!-- Header -->
Lumajang Politik & Pemerintahan

Lumajang Jadi Pilot Project Program Ketahanan Pangan

LUMAJANG – Didampingi Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang beserta Kepala Perangkat Daerah dan instansi terkait, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML, mengikuti acara Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Program Perhutanan Sosial dan Food Estate secara virtual, di ruang Mahameru, Kantor Bupati Lumajang, Kamis (14 Januari 2021).

Cak Thoriq, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan, Kabupaten Lumajang memiliki wilayah hutan negara sebesar 33% ( kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru-TNBTS) dan Perhutani. Oleh karena itu diharapkan hutan negara tersebut memiliki manfaat dan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.

Bupati menyampaiakn rasa hormat dan terimakasih kepada Menko Maritim dan Investasi serta seluruh jajaran kementerian karena Kabupaten Lumajang menjadi Pilot Project untuk Program Perhutanan Sosial.

Dijelaskan, di Desa Burno terdapat 940 hektare wilayah perhutanan sosial yang sudah berjalan dengan baik. Kedepan, bupati dan Perhutani berkeinginan ada perluasan wilayah menjadi 4.189 hektare, serta ada interkoneksi antar sektor pertanian dengan kawasan perhutanan sosial, sehingga berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Cak Thoriq dan Bunda Indah. RED

Mantan aktivis kampus ini juga menyampaikan, saat ini Pemkab Lumajang sedang menggarap kawasan Perkemahan Glagah Arum dengan luas 10,4 hektare, wisata Ranu Pani dengan panorama keindahan yang eksotik dan pembangunan Universitas Islam Negeri (UIN) Ahmad Sidiq sebagai perluasan pendidikan perguruan tinggi di Lumajang. Ia berharap dalam proses pembangunan serta pelaksanaannya mendapat dukungan dari pihak Kementerian RI.

“Harapan kami, jika hal ini menjadi satu kesatuan daya dukung serta agar ada interkoneksi dengan seluruh sektor yang bisa mensejahterakan masyarakat,” tuturtnya berharap.

Sementara, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menjelaskan, manfaat perhutanan sosial adalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi ketimpangan penguasaan antar korporasi 96 % dan masyarakat 4% menjadi korporasi 82% dan masyarakat 18%.

“Manfaat perhutanan sosial adalah mampu mengurangi konflik tenurial, tingkat kemiskinan dan laju deforistasi,” ungkapnya.

Disampaikan, Kabupaten Lumajang masuk dalam pengembangan wilayah yang terintegrasi berbasis perhutanan sosial di lokasi pilot project.

Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya Bakar, menyatakan, KLHK sebagai leading sectornya memiliki beberapa program dalam perhutanan sosial di Kabupaten Lumajang, di antaranya : agrosilvopastura, agroindustri, ekowisata, restorasi agriculture dan redistribusi lahan.

“KLHK yang akan membantu mendorong setiap kegiatan yang didukung oleh kementerian atau lembaga di tingkat pusat,” ungkapnya. RED

Post Comment