!-- Header -->
Kasus Pilkades Nguter Pasirian Dilaporkan ke Bupati
Peristiwa Suara Desa

Kasus Pilkades Nguter Pasirian Dilaporkan ke Bupati

LUMAJANG – Banyaknya surat suara rusak di pilkades Nguter, Kecamatan Pasirian, Rabu (18 Desember 2019) lalu, membuat Tasliman (salah satu calon kades Nguter), berkirim surat kepada Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M. ML (Cak Thoriq). Laporan kepada bupati dikuasakan oleh Tasliman kepada Abdul Rokhim, SH, M. Si dan Junaidi, SH (Keduanya advokad dan Konsultan Hukum).

“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, kami menyampaikan pengaduan atas “hilangnya hak pilih warga Desa Nguter atas Kelalaian Panitia PILKADES yang mengakibatkan rusaknya kertas suara sebanyak 1.193”, ujar Rokhim, panggilan karib Abdul Rokhim, Kamis (26/12/2019).

Berikut kronologis pelaksanaan Pilkades Desa Nguter Kecamatan Pasirian seperti yang disampaikan Rokhim dan Junaidi :

1. Bahwa, ada hari Rabu (18 Desember 2019) telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Nguter Kecamatan Pasirian, bersamaan dengan desa-desa lain di Kabupaten Lumajang (158 desa).

2. Bahwa, pilkades di Desa Nguter Kecamatan Pasirian diikuti oleh 4 (empat) orang calon kepala desa dan sesuai dengan nomor urutnya, yaitu :
1. SULIMAN.
2. ITEM SAYOGYA.
3. TASLIMAN.
4. WINARNO HERIADI

3. Bahwa, dalam pelaksanaannya panitia Pilkades Desa Nguter tidak bekerja secara profesional dan patut diduga telah melanggar Perbup Nomor : 45 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 23 Tahun 2015 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2018 Tentang : Pedoman Pemilihan Kepala Desa

4. Bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades tersebut berakibat fatal, mengingat kesalahannya dalam melakukan pelipatan kertas suara yang seharusnya tidak tampak gambar calon sebagaimana petunjuknya justru sebaliknya, sehingga banyak warga yang mencoblos calonnya tembus hingga belakangnya, sehingga dinyatakan tercoblos 2 lurus lipatan dan dinyatakan rusak dan tidak sah pada saat penghitungan.

“Dan kejadian tersebut berlangsung lama hingga pukul 09.30 WIB. Setelah ada pemilih yang sadar dan menyadari adanya kesalahan pelipatan kertas suara tersebut, mereka protes. Mereka khawatir akan terjadi banyak kertas suara yang rusak dan tidak sah. Akibat protes tersebut, mulai pukul 10.00 WIB, panitia pilkades, melalui MC, mengingatkan pemilih secara terus menerus agar membuka kertas suara lebar-lebar dan secara keseluruhan.

SURATI BUPATI : Surat Kuasa Hukum Tasliman, calon kades Nguter yang dikirimkan ke Bupati Lumajang. RED

5. Bahwa, kelalaian Panitia Pilkades tersebut terbukti benar sehingga pada saat penghitungan kertas suara seluruhnya, sebanyak 1.193 kertas suara tercoblos dua lurus sehingga dinyatakan rusak/ atau tidak sah. Angka tersebut tidak pernah terjadi pada pemilihan-pemilihan sebelumnya (baik pilpres, pilkada. pileg), apalagi hanya pilkades.

“Ini merupakan kejadian yang luar biasa yang bukan karena kesengajaan masyarakat, apalagi kebodahan masyarakatnya. Ini kesalahan panitia hingga akhirnya menimbulkan protes masyarakat maupun para calon”, ungkapnya.

Kata Rokhim, protes yang dilakukan pasca penghitungan tidak dihiraukan. Akhirnya, pada hari Jum’at, sekitar 30 orang perwakilan masyarakat dan calon kades lainnya, mendatangi panitia di balai desa. Mereka kembali melakukan protes atas kerusakan yang patut diduga kesalahan panitia dalam melaksanakan pelipatan kartu suara di balai Desa Nguter. Akhirnya, salah satu panitia menjanjikan pada Senin ( 23 Desember 2019), akan diadakan pengitungan ulang di Balai Desa Nguter. Calon kepala desa dan/ atau ada yang mewakili, datang secara bersama-sama ke balai desa untuk menyaksikan penghitungan ulang terhadap surat suara yang tidak sah/ rusak.

6. Bahwa, pada hari Senin, 23 Desember 2019, telah dilakukan pertemuan di Balai Desa Nguter. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Pilkades dan Camat Pasirian sebagai Pengawas serta dihadiri oleh Muspika dan Pemkab Lumajang. Mereka memutuskan tidak ada penghitungan ulang dengan alasan tidak ada petunjuk/ aturan penghitungan ulang di perbup. Para calon atau yang mewakili, dianjurkan untuk mengadukan peristiwa ini ke Panitia Kabupaten

7. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 101 Jo. Pasal 9 Peraturan Bupati Lumajang tersebut, dalam hal terjadi perselisihan hasil pilkades, Kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Pilkades serentak tahun 2019 Cq. Bapak Bupati Lumajang, mohon penyelesaian yang adil dan bijaksana agar kelalaian panitia pilkades Desa Nguter tidak menghilangkan hak dari warga desa Nguter yang telah hadir memberikan suaranya dalam pilkades di desanya, pada Rabu (18 Desember 2019) dengan mengadakan penghitungan ulang.

Demikian poin pengaduan pelaksanaan Pilkades Desa Nguter Pasirian yang dikirimkan kepada bupati.

baca juga : https://www.pedomanindonesia.com/pilkades-nguter-disoal-1-193-surat-suara-rusak/

Itulah surat yang dilayangkan oleh kedua Kuasa Hukum Tasliman kepada Bupati Lumajang, Cak Thoriq. Dihubungi via telpon Camat Pasirian, Dondy, menyampaikan, nanti difasilitasi dan/mediasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

Ditanya apakah pihak kecamatan dan panitia menunggu bagaimana hasil keputusan dalam mediasi nanti, dia menjawab singkat “ya”. DIN

Post Comment