!-- Header -->
Lumajang Politik & Pemerintahan

Lumajang Raih WTP Setiawan Berikan Apresiasi

LUMAJANG – Lumajang kembali meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal pengelolaan keuangan. Predikat meraih WTP ini diapresiasi oleh Agus Setiawan, SE, Pengamat Ekonomi Lumajang, saat menjadi nara sumber acara Ngopi Pagi Semeru FM, Sabtu (24 Oktober 2020), dengan tema ” Makna Predikat WTP bagi Lumajang”.

Tahun 2018 Lumajang sudah menerima WTP, dan tahun 2019 ternyata BPK sebagai editor negara, kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Lumajang.

“Ini sangat luar biasa. Suatu prestasi yang memang harus kita apresiasi. Kalau tidak salah dulu tahun 2016 kita pernah dapat WTP, tapi tahun 2017 mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. Tahun 2018 kemudian menjadi WTP juga tahun 2019. Kalau ini dilanjutkan tahun 2020 saya optimis kita akan kembali memperoleh WTP. Karena tinggal memperbaiki apa yang menjadi temuan dari BPK saja sebagai auditor negara. Kalau teman-teman OPD kemudian ditindaklanjuti hingga tuntas, maka tahun 2020 Saya yakin akan kembali meraih WTP,” ungkap Agus Setiawan.

Tapi menurutnya, ada beberapa hal yang diperhatikan juga. Jangan setelah menerima WTP kemudian menjadi teledor, tidak terlalu fokus. Kadangkala kita akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Kalau sudah bagus lupa. Nah, ini yang perlu segera diperbaiki. Artinya temen-temen pejabat maupun staff accounting Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, tetap harus bersemangat. Jangan sampai lengah. Jangan sampai salah, supaya prestasi tetap bisa dipertahankan.

“Saya yakin, dengan pimpinan dari Bapak Thoriq dan Bu Indah yang memang sudah pengalaman di birokrasi sangat lama menjadi Kepala Bappeda. Jadi saya yakin pasti bisa tetap berprestasi dan membuat laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang memperoleh opini WTP”, tuturnya.

Dijelaskan, prasyarat WTP banyak. Ada 5 macam opini. Opini tertinggi atau yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Yang terburuk adalah disclaimer atau tidak memberikan opini. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah pusat memperoleh opini disclaimer dikarenakan memang sejak reformasi perbaikan laporan keuangan Pemerintah Pusat itu baru dimulai tahun 2014 pada masa SBY dan Jusuf Kalla.

Pada waktu itu Jusuf Kalla menyampaikan rasa kaget karena melihat pembukuan istana negara sangat sederhana sekali. Tidak by sistem. Tidak tersistem, sehingga tidak diyakini kebenarannya dan kewajarannya.

“Nah, mulai saat itulah dilakukan perbaikan-perbaikan melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kemudian juga dilakukan inventarisasi aset. Karena salah satu temuan yang membuat BPK memberikan opini disclaimer adalah masalah aset. Karena banyak aset pemerintah yang memang belum teridentifikasi dan belum dimasukkan di dalam neraca keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dilakukanlah inventarisasi aset sehingga dapat diperoleh angka aset negara kita sebenarnya berapa. Aset pemerintahan daerah sebenarnya berapa. Nah, kemudian ini berkembang terus hingga tahun 2018-2019 kemarin dilakukan namanya re-evaluasi aset. Re-evaluasi aset dilakukan 2018-2019 sehingga menyebabkan nilai aset Pemerintah Pusat atau aset negara kita melonjak hampir dua kali lipat”, ungkap Setiawan panggilan karibnya.

Diharapkan Pemerintah Daerah juga nantinya harus melakukan hal tersebut, supaya nilai asetnya juga melonjak. Tidak dimungkiri bahwa pemerintah daerah suatu saat mungkin membutuhkan untuk menerbitkan yang namanya obligasi daerah, untuk memperoleh pinjaman guna menambah anggaran untuk pembangunan. Nah, ini tidak memungkinkan akan dilakukan hal tersebut apabila memang dari PAD dan APBN yang dideliver ke daerah itu tidak mencukupi.

“Ada lima macam opini. Yang paling baik adalah wajar tanpa pengecualian. Kemudianian yang kedua itu ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Artinya apa? Ada beberapa isu yang membuat auditor itu membutuhkan penjelasan tertentu.

Ini akhirnya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Kemudian ada juga pendapat wajar dengan pengecualian. Artinya, sebenarnya laporan tersebut disajikan secara wajar tapi ada beberapa akun yang memang dikecualikan karena mungkin ada hal-hal yang belum tuntas di dalamnya.

Yang keempat adalah pendapat Tidak Wajar Tanpa Opini. Kalau penyusunan laporan keuangannya tidak disajikan dengan benar, tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia maupun standar akuntansi pemerintahan, maka akan memperoleh pendapat tidak wajar. Yang terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion.

Ini yang paling buruk. Kalau auditor sudah memberikan opini disclaimer, maka bisa dikatakan bahwa auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Artinya tidak wajar dan banyak hal yang belum tuntas. Banyak hal-hal yang memang dinilai oleh auditor tidak wajar,” ungkap Ketua Pemuda Pancasila Lumajang ini.

Lebih jauh Setiawan memaparkan, laporan keuangan memang seharusnya disajikan secara wajar dan memenuhi standar akuntansi yang ada di Indonesia maupun standar akuntansi pemerintahan. Kita ada yang namanya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Kemudian ada juga Standar Akuntansi Pemerintah atau Indonesia. Kalau laporan keuangan tidak disajikan secara wajar tidak sesuai dengan standar yang ada, maka tidak bisa diyakini kebenarannya.

Yang wajar saja belum diyakini kebenarannya apalagi yang tidak wajar. Oleh karena itu, karena ini merupakan suatu kewajiban bagi entitas publik untuk menyusun laporan keuangannya secara wajar, maka itu harus dilakukan memang. Dan ini adalah standar yang harus ada di negara Indonesia.

Apa saja, sekian puluh tahun Indonesia tidak menerapkan hal tersebut di laporan keuangan pemerintah nya. Sehingga dulu laporan keuangan pemerintah kita, ketika pertama kali mulai diaudit oleh BPK, mendapatkan disclaimer. Ini tentu harus dikejar oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah supaya mereka mampu menyusun laporan keuangan yang kredibel, kemudian yang juga diberikan opini wajar oleh auditor.

“Kenapa dibilang WTP ini hanya perantara? Karena sebenarnya penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar adalah memang prasyarat kita menyusun suatu laporan keuangan pengelolaan anggaran yang diyakini kebenarannya atau kredidibel.

Nah kalau kita sudah mampu menyusun laporan keuangan secara baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah untuk audit kebenarannya pembuktian. Kalau laporan keuangan disusun secara tidak wajar, auditor pun akan bingung untuk membuktikan kebenarannya.

Tujuan akhir kita adalah pengelolaan anggaran pengelolaan keuangan yang kredibel dan sesuai dengan pembuktiannya. Supaya laporan keuangan yang wajar, kredibel, transparan itu menjadi prasyarat dan menjadi salah satu amunisi untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan perusahaan.

Ini sama saja antara swasta dan negara. Di swasta, penyusunan laporan keuangan yang wajar itu menjadi suatu keharusan dan mereka kejar itu. Sehingga, ketika mereka diaudit itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan supaya laporan keuangan mereka menjadi opininya wajar.

Kalau tidak, mereka tidak bisa applay ke perbankan, tidak bisa applay kemana-mana. Karena laporannya tidak wajar. Kalau sudah tidak wajar berarti ada masalah di dalamnya. Ini yang menjadi konsen pemerintah kita supaya semua daerah, semua instansi pemerintah itu mampu menyusun laporan keuangan yang wajar dan diyakini kebenarannya. Ketika sudah wajar tapi belum tentu bisa diyakini kebenarannya, tentunya akan menjadi masalah di kemudian hari.

Tujuan akhir kita adalah-selain memperoleh WTP juga ha-supaya  bisa melakukan pencegahan korupsi melalui pengelolaan anggaran yang kredibel dan sesuai dengan standar akuntansi yang ada”, selorohnya.

NGOPI PAGI BAHAS WTP : Agus Setiawan, SE, pengamat ekonomi membahas WTP Lumajang, pada acara Nopi Pagi Semeru FM. Red

APA MANFAAT WTP BAGI MASYARAKAT?

Saat dialog Ngopi Pagi ada pertanyaan dari Sobirin, warga asal Jalan Semeru. “Apa manfaat bagi masyarakat terkait dengan WTP. Apakah sudah berimbang dengan pembangunan yang dilakukan 2 tahun ini?”

Atas pertanyaan tersebut Setiawan menjelaskan, banyak yang belum mengerti bahwa opini WTP ini hanya opini terkait dengan laporan keuangan. Artinya apa, kenapa kita patut bergembira sebagai masyarakat, kita juga mengapresiasi prestasi itu? Karena begini, kita mempercayakan Pemerintah Daerah itu mengelola keuangan dalam bentuk APBD maupun APBD perubahan, termasuk dengan dana dana yang mungkin memperoleh dana hibah atau dana dana yang lain.

“Kita percayakan kepada pemerintah. Ketika pemerintah mampu  mengelola anggaran tersebut dengan baik kemudian mampu menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia, maka kita patut berbangga. Hanya memang kita belum tentu atau belum yakin bahwa itu 100 % benar sesuai fakta fakta di lapangan. Ini yang membutuhkan transparansi.

Jadi prasyarat untuk pencegahan korupsi pertama laporan keuangan yang kredibel, opini WTP juga sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Yang kedua transparansi. Sekarang kita tuntut  transparansi tersebut. Supaya apa? Supaya semuanya bisa melakukan kontrol apa yang disajikan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Contoh seperti ini, di akuntansi tersebut kan ada belanja modal. Belanja  modal misalkan nilainya Rp. 100 miliar. Itu dibagi dalam sekian puluh atau mungkin sekian ratus pekerjaan. Kemudian belanja tersebut harus sesuai dengan fakta di lapangan. Benarkah nilainya Rp 100 miliar?

Ketika transparansi itu dilakukan, masyarakat bisa melakukan penilaian.  Mungkin ada contoh pengadaan pengaspalan yang disebutkan di RAB nya 2 km diaspal hotmix. Tapi ternyata ketika masyarakat tahu itu ada pekerjaan seperti itu, dilihat di LPSE maupun informasi yang lain, masyarakat melakukan penilaian secara mandiri, melalui LSM atau lembaga yang ada di masyarakat, ternyata ketika diukur hanya 1,5 km yang diaspal. Berarti ada yang dicorrupt sekitar 500 meter.

Transparansi inilah yang harus kita kejar. Jadi  kita menuntut kepada pemerintah daerah untuk menyajikan semuanya dalam kanal-kanal informasi yang memang bisa diakses oleh masyarakat. Supaya masyarakat tahu dan bisa melakukan pengawasan secara bersama-sama.

Kita tidak bisa bilang seperti yang disampaikan oleh Sobirin, bahwa laporannya wajar tanpa pengecualian tapi pembangunannya belum sempurna. Kita harus  memaklumi Cak Thoriq dan Bunda Indah bekerja setengah mati tidak mungkin pembangunan itu tuntas dalam satu tahun. Masyarakat harus memaklumi dulu. Karena uangnya nggak cukup, sumber daya manusianya juga tidak cukup.

APBD Lumajang, kalaupun  dipaksakan untuk memperbaiki semuanya dalam satu tahun, tidak akan cukup.  Kan tidak mungkin PNS tidak gajian. Tidak mungkin rumah sakit tidak beroperasional. Tidak mungkin pengairan tidak memperbaiki irigasi yang ada. Tidak mungkin pula tidak ada perawatan jalan-jalan kalau memang dipaksakan semuanya diaspal baru

Kita harus maklumi bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Yang penting rencana kerjanya ada dan diinformasikan kepada masyarakat kapan ini dibangun. Kalau tidak diinformasikan masyarakat akan bertanya-tanya. Contohnya perbaikan Jembatan Boreng hampir 2 tahun. Masyarakat bertanya-tanya kapan.

Ternyata yang  menginformasikan akun facebooknya Pak Bupati langsung. Ini kan suatu hal yang dirasa kurang transparan. Masak sih kita harus plototi facebook-nya Pak Bupati terus. Harus  protes di kanal Lapor Lumajang baru dijawab oleh Bupati. Instansi di bawahnya bagaimana? Humas Pemerintah bagaimana? Humas PU bagaimana? Ini yang dituntut oleh masyarakat supaya informasi sampai dan tidak ada penilaian buruk terhadap pemerintah.

Contohnya seperti misalkan ada jalan di suatu desa yang rusak. Itu segera diinformasikan kepada masyarakat, bahwa jalan ini akan diperbaiki pada tahun sekian menggunakan anggaran tahun sekian, dalam program apa. Kemudian ketika benar-benar dilakukan jangan lupa dipasang plakatnya, bahwa pekerjaan ini nilainya sekian, dilakukan oleh CV ini dan lain-lain.

Yang sering ditemui oleh masyarakat adalah ada pekerjaan yang tidak ada plakatnya. Tidak jelas ini siapa yang mengerjakan, berapa anggarannya. Oleh karena itu transparansi itu penting supaya kita bisa melakukan pengawasan bersama-sama”, paparnya. RED

Post Comment