!-- Header -->
Kasus Pilkades Dawuhan Lor, Irawan Terus Menuntut Keadilan Surati Dewan
Politik & Pemerintahan Suara Desa

Kasus Pilkades Dawuhan Lor, Irawan Terus Menuntut Keadilan Surati Dewan

LUMAJANG – Irawan Yudi Priyanto, Cakades Dawuhan Lor, Sukodono Lumajang, Jawa Timur, terus menuntut keadilan. Gagal menemui Cak Thoriq (Bupati Lumajang) dan Samsul Arifin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), beberapa waktu lalu, tidak membuatnya patah arang. Dia terus berupaya keras mencari keadilan setelah panitia pilkades di Desa Dawuhan Lor, menolak dia dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (terlambat melampirkan legalisir ijasah sebanyak 8 rangkap dan surat keterangan dari Camat Sukodono).

“Saya berupaya mencari keadilan, Mas. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, bahwa apa yang saya lakukan dalam pendaftaran sudah sesuai perbup 45 tahun 2019. Saya dianggap terlambat mengumpulkan syarat tambahan legalisir ijasah dari 3 menjadi 8 rangkap serta surat keterangan camat. Padahal, perbupnya menyebutkan, syarat legalisir ijasah hanya 3 rangkap, bukan 8 rangkap. Waktu itu saya punya 3 rangkap. Tapi kenapa kok panitia menuyuruh nambah 5 rangkap lagi hingga menjadi 8 rangkap? Karena harus pontang panting mengurus 5 rangkap lagi ditambah surat keterangan dari camat, akhirnya saya melebihi jam 2 siang. Saya ditolak. Tidak boleh masuk mendaftarkan diri”, ungkapnya kepada media ini.

Irawan juga mengaku Jumat kemarin dipanggil Camat Sukodono terkait dengan kasusnya ini. “Saya katanya tetap tidak diterima sebagai calon Kades Dawuhan Lor. Saya sampaikan kembali soal pelanggaran panitia desa di forum. Saya juga minta berita acara dan alasan camat kalau saya ditolak. Pihak kecamatan tidak bisa menyodorkan itu. Makanya, kami tetap menolak keputusan itu dan akan terus mencari keadilan”, ujarnya.

Yang diinginkan Irawan adalah dipertemukannya semua pihak di dalam satu forum. Apalagi Bupati Lumajang seperti dimuat di beberapa media, menyampaikan agar semuanya diklarifikasi. Pak Samsul DPM juga nyampaikan di media akan klarifikasi dan memanggil saya untuk klarifikasi.

“Bahkan, sebelumnya saya ketemu langsung dengan Pak Samsul. Beliau meminta persiapkan seluruh berkas-berkas saya, jangan sampai hilang supaya enak saat diklarifikasi. Lo, tanpa ada forum klarifikasi tahu-tahu saya dipanggil Pak Camat yang menegaskan saya tetap tidak diterima sebagai calon Kades Dawuhan Lor. Apa apaan ini?”, ujarnya heran. Karena itu, Irawan kemudian berkirim surat kepada Pimpinan DPRD Lumajang agar ikut menyelesaikan persoalan ini.

“Jumat kemarin lusa saya berkirim surat ke DPRD Lumajang. Isinya meminta agar wakil rakyat ini bisa membantu menyelesaikan masalah tahapan Pilkades di Dawuhan. Saya masih punya harapan para anggota dewan masih punya nurani untuk menegakkan keadilan dan berpihak kepada kebenaran. Ini harapan saya agar mereka memanggil semua pihak termasuk kami untuk dimintai penjelasan. Kalau didudukkan dalam satu forum klarifikasi maka semuanya akan ketahuan siapa yang bekerja sesuai perbup 45 tahun 2019 itu”, tukasnya berharap.

Sementara itu, terpisah Camat Sukodono, Bayu Ruswantoro, S.STP, menyampaikan, saran dan pertimbangan dari kecamatan memperkuat keputusan panitia desa, bahwa pendaftaran ditutup tanggal 2 September 2019, pukul 14.00 WIB dan tidak menerima pendaftar setelah itu. “Saran dan pertimbangan dari kita memperkuat keputusan panitia desa bahwa ditutup tgl 2 september 2019 jam 14.00 wib dan tdk menerima pendaftar setelah jam tersebut”, tuturnya singkat via WA.

Anang Akhmad Syaifuddin, Ketua DPRD Lumajang, dihubungi¬†Pedomanindonesia.com, membenarkan surat masuk ke dewan. “Iya. Betul (surat dari Irawan, Red). Belum saya pelajari detail kasusnya. Ntar kalau terbentuk AKD (Alat Kelengkapan Dewan) biar disikapi oleh komisi yang membindanginya”, paparnya.

Ditanya apakah tidak akan mengalami keterlambatan jika pembahasannya sampai tanggal 25 September 2019, Anang menjawab kemungkinan tidak. “Insya Allah nggak, lah”,tuturnya optimis. Meskipun belum disikapi secara formal, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, menegaskan telah mempressure pemerintah (bupati) untuk menuntaskan kasus pilkades Dawuhan Lor dengan halus. “Bentuknya tidak resmi. Tidak tertulis. Tidak di forum formal. Secara lisan saya sampaikan ke bupati. Meskipun tidak resmi, bupati langsung menginstruksikan agar semua pihak diklarifikasi seperti yang dimuat kawan kawan media”, imbuhnya.

Sayangnya, saran agar semua pihak diklarifikasi sepertinya belum dilakukan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat di dalam kepanitian pilkades. “Kami belum dimintai klarifikasi,” imbuh Irawan.¬†DIN

Post Comment