Advertisement
!-- Header -->
Lumajang Peristiwa Politik & Pemerintahan

Lumajang Kembali Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

Lumajang kembali mendapatkan Opini WTP 4 kali bBerturut-turut. RED

LUMAJANG – Kabupaten Lumajang kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Gedung BPK Jatim Sidoarjo, Senin (23/05/2022).

“Untuk Kabupaten Lumajang kami memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami juga memberikan apresiasi kepada 4 kali berturut-turut,” ujar Joko Agus Setyono.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 merupakan sebuah keharusan.

“Ini bukan prestasi tetapi ini kewajiban, keharusan bagi kita Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan seluruh kinerja pemerintahannya dengan hasil yang baik, dan WTP ini adalah hasil atas kinerja yang sudah sesuai dengan standart,” tegas Thoriqul Haq, Bupati Lumajang.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini WTP menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan negara yang sehat.

Dari hasil Opini WTP tersebut, Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Atas capaian tersebut bupati mengapresiasi jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah menyajikan laporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran sekretariat daerah, ini kinerja yang luar biasa bagi semua OPD dan tentu yang utama adalah BPKD serta Inspektorat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Akhmad Syaifuddin menerangkan bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD menjadi kewajiban pemerintah daerah. LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penganggaran.

“Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan, karena pemerinthaan yang kuat adalah salah satu piranti mewujudkan kabupaten yang lebih maju lagi,” pungkasnya. (Kominfo-lmj / RED)

Post Comment