!-- Header -->
Lumajang Pendidikan dan Agama Politik & Pemerintahan

IPM LUMAJANG RENDAH, BUPATI : BUTUH PERCEPATAN AYO KEROYOKAN

LUMAJANG – Bertempat di Pendopo Arya Wiraraja, Selasa (6/10/2020) siang, Pemkab Lumajang menggelar acara pembukaan Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Desa (Gempita Desa) dalam upaya peningkatan IPM dimensi pengetahuan/ pendidikan. Acara ini dibuka oleh Bupati Lumajang dengan bacaan basmalah dan pemukulan gong.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Drs. Agus Salim, M.Pd, melaporkan, Gempita Desa bertujuan untuk meningkatkan IPM khususnya dimensi pendidikan (lama sekolah).

Jumlah warga belajar Gempita Desa hingga kini sebanyak 8.322, tersebar di 18 kecamatan, 108 desa yang dikelola oleh 29 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Gempita Desa dimulai sejak tahun pelajaran 2019 – 2020 sebagai program uji coba.

Program ini dilaksanakan oleh Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, dan Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun dan sudah meluluskan warga belajar untuk angkatan pertama.

Namun demikian, menurut Agus Salim, program ini belum mampu mendongkrak percepatan IPM pada dimensi pendidikan. “Oleh karena itu, langkah yang kita kerjakan adalah bersinergi dengan Dukcapil”, paparnya.

Dijelaskan, pihaknya sudah menyerahkan data update siswa aktif mulai KB, TK, SD, SMP, SMA, SMK dengan jumlah 166.245 siswa aktif semester gasal. Jika sudah singkron dengan dukcapil akan diserahkan data lulusan 3 tahun terakhir.

“Kita juga serahkan data Kemenag untuk disandingkan dengan data dukcapil, dan akhirnya akan ditemukan data riil berapa jumlah penduduk yang tidak bersekolah”, tuturnya.

Hasil pemutakhiran diharapkan data dinas pendidikan sudah sama dengan di dukcapil. langkah akhir nanti akan disandingkan dengan data BPS.

“Saya meyakini, Insya Allah akan terlihat dengan jelas data akhirnya nanti, tentu harapan akan terlihat peningkatan IPM dari sektor pendidikan”, ungkap Agus Salim.

Dia menambahkan, terkait biaya operasional kegiatan pembelajaran Gempita Desa dianggarkan dari alokasi Dana Desa (DD) masing-masing desa dan kelurahan yang sudah diatur dalam Perbup nomer 106 tahun 2019, bab XII tentang Pembiayaan Program Gempita Desa.

Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, M.ML, dalam sambutannya, menyampaikan, IPM ini masalah kita bersama bukan masalah oknum Dinas Pendidikan. Di seluruh kabupaten di Jawa Timur-baik yang belum lulus SD ada yang berumur dibawah 25 tahun, ada yang di atas 25 tahun. Ada yang tidak lulus SMP, tidak lulus SMA dan sederajat.

“Tentu mulai saat ini tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali melakukan pendataan sedetail mungkin. Ini harus ada percepatan. IPM kita 36 dari 38 di Jatim. Miris… Makanya, kami berkeinginan Gempita Desa ini menjadi cara cepat kita Kabupaten Lumajang, melakukan eksplorasi terhadap problem rata-rata lama sekolah”, ungkapnya.

GEMPITA DESA : Bupati dan Wabup saat membuka acara Gempita Desa. Didampingi Ketua TP PKK kabupaten, Sekda dan Kadindik Lumajang. RED

Sebenarnya, ungkap Cak Thoriq, banyak media, banyak pola yang bisa kita lakukan dengan berbagai kondisi yang hari ini berlangsung. Berapa banyak muslimat berkegiatan. Bisa dua, kali tiga kali. Ada banyak kegiatan kewanitaan yang ada di desa-desa. Yang itu menjadi instrumen orang berkumpul.

“Kan tinggal ditanya siapa yang tidak lulus SD. Ketika ada pengajian bisa ditanya, bu apakah sudah kejar paket?Menurut mereka mungkin ini tidak berefek. Tapi bagi pemerintah ini berguna sekali karena menjadi ukuran IPM”, paparnya.

Cak Thoriq meminta agar seluruh pihak, terutama pihak kecamatan dan desa melakukan monitoring, pemetaan, dan inovasi.

“Kita harus jemput bola. Ayo keroyokan. Camat betul-betul melakukan monitoring kepada teman-teman di tingkat desa. Datanya semuanya di desa. Di desa pasti ngerti dia lulus sekolah, anaknya siapa, tinggal disambungkan”, pungkasnya seraya me-warning tidak hanya mengandalkan PKBM dan memikirkan pos anggarannya darimana.

Politisi PKB ini mengaku tidak bisa bicara banyak ketika dikritik tentang IPM Lumajang berada diurutan 3 dari bawah¬† (nomer 36 dari 38 kabupaten/ kota se Jawa Timur). “Saya gak bisa ngomong karena itu kenyataannya”, paparnya.

Cak Thoriq, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada pihak BPS untuk mendampingi. Kalau hasil statistik BPS tidak naik, langkah seperti apa lagi yang akan dilakukan?

“Kita butuh percepatan. ini persoalan bersama. Formatnya ayo dibicarakan. Pak Camat bisa memantau mana desa yang diprioritaskan. Soal anggaran sudah jangan mikir itu. Dan saya, bersama Bunda Indah tidak ingin mendengar ini sebagai proyek. Saya juga minta Dispenduk melakukan telaah data untuk memastikan bahwa database kita dengan data di lapangan yang ada sambung. Pada tahun 2021 sudah dipastikan progresnya. Makanya 2020 dipastikan datanya”, tukasnya. RED

Post Comment