!-- Header -->
Advertisement
LAWAN !! POLITIK UANG DALAM PILKADA LUMAJANG
Opini

LAWAN !! POLITIK UANG DALAM PILKADA LUMAJANG

Oleh: SATORI

Masyarakat Kabupaten Lumajang Jawa Timur pada tanggal 27 Juni 2018 nanti akan merayakan pesta demokrasi. Mereka akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa yang pantas duduk di kursi Bupati untuk Lumajang lebih baik. Tentunya pemilihan Bupati ini lebih kompetitif dengan adanya enam calon bupati (Cabup) yang akan maju untuk memperebutkan kursi Bupati Lumajang. Diantaranya: Agus Y, Ngateman, As’at, Bu Indah, H. Rofiq dan Thoriqul haq Sudah sebaiknya masyarakat Lumajang memilih sesuai dengan hati nurani dan rasionalitasnya. Jangan sampai masyarakat memilih Calon Bupati (Cabup) hanya karena iming-iming uang..

Salah satu sebab praktik politik uang semakin marak di lingkungan masyarakat adalah para calon telah terbiasa membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebagai bentuk bantuan. Hal itu dilakukan sampai level Pilkades. Istilah serangan fajar digunakan calon untuk memastikan kemenangannya dengan memberikan uang kepada masyarakat. Dalam sistem demokrasi, satu orang mempunyai satu suara (one man one vote) untuk menentukan pilihannya. Gagasan demokrasi dalam setiap pemilukada ejatinya dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari jual beli suara.

Nurani politik dibeli dengan uang maka demokrasi semakin kehilangan makna. Bahkan, dalam demokrasi sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik politik uang semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini seolah dibuat hanya untuk dilanggar. Ini karena politik uang dalam sebuah pemilihan kepala daearah (Pilkada) seakan menjadi keharusan. Nurani politik mati lantaran kalah dengan iming-iming uang. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari putaran politik uang dalam setiap pilkada, sebab politik uang hanya akan merugikan masyarakat sendiri.

Saatnya Melawan

Pilkada di mana saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di tengah suburnya politik uang dan mayoritas pemilih irasional, bisa jadi demokrasi akan menguntungkan Calon Bupati (Cabup) dan parpol pengusung. Kita teringat dengan ungkapan Vedi Hadiz, sosiolog yang menduga ke depan kelompok pemilik modal bakal menguasai institusi negara guna melindungi kepentingannya. Inilah kekeliruan pikiran kita dengan menerima politik uang tersebut. Kepentingan jangka pendek diprioritaskan dengan tidak memperhatikan kelangsungan dan efek jangka panjangnya. Teori pemburu rente inilah yang sering kali mencampuri proses demokratisasi. Banyak sekali para pemilik modal yang andil dalam pesta demokrasi untuk melancarkan kepetingannya.

Tujuan mulia politik untuk kesejahteraan rakyat telah dikorbankan sedemikian rupa untuk memuaskan nafsu pragmatisme para elite yang kini sedang berburu harta dan kekuasaan. Jika sudah demikian, korupsi menjadi kewajaran yang akan dilakukan ketika sudah menjadi pejabat publik. Praktik-praktik semacam inilah yang tidak kita inginkan dalam pesta demokrasi di Lumajang tercinta ini. Sebagai rakyat yang cinta akan  kesejahteraan, kita seharusnya menolak praktik politik uang yang bisa mencederai demokratisasi.

Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox pupuli, vox dei) yang tidak bisa dibeli dengan apa pun dan berapa pun. Biarlah nurani yang berbicara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi Bupati Lumajang nanti. Politik uang sangatlah mencederai demokrasi. Dengan kita menerima politik uang dari para calon, sama halnya kita telah melukai saudara-saudara kita yang rindu akan kesejahteraan.

Penulis adalah : Alumni Fisip Universitas Jember*