Advertisement
!-- Header -->
Hukum Lumajang Peristiwa

Kades Grati Urung Diperiksa Kejari, Kasi Pidsus : Alasannya Sakit

LUMAJANG –  Kejari Lumajang, Jawa Timur, sudah pernah melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgaan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Grati yang oleh kadesnya sendiri.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Lumajang, Lilik D Prasetyo,  kepada PedomanIndonesia.com. Kades Grati masih terperiksa, belum dilakukan penyelidikan

“Karena masih terperiksa, maka statusnya sebagai saksi. Nanti, setelah dilakukan penyelidikan baru kita bisa meningkatkan statusnya”, ujar Lilik, panggilan karibnya.

Sebenarnya Kades Grati, saat dilakukan proses penyelidikan diminta agar mengembalikan TKD yang diduga diambil dari perangkat desa secara sepihak dan digunakan pribadi. Namun dia hanya janji-janji terus. Padahal ada aturan administrasi negara soal batasan waktu pengembalian yakni 10 hari.

“Sudah kita sarankan agar TKD tersebut segera dikembalikan. Namun dia tetap tidak mau mengembalikan. Katanya belum punya uang,” ujarnya. Sebenarnya, dari dari bukti-bukti permulaan, kata Lilik, sudah cukup untuk dilakukan penyidikan.

Dijelaskan, di sana ada 6 perangkat desa yang TKD nya diambil secara sepihak oleh si kades. Total keseluruhan TKD yang diambil sebesar sekitar Rp. 280 juta. TKD mestinya masuk APBDes dulu baru dikelola. Itupun perlu ada persetujuan dari BPD.

“Dia langsung men take over TKD itu tanpa prosedur yang benar”, ungkapnya. Kades Grati ungkap Lilik, bisa ditingkatkan menjadi tersangka setelah dilakukan pemeriksaan, setelah di BAP. Jika sudah dilakukan BAP, maka yang bersangkutan bisa menjadi tersangka dan TKD yang dikembalikan tidak berpengaruh lagi atas statusnya.

“Kalau sudah di BAP maka,TKD yang dikembalikan itu hanya menjadi barang bukti dan meringankan dia saat putusan majelis hakim. Tapi kalau masih penyelidikan atau lidik dia mengembalikan TKD tersebut bisa gugur”, pungkasnya.

Dipaparkan, 6 orang per perangkat desa yang TKD nya di take over oleh sang kades sudah diperiksa. Saat dilakukan pemeriksaan mereka semua menyatakan TKD yang dikelola diminta langsung untuk dikelola sang kades.

KASUS DESA GRATI : Kasi Pidsus Kejari Lumajang dan Kantor Baldes Grati. RED

Mereka dikumpulkan kemudian sang kades menyampaikan bahwa TKD nya akan dikelola sendiri untuk menutup biaya yang pengeluaran pada saat pilkades dia. “Malah ada yang haknya perangkat desa untuk mengelola TKD disuruh nyewa oleh sang kades. Lucu kan?”, tuturnya.

Dipaparkan, dalam melakukan penyidikan dicari bukti-bukti dan apabila tersangkanya sudah jelas, maka selanjutnya akan dilimpahkan. “Kita cari bukti-bukti pendukungnya. Alat bukti misalnya transaksi, dokumen, surat-surat, ahli. Kita panggil ahli nanti. Setelah yakin tersangkanya siapa baru kita panggil sebagai tersangka. Bukti awal penyelidikan kita sudah dapat peristiwanya, yakni penyalahgunaan wewenang kepala desa. Kita panggil dia sebagai saksi. Kalau ahli yang kita datangkan menyatakan benar dia pelakunya atau yang paling bertanggung jawab, kita tetapkan sebagai tersangka”, pungkasnya.

Karena statusnya sebagai saksi maka Kades Grati ini belum bisa ditahan. Tidak menutup kemungkinan pihak lain juga akan diperiksa, termasuk dua perangkat desa yang juga menyewa TKD tersebut.

“Pihak BPD juga kita akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Bener nggak itu sudah dapat persetujuan dari  BPD”, imbuhnya.

Sekedar diketahui, sebelumnya, meskipun belum ditetapkan secara hukum di Pengadilan Negeri Lumajang, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memberhentikan secara hormat Kades Grati atas kasus dugaan penyalahgunaan TKD dan WIL.

“Beberapa waktu lalu kita sudah  lakukan penyelidikan atas kasus ini. Kita juga sudah layangkan pemanggilan terhadap Kades Grati ini, akan di-BAP. Tapi karena alasan sakit urung diperiksa”, imbuhnya. RED

Post Comment