Advertisement
!-- Header -->
Lumajang Politik & Pemerintahan

KPK Datangi Kantor DPRD Lumajang

LUMAJANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12 Nopember 2020), mendatangi Kantor DPRD Lumajang, Jawa Timur. Kedatangan KPK terkait dengan rendahnya kepatuhan LKHPN (Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara) para wakil rakyat kita.

Informasi yang diterima media ini, menyebutkan, dari seluruh kabupaten/ kota se Jawa Timur, anggota DPRD Lumajang yang paling rendah dalam hal kepatuhan atas laporan harta kekayaannya. Bayangkan, dari 50 anggota DPRD Lumajang yang patuh dan melakukan laporan kekayaannya ke KPK jumlahnya hanya belasan.

Kedatangan KPK ke Lumajang (Kantor Dewan) hebatnyat tidak  terendus sama sekali oleh media massa. Beberapa anggota dewan membenarkan kalau KPK datang ke Lumajang terkait dengan rendahnya tingkat kepatuhan LHKPN para anggota dewan. “Ia, Mas betul. Tadi  KPK datang ke sini”, ujar Wakil Ketua DPRD Lumajang, H. Akhmat, ST, ketika dikonfirmasi lewat WhatsApp.

H. Akhmat membenarkan maksud kedatangan KPK Lumajang karena anggota DPRD Lumajang dinilai paling rendah dalam hal kepatuhan di dalam hal LHKPN. “DPRD Lumajang dianggap paling rendah dalam Kepatuhan LHKPN. Makanya, KPK datang ke sini berdiskusi dengan kita agar kedepannya ini bisa diperbaiki”, ungkapnya.

Menurutnya, rendahnya tingkat kepatuhan bukan karena mereka tidak mau melakukan laporan harta kekayaannya. Hal ini terjadi karena tidak semua anggota dewan secara langsung mendapatkan informasi dari KPK. “Makanya, kita sampaikan ke KPK, bahwa anggota DPRD Lumajang bukan tidak patuh, tapi karena sistem pelaporannnya yang tidak sampai ke dewan. Di samping bagian kesekretariatan, Sekwan untuk proaktif menyampaikan hal ini “, ujar Ketua DPC PPP Lumajang ini.

Meski demikian, H. Akhmat menegaskan, kedatangan KPK jangan disalahartikan sebagai bentuk kehebohan. Ini memang tugas mereka untuk melakukan pencegahan perbuatan melawan hukum sejak dini, misalnya tindakan korupsi. Justeru ini bentuk kepedulian KPK, sehingga para anggota DPRD Lumajang tidak sampai tergelincir melawan hukum hanya gara – gara tidak patuh dalam hal pembuatan LHKPN.

H. Akhmat, ST, Wakil Ketua DPRD Lumajang (foto kanan), foto kiri : Kantor DPRD Lumajang. RED

“Jangan disalahartikan macem macem. Intinya, KPK ingin seluruh anggota DPRD Lumajang patuh atas LHKPN”, ungkapnya.

Dia Ketua berterima kasih kepada KPK yang telah datang ke DPRD Lumajang untuk melakukan perbaikan atas LHKPN. Laporan itu menyangkut kekayaan harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

“Terima kasih atas kedatangannya. Saya yakin teman – teman dewan akan lebih memperhatikan LHKPN setelah mendapatkan predikat paling rendah se-Jawa Timur”, paparnya.

Ditanya apakah H. Akhmat termasuk dari anggota legislatif yang tidak patuh atas laporan LHKPN, sambil tersenyum dia menegaskan dirinya berusaha selalu patuh dengan apa yang dimaui oleh KPK, termasuk soal LHKPN.

“Bisa dicek nama saya ada gak di LHKPN tahun ini”, ungkapnya. Data yang berhasil ditelusuri, ada beberapa nama anggota DPRD Lumajang yang dianggap patuh dan tidak patuh atas LHKPN (nama-nama dimaksud ada di meja Redaksi Pedomanindonesia.com). DIN

Post Comment