwa Ahok dilindungi penguasa. Apalagi sikap kritis tokoh umat Islam dilawan dengan represif, tuduhan makar, ditangkap, bahkan dipenjara. Meski alasannya terkesan dibuat-buat namun aparat tetap saja memburu celah kesalahan para pemimpin demo Belas Islam.

 

Sinyal keenganan Jokowi menemui demonstran Bela Islam makin menyulut emosi umat. Tak berlebihan jika ada kekhawatiran peluru amarah umat justeru akan menyasar istana negara. Dalam kondisi tersudut, Jokowi menemui demonstran Bela Islam jilid III yang menggelar aksi lanjutan untuk meredam bara emosi umat.
Ragam peristiwa politik sepanjang pilkada Jakarta memotret ketegangan Jokowi dengan umat Islam. Sedari awal, Jokowi seakan terjebak dalam dilema besar antara membela ‘kepentingan’ kelompok Islam atau memilih memproteksi Ahok.
Sekalipun rajin mempertontonkan silaturahmi dengan pimpinan struktural NU dan Muhammadiyah, namun sorotan tajam terhadap Jokowi sulit dihilangkan. Langkah Jokowi itu juga tak efektif meredam amarah umat akar rumput. Buktinya, banyak kader NU dan Muhammadiyah yang ikut demo bela Islam.

 

Titik Balik
Seiring berjalannya waktu, hubungan Jokowi dengan umat Islam mulai cair. Sejumlah momen politik menjadi titik balik pulihnya citra Jokowi di hadapan umat Islam. Pertama, Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Publik terhenyak tak percaya. Sebab sejak awal Ahok nyaris ‘tak tersentuh’ (untouchable) meski dikaitkan dengan sejumlah kasus. Tapi, inilah realitas hukum yang mesti diterima betapa tangan kekuasaan perlahan mulai melepas Ahok. Terlalu beresiko jika Ahok terus dibela. Pada tahap ini, Jokowi perlahan mulai mendapat kredit poin umat Islam.

 

Kedua, vonis 2 tahun penjara tanpa masa percobaan dan langsung menahan Ahok tentu bukan peristiwa hukum biasa. Apalagi vonis hakim melampaui tuntutan ringan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menvonis 2 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan.
Meski tak memuaskan semua pihak, namun putusan hakim tersebut layak diapresiasi sebagai upaya menemukan titik temu jalan tengah. Setidaknya untuk meredakan ketegangan antar dua kubu yang kian mengeras.

 

Ketiga, Jokowi kembali merajut kebersamaan dengan tokoh-tokoh Islam untuk merespon dinamika politik kekinian. Terutama menyikapi kisruh yang terus berlanjut meski pilkada sudah usai dan Ahok sudah divonis.
Berbagai pihak memprotes putusan hakim yang dianggap diskriminatif itu. Dukungan kepada Ahok mengalir deras. Mulai dari karangan bunga, balon merah putih, dan parade lilin menjadi penegas betapa ‘perang’ opini pasca Pilkada Jakarta tak berkesudahan. Ratusan karangan bunga, balon merah putih, dan parade lilin tentu bukan dukungan biasa. Ada pesan tersirat, yakni protes atas putusan hakim yang lahir akibat tekanan umat Islam. Serta dugaan kuatnya sentimen agama yang turut menumbangkan Ahok.

 

Di tengah gejolak, Jokowi mengimbau untuk segera menyudahi kegaduhan. Semua pihak diminta tenang menahan diri merajut kembali tautan kebangsaan yang terkoyak. Jokowi memainkan persuasi politik jitu guna menyudahi konfrontasi antara kubu. Seruan damai di tengah derasnya protes pendukung Ahok mendapat respon baik dari umat Islam.

 

Imbauan tersebut secara tak langsung ditujukan kepada pihak yang masih tak terima dengan putusan hakim dan kalah pilkada DKI, yakni pendukung Ahok. Sebab, umat Islam tak lagi berdemonstrasi setelah Ahok divonis 2 tahun penjara.

 

Sikap Tegas
Setelah sekian lama bergeming di tengah gejolak politik, Jokowi akhirnya angkat bicara. Di dampingi sejumlah tokoh lintas agama, Panglina TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala Polri Tito Karnavian, Jokowi meminta kepada semua pihak untuk menghentikan pertikaian, saling hujat, fitnah, dan saling demo.

 

Presiden juga meminta TNI dan Polri untuk menindak tegas segala bentuk aksi yang dapat mengusik persatuan. Termasuk menggebuk dan membubarkan kelompok yang merongrong NKRI, merusak Kebhinekaan, tak sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Pidato Jokowi tentu tak lahir dalam ruang hampa. Pidato itu lahir setelah Jokowi terlebih dahulu menerima masukan tokoh lintas agama tentang gejolak politik yang terjadi. Terutama masukan dari tokoh Islam yang diundang ke Istana seperti Ketua MUI Ma’ruf Amin, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal Zaini, Ketua Majlis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Pusat Muhammadiyah Syaiful Bakhri. Pada titik ini Jokowi memeragakan relasi publik persuatif dengan mencoba mengindetifikasi dan menemukan model ideal komunikasi dengan aktor-aktor kunci yang menjadi objek persuasinya, (James Grunig and Todd Hunt:1984).

 

Singkatnya, komunikasi politik Jokowi dengan aktor kunci sebagai upaya memperbaiki manajemen komunikasi yang lebih baik. Di sinilah letak kejelian Jokowi dalam membaca situasi politik mutakhir. Ia memainkan politik tegas persuasif. Satu sisi, menindak tegas pelaku anarkis, anti Pancasila, dan merongrong kebhinekaan. Namun pada saat bersamaan Jokowi juga menggandeng mesra ormas terbesar Islam NU, Muhammadiyah, dan MUI sebagai partner kebangsaan.
Meski sempat menegang, perlahan kemesraan Jokowi dengan umat Islam kembali terjalin. Menerima perwakilan GNPF MUI saat lebaran di Istana negara menjadi penanda sahih tak ada lagi sekat antara Jokowi dengan umat Islam. Pun, termasuk safari Jokowi ke sejumlah pesantren sebagai bukti betapa hubungan Jokowi dengan umat Islam kembali normal.
Oleh sebab itu, upaya Jokowi merajaut kembali kemesraan dengan umat Islam mesti diapresiasi guna menautkan hati kebangsaan bersama. Bukan semata meredam kisruh efek negative pilkada Jakarta, melainkan juga untuk konteks yang lebih luas menjaga stabilitas nasional. Dan, tentu saja untuk kepentingan elektoral 2019.

Penulis : *Dosen Politik FISIP UIN Jakarta dan Peneliti The Political Literacy Institute.