!-- Header -->
Advertisement
Kebijakan Tutup Buka Bupati Lumajang
Suara Redaksi

Kebijakan Tutup Buka Bupati Lumajang

PEDOMANINDONESIA (PI) – Beberapa waktu yang lalu, sehari setelah dilantik menjadi Bupati Lumajang Periode 2019 – 2023, Cak Thoriq, melakukan penutupan tempat hiburan dan karaoke termegah dan terbesar di Lumajang, yakni Vision Vista (V2), Jl. Sastrodikoro 70, Citrodiwangsan Lumajang, Jawa Timur.

Entah apa yang membuat Cak thoriq begitu cepatnya menutup tempat hiburan ini. Apakah karena ingin memperlihatkan kepada publik bahwa beliau benar-benar konsisten dengan janjinya saat kampanye pilbup 2018 lalu. Atau karena adanya desakan dari elemen masyarakat (LSM, ormas, organisasi keagamaan?) Ataukah karena keinginan Cak Thoriq pribadi setelah meminta pertimbangan dari orang orang di sekelilingnya? Tentu yang tahu apa motivasi sesungguhnya di balik penupan itu hanyalah beliau bersama orang – orang terdekatnya.

Menariknya, dalam proses penutupan V2 ada tim yang bertugas memvideokan secara live sehingga publik bisa tahu secara langsung apa yang terjadi. Saat Cak Thoriq marah, tertawa atau tersenyum terlihat langsung. Publik juga tidak tahu mengapa saat dilakukan penutupan ini dibuat live?

Petutupan V2 sendiri, sepertinya, salah satu langkah dan komitmen Cak Thoriq. Segala hiburan yang dianggap berbahu maksiat ditutup. Beberapa hari pascapenutupan, V2 memang terlihat sepi. Tak ada aktivitas seperti sebelum penutupan. Tamu/ pengunjung dari berbagai kalangan yang biasanya berjam jam menghabiskan waktunya di V2, menghilang dan tiarap.

Namun, kondisi sepi tidak berlangsung lama. Pasalnya, pihak V2 memperkarakan Pemkab Lumajang ke ranah hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Hebatnya, di saat perkaranya masih berjalan, pada hari Rabu, 3 Oktober 2018, Pengadilan TUN Surabaya, mengabulkan pengajuan schorsing yang isinya membolehkan V2 melakukan kegiatannya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (incrach). Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa berkutik. Sejak itulah V2 bisa melanjutkan kembali aktivitasnya. Berangsur-angsur tempat hiburan karaoke ini kembali didatangi pengunjung.

Wajah Pemkab Lumajang semakin ternodai tatkala Pengadilan TUN, pada hari Kamis, 12 Desember 2018 memenangkan V2. Sejak itulah V2 secara resmi dibuka kembali hingga sekarang, meskipun perkara ini belum selesai karena Bupati Lumajang melakukan upaya hukum lanjutan, banding. Dalam perkara ini, Pemkab Lumajang dua kali harus “terlakalahkan”. Pertama saat dikabulkannya permohonan V2 untuk melakukan operasi (putusan schorsing). Kedua, saat putusan PTUN yang memenangkan gugatan V2.

Hebatnya, sehari setelah putusan PTUN, Cak Thoriq kembali mengambil tindakan cepat (kalau tidak bilang gegabah?) dengan menerbitkan Perbup No.14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke. Publik kembali bertanya heran, mengapa beliau begitu cepatnya (reaksioner) menerbitkan perbup ini?

Meskipun perbup ini bukan semata – mata karena kekalahan Pemkab melawan V2, namun publik terlanjur menstigma bahwa keputusan membuat perbup hanya untuk menutupi perasaan malu atas kemenangan V2 melawan Pemkab. Parahnya lagi, aturan tempat hiburan karaoke yang cukup ketat seperti “macan ompong”. Terbukti, salah satu tempat karaoke V2 tidak bisa tersentuh. Padahal, bangunan ruang/ kamar karaoke V2- bila benar-benar mengacu aturan dalam perbup-belum sesuai. Pertanyaan paling mendasar kemudian, buat apa aturan/ perbup dibuat bila tak mampu dimplementasikan?

Di saat persoalan V2 belum selesai dan tidak maksimalnya Perbup Usaha Hiburan dan Karaoke, Cak Thoriq kembali menertibkan tempat-tempat maksiat di Klakah, Bebekan Kabuaran Kunir, dan Dolog Sumbersuko. Tempat – tempat yang dijadikan sebagai kegiatan “bisnis lendir” ini memang illegal dan dianggap mengganggu masyarakat Lumajang, selama ini. Semua dibabat habis tanpa kompromi. Bahkan belum lama ini belasaan bangunan semi permanen yang berdiri di atas tanah negara (Tanah Kas Desa/ TKD), dibuldozer hingga rata dengan tanah. Sepertinya beliau ingin agar Lumajang benar – benar bebas dari tempat maksiat. Hanya satu kata, “tutup!”.

Keinginan Cak Thoriq menertibkan tempat – tempat yang dianggap dan berpotensi menciptkan kemaksiatan akan ditertibkan, bahkan kalau perlu ditutup. Niatan dan program tersebut sangat mulia di tengah degradasi moral anak bangsa. Selama hal itu dilakukan dengan konsisten dan istiqomah, maka publik akan memberikan dukungan penuh. Pun, sebaliknya. Menariknya, di saat gencar – gencarnya penertiban tempat maksiat, Bupati malah menghidupkan kembali bioskop Plaza yang sudah bertahun – tahun lamanya mati dan bangunannya menganggur.

Inilah yang menimbulkan sedikit banyak kecengangan warga. Mengapa Cak thoriq mau menghidupkan kembali bioskop? Tidak kah ada kekuatiran bioskop disalahgunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan? Pacaran dan bermesraan pasangan bukan suami istri saat nonton bioskop, misalnya. Apa yang membuat beliau tertarik menghidupkan kembali bioskop? Sudahkah dipertimbangkan maslahah dan mafsadahnya? Sudahkah dihitung matang – matang keuntungan yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan plus kemungkinan munculnya pergaulan bebas?

Karena bayangan publik, menonton bioskop dalam kondisi terang benderang tidak mungkin. Apalagi nonton bareng (nobar) laki laki dan perempuan sambil membawa KK/ surat nikah sebagai bukti pasangan sah (satu keluarga). Jika syarat menonton bioskop (misalnya) harus membawa KK atau atau surat nikah untuk menghindari aksi kemaksiatan, bisa dipastikan akan menjadi berita viral dan terdengar geli di telinga.

Mengapa Cak Thoriq tertarik memilih bekas bioskop ini difungsikan kembali sebagai tempat hiburan masyarakat? Apakah karena masyarakat Lumajang haus hiburan bioskop? Mengapa tempat ini tidak “disulap” menjadi sentra hasil produk lokal atau pusat oleh-oleh khas Lumajang? Sudahkan para kiai, tokoh masyarakat, tokoh ulama (Muhammadiyah, NU, organisasi Islam lain), kalangan pengusaha hiburan, serta elemen masyarakat lain dimintai pendapatnya? Kalau memang sudah dan mayoritas mengamini, maka langkah Cak thoriq merupakan ikhtiar positif.

Akhiron, publik masih berharap Cak Thoriq (bupati) dan Bunda Indah (wabup) masih bisa berjalan di atas rel yang benar, tidak ambivalen, dan konsisten, khususnya dalam menertibkan hiburan maupun karaoke yang terindikasi dijadikan tempat maksiat. Jangan sampai kebijakan yang ditelorkan ambivalen. Satu sisi gencar menutup tempat maksiat, di sisi lain membuka tempat hiburan yang berpotensi ke arah terjadinya kemaksiatan baru. Semoga tetap berada di garis lurus. (REDAKSI)

Post Comment